BencoolenTimes.com – Krisis iklim kian terasa di tengah masyarakat, mulai dari perubahan pola musim hingga abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir. Kondisi ini dinilai sebagai alarm keras bagi arah kebijakan politik nasional agar lebih berpihak pada keberlanjutan.
Isu ini menjadi bahan perhatian khusus dalam diskusi Green Demokrasi Indonesia yang digelar di Sekretariat Perwakilan DPD RI Bengkulu, Selasa, 17 Februari 2026 yang diikuti mahasiswa pecinta lingkungan dari Gen Z, IPM, HMI, GMNI, serta anggota SIEJ.
Dalam diskusi ini menghadirkan Narasumber untama yaitu Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamuddin, bersama Ketua SIEJ Bengkulu, Doni Aftarizal.
Doni menegaskan perubahan iklim telah berdampak langsung pada kehidupan warga. Salah satu indikator paling nyata adalah hilangnya siklus musim buah dalam dua tahun terakhir, yang sebelumnya menjadi rutinitas tahunan masyarakat.
”Kita tidak lagi berbicara soal teori perubahan iklim. Masyarakat sudah merasakan dampaknya, dari musim yang tidak menentu hingga abrasi yang menggerus pesisir. Ini bukan sekadar bencana tiba-tiba, tetapi juga bencana senyap yang perlahan menggerogoti ekonomi warga,” tegas Doni.
Ia menyebut, masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya alam menjadi kelompok paling rentan. Tanpa kebijakan yang berpihak pada lingkungan, krisis ini akan terus memperlebar ketimpangan sosial.
Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamuddin, menilai konsep green demokrasi sebagai arus baru politik Indonesia yang harus disegerakan.
”Green demokrasi bukan sekadar agenda lingkungan. Ini adalah model demokrasi yang menekan biaya politik, memperkuat partisipasi publik, dan menjadikan keberlanjutan sebagai fondasi kebijakan,” ujar Sultan.
Menurutnya, sistem tersebut mendorong transparansi dan digitalisasi untuk mengurangi ongkos politik, sekaligus memastikan kebijakan publik berpijak pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial, termasuk perlindungan masyarakat adat.
Sebagai rujukan global, Sultan menyinggung praktik politik hijau yang berkembang melalui European Green Party dan Green Party of the United States. Namun, ia menekankan Indonesia memerlukan model yang kontekstual dan berakar pada nilai Pancasila.
Diskusi tersebut mengingatkan pentingnya keberlanjutan bukan lagi pilihan politik, melainkan keniscayaan. Tanpa perubahan paradigma dan langkah konkret, krisis lingkungan berpotensi menjadi ancaman multidimensi yang menempatkan masyarakat sebagai korban utama. (JUL)
