BencoolenTimes.com – Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKS) Bengkulu, Edy Masyhuri, mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam merespons anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi belakangan ini.
Menurut Edy, upaya pemerintah yang hanya menggelar rapat bersama pihak perusahaan dan pejabat dinilai belum mampu menjawab keresahan para petani sawit di daerah tersebut.
”Ada media yang menulis gubernur akan menyejukkan petani terkait anjloknya harga TBS. Tapi menyejukkan petani itu bukan hanya rapat dengan pejabat dan pihak pabrik,” kata Edy.
Ia menilai pemerintah seharusnya melibatkan petani secara langsung dalam pembahasan persoalan harga sawit. Menurut dia, langkah konkret yang dibutuhkan saat ini ialah pengawasan langsung terhadap operasional pabrik kelapa sawit.
”Kalau memang ingin menyejukkan petani, kirim petugas ke setiap pabrik, pantau setiap hari. Jangan hanya rapat,” ujarnya.
Edy menyebut, pengusaha pabrik kerap berdalih menghentikan penerimaan buah dengan alasan tangki penuh, perawatan mesin, atau kerusakan pabrik. Namun, menurut dia, kondisi tersebut perlu diverifikasi langsung oleh pemerintah agar tidak menjadi celah permainan harga.
”Kalau memang rusak atau tangki penuh, harus ada petugas yang mengecek langsung di lapangan. Itu bisa mengurangi celah pabrik untuk ngakal-ngakalin,” katanya.
Ia juga menyoroti rendahnya harga TBS di Bengkulu dibandingkan daerah lain di Sumatra. Menurut Edy, kondisi itu menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap tata niaga sawit.
”Sebagai informasi, Bengkulu itu indeks harga TBS-nya paling rendah se-Sumatra, bahkan kadang paling rendah di Indonesia bagian barat,” ujarnya.
Selain itu, Edy mempertanyakan efektivitas langkah pemerintah yang kerap memanggil pihak pabrik untuk rapat. Menurut dia, kebijakan tersebut justru berpotensi menambah biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada harga TBS petani.
Ia meminta pemerintah lebih fokus melakukan pengawasan terhadap timbangan dan potongan harga di pabrik kelapa sawit.
”Ada tidak timbangan yang benar-benar ditera? Ada tidak pengawasan soal potongan di pabrik? Itu yang harus diawasi,” kata dia.
Edy berharap pemerintah daerah tidak lagi membuat kebijakan yang dinilai hanya bersifat pencitraan tanpa langkah nyata bagi petani sawit.
”Kami sudah capek. Jangan bikin blunder lagi, petani sekarang butuh tindakan nyata,” harap Edy. (JUL)
 Bengkulu, Edy Masyhuri, mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam merespons anjloknya){kind=link}