BencoolenTimes.com – Komunitas Peduli Pendidikan (KP2) Rejang Lebong optimis dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Baru hasil Pilkada 2024, Helmi Hasan-Mian, akan membawa perubahan dan harapan baru.
Komunitas Peduli Pendidikan Rejang Lebong, optimis Helmi-Mian bisa membawa kemajuan dan harapan baru, khususnya pada sektor pendidikan di Provinsi Bengkulu.
Keyakinan tersebut berdasarkan visi/misi, serta program gubernur terpilih yang disampaikan saat kampanye pilkada tahun 2024. Dimana sektor pendidikan seringkali disebut akan menjadi salah satu perioritas dalam kepemimpinannya nanti.
Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, terang Ketua Umum KP2 Rejang Lebong, Helmi, mereka sangat berharap agar janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye lalu dapat direalisasikan.
Sehingga, kata Helmi, kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu secara bertahap dapat ditingkatkan. Perlu diingat bahwa pendidikan adalah investasi masa depan yang harus mendapatkan perhatian khusus.
Terutama untuk mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan kepemimpinan dan pembangunan pada masa yang akan datang. ‘’Harus kita sadari bahwa kualitas pendidikan kita masih tergolong rendah, bukan hanya di Bengkulu tetapi juga secara nasional,’’ kata Helmi.
Hal itu, terang Helmi, terlihat dari peringkat WPR (World Population Review) tahun 2021 yang menempatkan pendidikan Indonesia pada posisi 54 dari 78 negara di dunia.
Serta PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 yang menempatkan Indonesia pada posisi 68 dari 81 negara peserta. Tes kompetensi ini diikuti oleh 690 ribu siswa dari 81 negara berusia 15 tahun yang mencakup literasi matematika, sains, dan membaca.
‘’Masih rendahnya kualitas pendidikan kita menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat sesuai dengan amanat UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003,’’ terang Helmi.
Beberapa persoalan, sebut Helmi, yang masih dirasakan dan perlu mendapatkan perhatian, antara lain adalah akses pendidikan yang masih terbatas terutama didaerah terpencil, pedalaman, dan komunitas miskin.
Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan pendidikan antara pendidikan daerah perkotaan dan pedesaan. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta masih rendahnya kualitas guru dan tenaga pendidikan juga menjadi PR (Pekerjaan Rumah) yang belum terselesaikan sampai saat ini.
Helmi melanjutkan, KP2 berharap, Gubernur Baru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dapat membuat kebijakan berbasis akar masalah.
Sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan, termasuk kisruh PPDB yang setiap tahun selalu muncul. Intervensi pengambil kebijakan sangat diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat, belum lagi persoalan beberapa sekolah yang mengalami kekurangan siswa pasca PPDB/SPMB.
‘’Sebagai praktisi pendidikan kami berkeyakinan dibawah kepemimpinan Helmi-Mian, melalui program ‘Bantu Rakyat’ akan mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Bengkulu,’’ demikian Helmi.(OIL)
