BencoolenTimes.com – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan tegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu siap mendukung penuh peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu.
Hal ini disampaikan Gubernur Helmi Hasan saat kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Provinsi Bengkulu, Minggu, 16 November 2025.
Gubernur Helmi Hasan mengajak ABPEDNAS untuk bersinergi dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. Apalagi cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen harus dimulai dari desa.
‘’Pertumbuhan ekonomi 8 persen itu dimulai dari desa. Maka program-program yang sekarang banyak menyasar desa harus kita sukseskan bersama,’’ tegas Gubernur Helmi Hasan.
Gubernur Helmi Hasan menambahkan, Pemprov Bengkulu siap mendukung penuh kegiatan ABPEDNAS. ‘’Nanti kalau sudah kelihatan kerjanya, Pemprov akan siapkan kantor untuk ABPEDNAS,’’ sebut Gubernur Helmi Hasan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS sekaligus Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung RI, Reda Manthovani menegaskan bahwa, Kejaksaan terus memperkuat perannya dalam pengawasan pembangunan desa.
Reda menjelaskan, Kejagung telah meluncurkan aplikasi ‘Jaga Desa’ sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi mulai dari tingkat desa.
‘’Kami memang fokus mengawasi desa. Makanya ada aplikasi Jaga Desa. Karena faktanya, sudah ada ratusan kepala desa yang terlibat tipidkor,’’ sampai Redha.
Redha menambahkan, pentingnya kolaborasi semua pihak, mulai dari tingkatan paling bawah hingga pusat. ‘’Program-program di desa harus kita jaga bersama agar kepala desa tidak terjerat tipidkor,’’ imbuh Redha.
Sementara itu, Ketua Umum ABPEDNAS, Indra Utama mengajak seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut aktif menyukseskan berbagai program pemerintah, baik nasional, provinsi, kabupaten, maupun desa.
Indra menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan dan Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu. Kolaborasi ini dinilainya sebagai langkah strategis memperkuat fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
‘’ABPEDNAS berkomitmen menjadi mitra pemerintah yang aktif dalam mengawal pembangunan desa agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,’’ kata Indra.(OIL/RMC)
