Home Info Kota Ini 9 Rekomendasi Hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah ke-51 di Bengkulu

Ini 9 Rekomendasi Hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah ke-51 di Bengkulu

BencoolenTimes.Com, – Sidang Tanwir Muhammadiyah ke- 51, yang digelar di Bengkulu dari tanggal 15 – 17 Februari 2019, dan langsung dipimpin Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, akhirnya menghasilkan 9 rekomendasi, Minggu (17/2/2019).

Kesembilan rekomendasi tersebut berdasarkan Pidato Presiden Republik Indonesia, Pidato Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pokok-pokok pikiran PP Muhammadiyah, Risalah Pencerahan, Pemikiran Strategis Kebangsaan, dan saran-saran peserta, terkait kehidupan keummatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Diantaranya, 1. Menjadikan Agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia sebagai fondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta arah moral-spiritual bangsa.

2. Menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan-kebijakan strategis yang pro-rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa.

Dalam menjalankan amanat, agar benar-benar menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing dalam segala bentuknya, mengutamakan sumber daya dalam negeri, menegakkan kedaulatan pangan, dan memutus mata-rantai ketergantungan impor yang merugikan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa.

3. Mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani, khususnya dalam menghadapi sekelompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia agar tidak merugikan hajat hidup mayoritas rakyat sesuai dengan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

4. Melakukan rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia berbasis pada karakter bangsa sebagai prioritas penting dalam kebijakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia unggul dan berdaya saing tinggi dengan negara-negara lain yang telah maju.

5. Menjalankan pemerintahan dengan prinsip negara hukum sebagaimana amanat konstitusi, serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Hukum jangan dijadikan alat kekuasaan dan politik tertentu yang merugikan kepentingan umum dan menyebabkan hilangnya kesamaan kedudukan semua orang di depan hukum (equality before the law).

Pejabat negara yang diberi jabatan dalam penegakkan hukum, hendaknya bebas dari partai politik dan kepentingan politik apapun yang menyebabkan terjadinya politisasi dan penyalahgunaan hukum yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara.

6. Melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip good governance serta birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat yang menjunjung tinggi meritokrasi dan profesionalisme tanpa disandera oleh kepentingan-kepentingan politik partisan dari para pejabat pemerintahan maupun partai politik dan golongan.

7. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam melindungi kepentingan dalam negeri, serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar sebagai kekuatan strategis dalam percaturan global.

Dalam sejumlah hal yang menyangkut kepentingan dalam negeri serta tegaknya perdamaian dunia hendaknya Indonesia lebih tegas dan berani dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri sesuai jati diri negara yang berdaulat.

8. Penataan kembali pelaksanaan kebijakan kesehatan termasuk di dalamnya Sistem Jaminan Kesehatan, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, fasilitasi kaum difabel dan penanganan kebencanaan yang lebih optimal dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan terhadap mereka yang membutuhkan.

9. Penguatan organisasi kemasyarakatan dan civil society diantaranya Muhammadiyah yang telah berjuang dan berperan serta mendirikan Republik Indonesia agar benar-benar memiliki posisi serta peranan penting dan strategis serta tidak mengalami peminggiran dan diskriminasi dalam kehidupan bernegara.

Organisasi kemasyarakatan tersebut berfungsi sebagai kekuatan moral yang menegakkan nilai-nilai utama kebangsaan sekaligus menjadi kekuatan kritik-konstruktif dan penyeimbang demi tegaknya Indonesia sebagai negara-bangsa yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ros)