BencoolenTimes.com, – Ombudsman RI meminta cabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 dan revisi Permentan Nomor 28 tahun 2022 pasal 7 tentang komponen HPP.
Sebelumnya Ombudsman RI telah melakukan tinjauan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Bengkulu di Gudang Lini III PT Pupuk Indonesia di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Rabu, 28 September 2022.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Vice Presiden Penjualan Wilayah II Pupuk Sriwijaya Bengkulu, Jambak dan juga didampingi oleh Erick J Rahman selaku Senior Vice Presiden (SVP) PT Pupuk Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Jambak menyampaikan terkait realisasi capaian kinerja yang dilakukan oleh Pupuk Sriwijaya pada 2022. Dari pupuk urea awal tahun hingga September 2022 mencapai 18.793 ton, sementara penjualan hingga Desember 2022 sebesar 23.421 ton atau naik setara dengan 75 persen. Alokasi pupuk jenis urea mengalami peningkatan dari 27.739 menjadi 31.228 ton naik atau setara 113 persen sementara untuk jenis NPK dari 25.783 ton menjadi 28.392 ton atau setara dengan 110 persen.
Lanjutnya, dari diskusi bersama petani bahwa, Petani mengeluhkan terkait Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yang hanya mengakomodir 9 komoditas sementara di wilayah Bengkulu mayoritas petani bergerak di bidang komoditas sawit dan karet yang tidak termasuk ke dalam 9 komoditas tersebut, sehingga petani tidak dapat melakukan penebusan pupuk sedangkan saat ini karet dan sawit harganya sangat jatuh.
Selain itu, permasalahan lainnya yakni para petani pun merasa kehadiran kartu tani dalam penggunaannya tidak efektif.
“Kartu tani sudah 3 tahun di keluhkan, tapi belum selesai juga. Kios distributor hari-harinya dihabiskan dengan pemeriksaaan, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kementan, Kejaksaan, Kepolisian, sampai dengan BPK, habis waktunya untuk pemeriksaan. Alangkah eloknya jika dibentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi”, ujar Dorman selaku distributor.
Petani Sawit Nyoman di Desa Kungkai Baru, Kabupaten Seluma menyatakan bahwa harga sawit biasanya Rp3.000,00/kg kini menjadi Rp1.500,00-Rp1.600,00/kg. Sementara harga pupuk pun melambung naik terlebih komoditas sawit tidak termasuk ke dalam komoditas yang mendapatkan subsidi pupuk pasca dikeluarkannya Permentan No. 10 Tahun 2022. Harga pupuk KCL yang biasanya Rp325.000,00 Rp1000.000,00, namun sekarang sekitar Rp500.000,00/50kg dan NPK sebesar Rp850.000,00.
“Penurunan harga sawit terjadi seminggu setelah Presiden RI, Joko Widodo mengumumkan larangan CPO, otomatis harga langsung drop di angka Rp1.500,00 Rp1.600.00/kg. Terkait subsidi pupuk, petani sawit terakhir kali mendapatkan subsidi pada Juli 2022, sementara sekarang sudah tidak dapat,” ungkap Nyoman.
Menyikapi hal tersebut, Yeka menyampaikan pupuk bersubsidi adalah pelayanan publik, program itu dibuat untuk mengsubsidi petani dan yang memproduksi pupuk tersebut adalah PT Pupuk Indonesia sebagai BUMN sehingga pelayanan publiknya bisa diawasi.
Ombudsman telah mengantisipasi dan menyampaikan kekeliruan ini, sederhana yaitu dananya besar namun tidak ada anggaran pengawasan, sehingga pengawasan lemah.
“Siapa yang harus mengawasi? Kita harus memiliki organisasi yang bisa fokus dan mengawasi penyelewengan tersebut,” tutur Yeka.
Yeka menegaskan kembali bahwa saran perbaikan Ombudsman menitikberatkan pada proses pendataan yang diharapkan dapat melibatkan aparatur desa dan ditetapkan melalui musyawarah serta pada proses penyaluran subsidi yaitu dengan skema penyaluran kepada Poktan/Gapoktan bukan ke petani berdasarkan by NIK by address.
Lebih lanjut, Dari hasil diskusi bersama distributor diketahui bahwa ada penurunan signifikan setelah adanya pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022. Perjuli 2022 terjadi perubahan jumlah penyaluran pupuk dari beberapa Distributor yakni, Distributor A sebelumnya 1800 ton sesudah hanya 60 ton. Distributor B sebelumnya 1800 ton sesudah menjadi 60 ton. Distributor C sebelumnya 300 ton menjadi 100 ton. (JRS)
