Oleh: Dedi M. Suhaimi, Mahasiswa Doktor Ekonomi Syariah, UIN Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
BencoolenTimes.com – Provinsi Bengkulu memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di pesisir barat Sumatera. Konektivitas jalan tol menuju Sumatera Selatan, pengembangan Bandara Fatmawati Soekarno menuju layanan internasional, serta penguatan Pelabuhan Pulau Baai dapat menjadi tiga pilar strategis untuk mempercepat arus barang, jasa, investasi, dan pariwisata.
Namun, pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana jalan tol, bandara, dan pelabuhan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga dari pemerataan manfaat, keadilan distribusi kekayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Menunjukkan Peluang
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu pada 5 Februari 2026, perekonomian Bengkulu sepanjang 2025 tumbuh sebesar 4,80 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan 2024 sebesar 4,62 persen. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp111,83 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp57,07 triliun. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha, yaitu 11,60 persen.
Angka tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang terus berkembang, termasuk peluang pada sektor pariwisata, kuliner, perdagangan, dan jasa. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkualitas, dan perluasan akses pasar bagi produk unggulan daerah.
Jalan Tol: Membuka Akses Pasar Bengkulu ke Sumatera Selatan
Konektivitas jalan tol Bengkulu–Lubuk Linggau merupakan salah satu infrastruktur penting yang berpotensi memperkuat hubungan ekonomi Bengkulu dengan Sumatera Selatan dan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera. Berdasarkan informasi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), ruas yang direncanakan memiliki panjang total sekitar 95,8 kilometer, terdiri atas seksi Lubuk Linggau–Kepahiang sepanjang 54,5 kilometer, Kepahiang–Taba Penanjung sepanjang 23,7 kilometer, serta Taba Penanjung–Bengkulu sepanjang 17,6 kilometer.
Meskipun demikian, masyarakat perlu memperoleh informasi yang akurat mengenai status pembangunan. Informasi pada April 2026 menyebutkan bahwa pembangunan yang telah terealisasi sekitar 16,7 kilometer, sedangkan kelanjutan ruas menuju Lubuk Linggau belum dilaksanakan. Dengan demikian, koneksi penuh ke Sumatera Selatan masih menjadi agenda pembangunan, bukan kondisi yang sudah sepenuhnya terwujud.
Dari perspektif ekonomi syariah, penyelesaian konektivitas ini harus dipandang sebagai investasi produktif yang memudahkan distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan. Petani kopi, produsen olahan pangan, pelaku usaha kerajinan, dan pedagang lokal berpeluang memperoleh pasar yang lebih luas apabila biaya logistik dan waktu perjalanan dapat ditekan.
Akan tetapi, manfaat tersebut tidak terjadi secara otomatis. Pemerintah daerah perlu membangun sentra distribusi, pergudangan, kawasan pengolahan hasil pertanian, dan pusat UMKM di sekitar simpul-simpul strategis. Tanpa perencanaan tersebut, jalan tol berisiko hanya mempercepat kendaraan melewati Bengkulu tanpa memberikan nilai tambah ekonomi yang memadai bagi masyarakat setempat.
Bandara Internasional: Membuka Peluang Pariwisata dan Investasi
Bandara Fatmawati Soekarno juga memiliki posisi strategis dalam mendukung mobilitas manusia, kegiatan bisnis, pariwisata, dan distribusi barang bernilai tinggi. Data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa pada 2025 bandara ini melayani 2.725 pergerakan pesawat dan 324.099 penumpang, dengan kargo tercatat sebesar 428.000 kilogram.
Data tersebut memperlihatkan bahwa bandara sudah menjadi bagian penting dari konektivitas ekonomi Bengkulu. Pengembangannya menuju layanan internasional patut dipertimbangkan sebagai strategi jangka panjang, terutama untuk memperluas akses wisatawan, pelaku usaha, dan investor dari luar negeri.
Namun, status operasional yang tercantum dalam data resmi Kementerian Perhubungan masih menunjukkan penggunaan domestik. Karena itu, Bandara Fatmawati Soekarno perlu disebut sebagai bandara yang didorong untuk menjadi bertaraf internasional, bukan sebagai bandara internasional yang sudah beroperasi. Perubahan status tersebut memerlukan pemenuhan persyaratan regulasi, fasilitas, dan kesiapan operasional.
Dalam perspektif ekonomi syariah, pengembangan bandara harus terhubung dengan penguatan industri halal, wisata ramah Muslim, hotel dan restoran bersertifikat halal, produk UMKM lokal, serta layanan perjalanan yang transparan. Bengkulu dapat mempromosikan wisata sejarah, pantai, kuliner, dan budaya lokal sebagai bagian dari paket wisata yang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.
Prinsipnya, peningkatan akses internasional harus disertai peningkatan kemampuan masyarakat lokal untuk menjadi pemasok, pekerja terampil, pengusaha, dan mitra usaha. Jangan sampai pertumbuhan kunjungan hanya menguntungkan perusahaan besar, sementara pelaku UMKM hanya menjadi penonton.
Pelabuhan Pulau Baai: Gerbang Perdagangan yang Harus Diperkuat
Pelabuhan Pulau Baai mempunyai arti strategis bagi perdagangan, distribusi energi, dan pengiriman komoditas Bengkulu. Pengalaman pada akhir Maret 2025, ketika sedimentasi menutup alur pelayaran, memperlihatkan betapa pentingnya keandalan pelabuhan bagi aktivitas ekonomi daerah.
Gangguan alur pelabuhan sebelumnya berdampak pada pasokan barang, distribusi energi, dan aktivitas ekspor. BPS juga mencatat nilai ekspor Bengkulu pada April 2025 sekitar US$3,9 juta, turun 74,5 persen dibandingkan Maret 2025. Angka tersebut menggambarkan penurunan ekspor pada periode yang terdampak gangguan, bukan bukti bahwa seluruh penurunan hanya disebabkan oleh kondisi pelabuhan.
Fakta tersebut memberikan pelajaran bahwa infrastruktur perdagangan bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan bagian dari ketahanan ekonomi daerah. Pemeliharaan alur pelayaran, penanganan sedimentasi secara berkelanjutan, kepastian jadwal layanan kapal, dan efisiensi bongkar muat harus menjadi prioritas.
Ke depan, penguatan Pelabuhan Pulau Baai perlu diarahkan agar Bengkulu semakin mampu mengekspor produk bernilai tambah, bukan hanya mengirim bahan mentah. Komoditas perkebunan dan pertanian, misalnya, dapat dikembangkan melalui industri pengolahan, pengemasan, standardisasi mutu, dan sertifikasi halal sesuai karakter produknya.
Adapun gagasan menjadikan Pulau Baai sebagai bagian dari jaringan pelabuhan berorientasi internasional harus ditopang kajian teknis, kelayakan ekonomi, kebutuhan pasar, dan keputusan resmi pemerintah. Status internasional tidak boleh diasumsikan sudah berlaku tanpa verifikasi regulasi dan operasional.
Ekonomi Syariah: Menghubungkan Infrastruktur dengan Kesejahteraan
Ekonomi syariah menawarkan kerangka pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan. Prinsip maqashid syariah menempatkan perlindungan harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), agama (hifz al-din), dan keturunan (hifz al-nasl) sebagai orientasi penting dalam kehidupan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan Bengkulu, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui tiga agenda utama.
Pertama, memperluas akses pembiayaan syariah bagi UMKM dan pelaku usaha produktif. Skema kemitraan, jual beli, dan bagi hasil yang sesuai syariah dapat membantu pengusaha mengembangkan produksi dan memenuhi permintaan pasar tanpa membebani mereka dengan praktik pembiayaan yang eksploitatif.
Kedua, memperkuat peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif sebagai pelengkap program pemerintah. Instrumen sosial Islam tersebut dapat mendukung pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro, penyediaan sarana produksi, serta pemberdayaan kelompok rentan sesuai ketentuan syariah. Instrumen ini tidak menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi dapat memperluas jangkauan pemberdayaan masyarakat.
Ketiga, memastikan investasi infrastruktur memberikan manfaat yang terukur. Pemerintah perlu memantau penyerapan tenaga kerja lokal, pertumbuhan UMKM, perubahan biaya logistik, peningkatan ekspor produk olahan, serta perkembangan pendapatan rumah tangga di sekitar kawasan ekonomi. Dengan begitu, keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari panjang jalan atau besarnya bangunan, tetapi dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Saatnya Membangun Ekosistem Ekonomi, Bukan Sekadar Infrastruktur
Bengkulu memerlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, dan organisasi pengelola zakat. Jalan tol harus terkoneksi dengan sentra produksi, bandara harus terhubung dengan pariwisata dan perdagangan, sedangkan pelabuhan harus didukung industri pengolahan dan sistem logistik yang andal.
Pemerintah juga perlu menyusun peta jalan yang realistis dengan target, anggaran, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan yang terbuka kepada publik. Setiap proyek harus memperhatikan kelayakan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, pembebasan lahan yang adil, dan risiko fiskal agar pembangunan tidak menimbulkan beban yang lebih besar daripada manfaatnya.
Bagi perguruan tinggi, momentum ini merupakan kesempatan untuk memperkuat riset ekonomi syariah yang berbasis data, mengembangkan model bisnis UMKM, serta mengevaluasi apakah investasi infrastruktur benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, masa depan ekonomi Bengkulu tidak cukup ditentukan oleh seberapa cepat kendaraan melaju di jalan tol, seberapa banyak pesawat mendarat, atau seberapa besar kapal berlabuh. Ukuran keberhasilan yang lebih mendasar adalah seberapa besar nilai tambah tercipta di daerah, seberapa luas lapangan kerja terbuka, dan seberapa adil hasil pembangunan dinikmati masyarakat.
Bengkulu membutuhkan konektivitas yang membuka pasar, investasi yang menciptakan produktivitas, dan ekonomi syariah yang memastikan pertumbuhan berlangsung secara adil. Ketika ketiganya berjalan bersama, infrastruktur dapat menjadi jalan menuju kemakmuran yang bukan hanya tumbuh secara statistik, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas.
