BencoolenTimes.com, – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna ke-V masa sidang ke-III tahun sidang 2022 dengan agenda Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Raperda Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (18/9/2023).
Gubernur Bengkulu, Dr. H Rohidin Mersyah, MMA diwakili Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Drs. Khairil Anwar, M.Si menyampaikan secara langsung jawaban gubernur terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bengkulu terkait tanggapan, rekomendasi, pertanyaan hingga saran untuk Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya.
Mewakili Gubernur, Khairil Anwar menyampaikan terimakasih kepada DPRD Provinsi Bengkulu telah mengapresiasi kinerja gubernur dan jajarannya serta memberikan tanggapan, kritikan hingga saran untuk pelaksanaan APBD kedepannya.
“Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan setingginya atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda perubahan APBD tahun 2023, sehingga dapat dilanjutkan pembahasannya. Mudah-mudahan uraian dan jawaban yang telah diuraikan dapat memperjelas beberapa permasalahan yang diangkat oleh pandangan umum fraksi. Kami berupaya memberikan jawaban yang terbaik dengan harapan dapat memenuhi harapan dari para dewan yang terhormat,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut dirinya memaparkan berbagai hal untuk menanggapi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD seperti adanya peningkatan PAD sebesar Rp 68,3 miliar yang bersumber pajak PKB (pajak kendaraan bermotor) sebesar 4,17 persen, pajak BBKB (bahan bakar kendaraan bermotor) sebesar 4,51 persen, pajak air permukaan sebesar 58,12 persen, dan pajak rokok sebesar 32,67 persen.
Pemprov juga berkomitmen meningkatkan pendapatan serta merasionalkan belanja untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dari berbagai sektor baik kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat hingga pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Termasuk mengatasi persoalan harga beras yang tinggi Pemprov memastikan akan berkoordinasi dengan Bulog, menggelar operasi pasar, perbaikan irigasi, hingga menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah.
Selain itu, Pemprov juga memastikan dalam pengawasan pembangunan infrastruktur seperti halnya pembangunan kawasan Danau Dendam tak Sudah (DDTS) kota Bengkulu, Pemanfaatan aset hingga BUMD yang belum maksimal, memastikan netralitas ASN memasuki tahun politik, serta tanggapan dan komitmen lainnya.
Dalam penyampaian jawaban gubernur ini, Khairil memastikan apa yang menjadi pandangan umum fraksi-fraksi baik dalam bentuk saran, kritik, tanggapan maupun rekomendasi sudah dijawab secara menyeluruh. Namun jika masih ada yang perlu dibahas atau dipertanyakan dapat dikoordinasikan antara kedua belah pihak.
”Tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati para dewan dapat memakluminya. Dan kami mengharapkan agar dapat dibahas lebih lanjut tentang perubahan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2023 pada rapat-rapat badan anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, pimpinan rapat paripurna, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, dengan telah disampaikannya jawaban gubernur Bengkulu terhadap pandangan umum fraksi-fraksi maka hasil jawaban dari pemprov Bengkulu akan dilakukan pembahasan oleh badan anggaran yang nantinya akan disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya, yang ditargetkan tuntas akhir bulan ini.
”Kita telah sama-sama mengikuti dan mendengarkan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda RAPBD-P Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2023. Kemudian kami serahkan kepada badan anggaran untuk membahas dan mengundang TAPD, hasil pembahasan tentang RAPBD-P tahun anggaran 2023 akan dilaporkan pada rapat paripurna pada ke-6 pada 26 September 2023 yang akan datang,” tutupnya. (JRS)
