BencoolenTimes.com – Konsorsium PERMAMPU bersama jaringannya di 10 provinsi di Pulau Sumatera memperingati Hari Perempuan Sedunia melalui kegiatan hybrid yang diikuti 312 peserta, terdiri dari 302 perempuan dan 10 laki-laki, Sabtu, 7 Maret 2026.
Kegiatan ini mengangkat tema “Berbagi dan Belajar Bersama – Pengalaman dan Penelitian Aksi Kepemimpinan Perempuan dalam Penanganan Bencana untuk Pemenuhan Hak Perempuan Marginal dan Keadilan Gender.”
Dalam kegiatan tersebut, PERMAMPU menyoroti bahwa bencana ekologis yang terus berulang di Sumatera menimbulkan dampak yang lebih berat bagi perempuan dan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta perempuan dari kelompok minoritas.
Perwakilan INKLUSI, Ela Hasanah, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan dalam penanganan bencana. Menurutnya, partisipasi perempuan merupakan kunci dalam mewujudkan sistem penanganan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.
PERMAMPU menilai respons pemerintah dan relawan terhadap bencana masih cenderung seragam dan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan. Selain itu, respons tersebut dinilai belum memenuhi standar kemanusiaan minimal seperti SPHERE Standard, serta lebih berfokus pada rehabilitasi infrastruktur fisik dibanding pemulihan sosial dan psikologis penyintas.
Di tengah situasi bencana, perempuan juga menunjukkan kepemimpinannya di tingkat komunitas. Perempuan akar rumput dampingan anggota Konsorsium PERMAMPU seperti Flower Aceh, PESADA, dan LP2M turut terlibat aktif dalam berbagai upaya tanggap darurat, mulai dari mengumpulkan data penyintas, menyalurkan bantuan, hingga melakukan advokasi kepada pemerintah.
Salah satu kisah datang dari Nurbaeti, staf lapangan Flower Aceh sekaligus penyintas banjir di Aceh Tamiang. Ia menceritakan bagaimana dirinya berupaya menyelamatkan anak kembar dan orang tuanya saat banjir melanda desanya. Meski rumahnya rusak dan harta bendanya hilang, Nurbaeti tetap membantu membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak.
Kisah serupa juga disampaikan Evi, seorang aktivis kemanusiaan di Sumatera Barat yang merupakan ibu dengan disabilitas. Ia berjuang menyelamatkan anak serta orang tuanya yang lansia dari banjir bandang, sekaligus menghubungkan warga dengan jaringan relawan untuk memperoleh bantuan darurat.
PERMAMPU mencatat bencana banjir terus berulang di berbagai wilayah Sumatera dengan dampak yang semakin parah. Banjir juga dilaporkan terjadi di Lampung pada 6 Maret 2026. Di sejumlah daerah seperti Kampar dan Rokan Hilir, Riau, banjir bahkan dianggap sebagai kejadian yang terjadi secara berkala.
Namun, kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dinilai belum memadai. Selain itu, pemerintah dinilai belum serius melakukan mitigasi bencana maupun mengendalikan kerusakan sumber daya alam yang menjadi salah satu pemicu bencana ekologis.
PERMAMPU juga menyoroti minimnya alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, yang hanya sekitar Rp56 triliun dari total Rp205 triliun yang diusulkan.
Dalam kesempatan tersebut, Konsorsium PERMAMPU dan jaringannya di Sumatera menyampaikan sejumlah seruan. Mereka menilai perempuan dampingan PERMAMPU yang tergabung dalam Credit Union dan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput telah menunjukkan kapasitas resiliensi untuk bangkit dari keterpurukan serta turut membantu korban bencana.
PERMAMPU juga mendorong perempuan, kelompok rentan, dan keluarga mereka untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang cenderung berulang. Penguatan organisasi akar rumput yang inklusif dinilai penting agar komunitas mampu bergerak secara tangguh dalam menghadapi berbagai bentuk bencana.
Selain itu, pemerintah desa didorong untuk membangun sistem aksi antisipatif terhadap potensi bencana berbasis komunitas dengan merespons peringatan dini serta melibatkan perempuan dan kelompok rentan secara aktif, termasuk lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Koordinator Konsorsium PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menegaskan pentingnya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana ekologis di Sumatera secara sistematis, termasuk melalui upaya mitigasi, konservasi hutan, serta alokasi anggaran yang memadai untuk pemulihan dan rekonstruksi pascabencana. (JUL)
