BencoolenTimes.com, – Komisi l DPRD Provinsi Bengkulu menggelar hearing bersama perusahaan Perkebunan PT. Agrecinal Bengkulu Utara, Kamis (2/2/2023) terkait laporan Forum Masyarakat Peduli Marga Seblat (FMPMS) soal HGU PT. Agrecinal untuk desa penyangga.
Rapat langsung dipimpin Ketua Komisi l DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler dan dihadiri Asiten I Setdaprov Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, serta Perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara dan masyarakat desa penyangga.
Dempo Xler menjelaskan, memang PT. Agrecinal sudah memberi lahan plasma kepada masyarakat sebanyak 20 persen dan sudah memenuhi aturan. Namun ternyata tidak sesuai kebijaksanaan dan moraliti, karena pemberian tersebut bukan untuk desa penyangga, melainkan ke desa yang jauh dari lahan perkebunan.
“Semestinya perusahaan harus memprioritaskan dulu desa sekitar, bukan kepada desa yang jauh dari perkebunan perusahaan. Dari temuan tersebut, kami meminta agar Pemprov Bengkulu mengevaluasi ulang, dan mengecek data detail by name dan by KTP serta by peta di mana kawasan lahan perusahaan ini,” tuturnya.
Selanjutnya, lanjut Dempo Xler, terkait peta HGU dan potok batas lahan perusahaan, belum tuntas dibahas. “Tadi dipaparkan data foto patok batas lahan, namun tidak membuktikan karena tidak ada para saksi di dalam foto. Misalkan, orang yang sebagai pemohon, BPN, warga dan orang yang berbatasan langsung dengan lahan,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten 1 Sekdaprov Bengkulu Khairil Anwar menjelaskan, dalam waktu dekat Pemprov Bengkulu akan membentuk tim untuk turun langsung ke lokasi lahan perusahaan.
“Intinya, kami nanti akan bentuk tim dari Pemprov Bengkulu dan DPRD Provinsi Bengkulu, serta melibatkan stakeholder terkait untuk cek langsung terkait lahan plasma PT. Agrecinal ini,” sampainya. (JRS)
