Sah ! Aset Pantai Panjang Diambil Alih Pemprov

BencoolenTimes.com, – Aset wisata Pantai Panjang yang status kepemilikannya sempat berpolemik kini telah menemukan titik terang, pasca Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu duduk bersama dengan difasilitasi
Kejaksaan Tinggi Bengkulu Bidang Datun dan Korsupgah Wilayah I KPK RI dan menghasilkan 5 poin kesepakatan.

Lima poin kesepakatan tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak yakni Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu di Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang disaksikan Kajati Bengkulu beserta jajaran dan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan pada Direktorat Korsup Wilayah II KPK Maruli Tua beserta rombongan, Selasa (9/11/2021)

Poin-poin kesepakatan itu pertama, Pemkot Bengkulu bersedia bersama sama dengan Pemprov Bengkulu dalam pengelolan dan perencanaan terkait pantai panjang sesuai dengan tupoksi masing masing yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kedua, Walikota Bengkulu bersedia mengeluarkan aset tanah di pantai panjang dari catatan di Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemkot Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung pengajuan Hak Pengelolaan (HPI) Pemprov Bengkulu.

Ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan aset sepenuhnya kewenangan Pemprov Bengkulu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, Pemprov Bengkulu memberikan kepastian dan tidak merubah terkait kontrak kerjasama yang sudah dilakukan Pemkot Bengkulu dengan pihak ketiga dan untuk selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, hal-hal lain yang belum diatur pada poin poin kesepakatan di atas dapat disepakati lebih lanjut.

Walikota Bengkulu Helmi Hasan menilai penandatanganan kesepakatan tersebut tentu mempertegas status kepemilikan aset yang selama ini belum jelas. Helmi Hasan juga mengapresiasi Kejati Bengkulu dan KPK yang sudah membantu menyelesaikan permasalahan aset Pantai Panjang.

“Acara ini bagus sekali, mempertegas soal status aset. Karena itu juga menjadi PR Pemerintah baik provinsi maupun kota. Jadi, alhamdulillah sekarang sudah selesai dengan difasilitasi kajati, dan KPK untuk meluruskan soal aset. Ini nanti menjadi catatan juga dari BPK, karena soal aset ini penting. Hal ini sudah jelas, pantai panjang ini asetnya pemprov, dalam catatan tadi keterangannya di kota sudah dikeluarkan. Karena, kemudian soal pengelolaannya, pak gubernur sudah menegaskan tadi itu dikembalikn pada kota,” kata Helmi Hasan.

Helmi Hasan berharap, kedepannya tidak ada lagi persoalan aset antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi.

“Mudah-mudahan ini nanti tidak ada lagi persoalan, aset ini punya kota atau provinsi. Karena kasihan juga, beberapa potensi PAD akhirnya tidak bisa tertagih, karena orang yang merasa harus bayar PAD merasa ini bukan punya kota tapi provinsi. Akhirnya di provinsi ga masuk, di kota juga. Maka dengan penegasan seperti ini, semuanya menjadi clear selesai,” jelas Helmi Hasan.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, terkait status aset kawasan Pantai Panjang, terutama lahan itu terkait dengan kewenangan. Jadi, pemindahan status aset dari Pemkot ke aset Pemprov. Selanjutnya, ketika ada unsur pemanfaatan, itu betul-betul disinergikan dengan kewenangan antara Kota dengan Pemprov. Terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatannya juga nanti tentu akan ada kewenangannya. Ada dibangun infrastruktur, baik pusat maupun pemprov dan pemanfaatan serta pengelolaannya tetap diserahkan ke Kota Bengkulu.

“Ini benar-benar wilayah kota karena ini kan kamarnya pemprov, tentu saja dikelola langsung oleh kota. Semua status perizinan sesuai kewenangan, nanti ketika akan dimanfaatkan tetap wilayah kota. Tetapi poin dalam waktu dekat kita akan kembali mengusulkan ada perubahan status-status kawasan, dari TWA menjadi HPL beberapa. Nanti tetap kita usulannya tentu dari kota. Kota yang mengusulkan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui pemkot, bukan pemprov yang mengusulkan, tapi kota, yang mana yang akan dibetulkan untuk HPL. Sudah itu, baru kita proses. Kita cuma meneruskan. Jadi sebenarnya statusnya hanya sederhana, seperti itu,” ungkap Rohidin.

Penandatanganan ini turut dihadiri Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, Sekda Kota, Sekda Provinsi dan unsur jajaran Pemerintahan Kota dan Provinsi. (Bay)