Home Blog

Mantan Pjs Kades Dusun Baru Jadi Tersangka Dugaan Korupsi DD

Mantan Pjs
Keterangan: Penyidik mengiring tersangka menuju ke mobil tahanan

BencoolenTime.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma melalui Tim Jaksa Pidana Khusus (Pidsus) menetapkan mantan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Dusun Baru, Kecamatan Ilir Talo, Hardiansyah, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hardiansyah langsung ditahan dan dititipkan di Lapas Kelas IIA Bengkulu.

Kepala Kejari Seluma, Dr Janu Arsianto melalui Kasi Intelijen, Renaldo Ramadhan SH MH didampingi penyidik M Ikramullah SH mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran desa yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp296 juta lebih.

”Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, petang ini Pak Hardiansyah kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan,” terang Renaldo, Kamis, 19 November 2026.

Renaldo mengungkapkan, dari hasil penyidikan sementara, ditemukan sejumlah kegiatan fiktif yang diduga dilakukan saat Hardiansyah menjabat sebagai Pjs Kades Dusun Baru pada 2024. Selain itu, terdapat pula kegiatan yang telah dianggarkan, namun tidak direalisasikan sebagaimana mestinya.

”Dari beberapa kegiatan tersebut didapatlah dugaan kerugian negara sebesar Rp296 juta lebih. Uangnya digunakan oleh tersangka untuk keperluan pribadi,” ungkapnya.

Renaldo menyampaikan, penyidik telah memeriksa sekitar 50 orang saksi untuk mendalami dugaan penyimpangan tersebut. Keterangan para saksi menjadi salah satu dasar penyidik menyimpulkan peran dan keterlibatan tersangka dalam perkara tersebut.

”Untuk kepentingan penyidikan, tersangka kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Tersangka kita titipkan di Lapas Kelas IIA Malabero Bengkulu,” pungkasnya.

Dengan penetapan tersangka tersebut, penyidik Pidsus Kejari Seluma masih terus mendalami perkara guna melengkapi berkas penyidikan dan mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi Dana Desa Dusun Baru tersebut.(RSL)

Sidang Korupsi PLTA Musi, Jaksa Yakin Dakwaan Terbukti, Advokat Minta Bebas

Sidang Korupsi
Keterangan: Sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) terdakwa

BencoolenTimes.com – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek penggantian Sistem Kontrol Utama (SKU) dan Automatic Voltage Regulator (AVR) di PLTA Musi, Kabupaten Kepahiang, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu, Rabu, 18 November 2026.

Sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) itu dibacakan untuk lima dari sembilan terdakwa.

Kelima terdakwa tersebut yakni Tulus Sadono, Direktur PT Yokogawa Indonesia, Saifur Rijal, Sales Manager PT Yokogawa Indonesia, Osmond Pratama Manurung, Sales Engineering PT Yokogawa Indonesia, Hendra Gunawan Wijaya, Direktur PT Hensan Andalas Putera, dan Erik Ratiawan, Direktur PT Austindo Primadaya Abadi.

Dalam pembelaannya, Advokat terdakwa meminta keringanan hukuman dan pembebasan.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu, Dr. Arief Wirawan menegaskan jika pihaknya menyakini semua pembuktian mendukung dakwaan dan penuntutan terhadap perkara dugaan Korupsi PLTA Musi dalam pengadaan SKU.

Arief menyebut, keyakinan tersebut usai sebelumnya para terdakwa sudah melakukan pengembalian kerugian negara dalam perkara.

”Kami menyakini semua pembuktian mendukung dakwaan dan penuntutan terhadap perkara dugaan Korupsi PLTA Musi dalam pengadaan SKU,” ungkap, Dr. Arief Wirawan.

Di dalam persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukum kepada majelis hakim.

Di sisi lain, advokat terdakwa Tulus Sadono dan Saifur Rijal, Abdusy Syakir, menilai dari 33 saksi dan empat ahli yang dihadirkan di persidangan, tidak ada yang membuktikan keterlibatan kedua kliennya dalam penentuan angka Rp29 miliar untuk proyek SKU.

Advokat juga menyoroti soal pertemuan di PT Truba di Palembang. Dalam dakwaan, pertemuan itu disebut sebagai pengondisian. Namun, seluruh saksi menyatakan pertemuan itu hanya presentasi produk.

Soal dakwaan adanya kesepakatan antara Tulus Sadono dan Nehemia Indrajaya, advokat menilai keterangan para terdakwa saling berbeda. Nehemia disebut menjelaskan tidak pernah membuat kesepakatan ataupun memberikan uang kepada Tulus dan Saifur. Sementara Osmond menyatakan ada dan bertindak atas perintah Nehemia.

Atas dasar itu, advokat meminta majelis hakim membebaskan Tulus Sadono dan Saifur Rijal dari dakwaan atau hakim memutuskan dengan seadil-adilnya.

Sidang akan dilanjutkan besok, Kamis, dengan agenda pembacaan pledoi untuk empat terdakwa lainnya, yakni Nehemia Indrajaya, Daryanto, Jamot Jingles Sitanggang, dan Vicentius Fanny Janu Fidianto yang dituntut 2 berkas sekaligus. (OIL)

Didukung Ketua DPD RI, Damkar Kota Bengkulu Terima Bantuan Armada Baru dari Kemendagri

Didukung Ketua
Keterangan: Damkar Kota Bengkulu mendapat bantuan satu unit armada Damkar baru dari Kemendagri

BencoolenTimes.com – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Bengkulu menerima bantuan satu unit armada pemadam kebakaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bantuan tersebut tidak lepas dari dorongan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang turut membantu memperjuangkan proposal pengadaan armada yang diajukan Pemerintah Kota Bengkulu kepada Kemendagri.

Kendaraan itu sudah diterima dengan diserahkan secara simbolis oleh Walikota Bengkulu Dr. Dedy Wahyudi kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansyah, pada Rabu, 18 November 2026.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan rasa syukurnya atas kabar baik bantuan ini. ”Alhamdulillah ini kabar bagi bagi kita semua dan tidak perlu terima kasih juga karena ini sudah jadi kewajiban saya, apalagi ini untuk kampung halaman saya sendiri,” ujar Sultan ketika dihubungi wartawan.

Sultan menambahkan dirinya dan anggota DPD RI lainnya dapil Bengkulu akan terus konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat Bengkulu.

Yuliansyah menjelaskan, pengajuan bantuan tersebut telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Upaya itu semakin menguat setelah kunjungan Direktur Jenderal Kemendagri dalam kegiatan pengukuhan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di Kota Bengkulu, ketika Walikota Bengkulu saat itu, Helmi Hasan, menerima penghargaan sebagai pelopor Redkar se-Sumatera.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Kemendagri sempat menjanjikan dukungan satu unit mobil pemadam kebakaran. Pemerintah Kota Bengkulu kemudian menindaklanjuti peluang tersebut dengan mengajukan proposal dan melakukan komunikasi langsung dengan Kemendagri.

Perjuangan itu turut mendapat dukungan Sultan B. Najamudin. Saat berkunjung ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu, pihak Damkar menyampaikan kebutuhan armada sekaligus meminta dukungan Ketua DPD RI agar proposal bantuan tersebut dapat terealisasi.

”Alhamdulillah, kemarin kita mendapatkan satu unit mobil pemadam kebakaran. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang ikut membantu melancarkan perjuangan proposal ini,” ungkap Yuliansyah, Kamis, 19 November 2026.

Bagi petugas Damkar, tambahan satu unit armada ini bukan sekadar penambahan kendaraan operasional, tetapi juga harapan agar masyarakat dapat memperoleh pertolongan lebih cepat ketika menghadapi musibah. Armada baru tersebut akan ditempatkan di Posko Indo dan dikhususkan untuk menjangkau kawasan permukiman padat penduduk serta gang-gang sempit yang sulit dilalui mobil pemadam berukuran besar.

Sebelum bantuan diterima, Damkar Kota Bengkulu memiliki 17 unit armada. Kehadiran kendaraan baru dengan ukuran lebih kecil diharapkan memperkuat kemampuan petugas menjangkau titik-titik kebakaran yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Ia berharap bantuan tersebut menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang telah memperjuangkannya, mulai dari Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin hingga jajaran Pemerintah Kota Bengkulu.

”Mudah-mudahan ini menjadi ibadah bagi beliau. Selama mobil ini digunakan untuk membantu masyarakat, khususnya ketika tertimpa musibah kebakaran, insya Allah perjuangan beliau, Bapak Walikota dan Wakil Walikota juga menjadi ibadah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tugas Damkar saat ini tidak hanya sebatas memadamkan api, tetapi juga menangani berbagai operasi penyelamatan atau rescue yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, kebutuhan terhadap armada, peralatan pemadam, hingga perlengkapan penyelamatan semakin meningkat.

Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan peralatan tersebut. Padahal, harga kendaraan dan perlengkapan penyelamatan relatif mahal, sementara laporan permintaan bantuan dari masyarakat terus meningkat.

”Sekarang masyarakat banyak menghubungi Damkar untuk berbagai kebutuhan. Kami juga dituntut memenuhi standar waktu respons atau response time. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, tidak boleh ada waktu yang tertunda. Apa pun bentuk bantuannya, kami siap hadir untuk masyarakat,” katanya.

Dengan tambahan armada tersebut, ia berharap jangkauan pelayanan semakin luas dan waktu tanggap petugas semakin cepat, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat saat menghadapi keadaan darurat. (JUL/RLS)

Kejari Seluma Musnahkan Barang Bukti dari 21 Perkara Inkrah

Kejari Seluma
Keterangan: Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seluma, Dr Janu Arsianto pimpin langsung pemusnahan barang bukti

BencoolenTimes.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma melaksanakan pemusnahan Barang Bukti (BB) tindak pidana umum untuk semester kedua Tahun 2026 dari 21 perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah) dari Pengadilan Negeri Tais.

Kegiatan pemusnahan digelar di halaman Kantor Kejari Seluma dan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seluma, Dr Janu Arsianto.

Dr Janu Arsianto, SH MH melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Renaldho Ramadhan, SH MH di dampingi Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, Lisda Haryanti, SH MH mengatakan, pemusnahan BB merupakan kewajiban institusi kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 342 Ayat (1) KUHAP yang baru Penuntut Umum yang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

”Kegiatan hari ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami sesuai amanat undang-undang. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan adalah BB dari perkara yang telah diputus, berkekuatan hukum tetap dan dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan,” tegas Lisda.

Adapun total barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 21 perkara tindak pidana umum yakni. Enam perkara narkotika, dengan BB berupa ganja seberat lebih kurang 48,05 gram serta sabu-sabu seberat 1,2 gram. Tindak pidana Migas/BBM ilegal sebanyak 3 perkara. Pencurian sebanyak 10 perkara, pembunuhan sebanyak 1 perkara dan tindak pidana KDRT sebanyak 1 perkara.

Dirinya juga menyebut, berbagai jenis barang bukti tersebut dimusnahkan menggunakan metode berbeda sesuai karakteristik masing-masing. Agar tidak dapat digunakan kembali untuk kepentingan apa pun.

Pemusnahan BB dilakukan dengan disaksikan berbagai unsur Aparat Penegak Hukum (APH). Dengan dihadiri Waka Polres Seluma, Kompol Fakhrul Ikhwan, SH, perwakilan Pengadilan Negeri Tais, serta sejumlah tamu undangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma. Kehadiran para pemangku kepentingan ini, menurutnya, adalah bentuk transparansi sekaligus upaya memastikan seluruh proses pemusnahan berjalan sesuai prosedur.

”Keterlibatan APH dan OPD terkait menunjukkan sinergi yang baik dalam penegakan hukum. Ini juga sebagai bentuk akuntabilitas agar masyarakat melihat bahwa barang bukti tidak hanya disita, tetapi benar-benar dimusnahkan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kajari Seluma turut menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung proses penanganan perkara hingga tahap pemusnahan BB. Menurutnya, sinergi antara kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperkuat penegakan hukum.

”Kami berterima kasih kepada seluruh Aparat Penegak Hukum serta OPD yang telah berkontribusi dalam pemusnahan BB hari ini. Kami berharap kerja sama ini terus berjalan sehingga upaya menciptakan kepastian hukum dan rasa aman di tengah masyarakat dapat terus ditingkatkan,” terangnya.

Dengan pemusnahan ini, Kejari Seluma menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang secara profesional. Serta memastikan barang bukti yang telah inkrah tidak lagi berpotensi disalahgunakan.(RSL)

PT ESDMu Sosialisasikan Rencana Pembangunan Helipad di Ulu Talo

PT ESDMu
Keterangan: Warga mengikuti acara sosialisasi dari PT ESDMu

BencoolenTimes,com – Rencana aktivitas pertambangan emas PT Energi Swa Dinamika Muda (ESDMu) di Kabupaten Seluma kembali menjadi sorotan. Di tengah masih bergulirnya pro dan kontra di tengah masyarakat, perusahaan tersebut mulai menyosialisasikan rencana pembangunan fasilitas pendukung berupa helipad di Desa Giri Nanto, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Kamis, 19 November 2026.

Sosialisasi tersebut kembali memunculkan perhatian publik terhadap rencana investasi pertambangan emas di kawasan Bukit Sanggul. Terlebih, rencana aktivitas pertambangan itu hingga kini masih menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, mulai dari aktivis lingkungan, organisasi kemasyarakatan hingga kalangan mahasiswa.

Kepala Desa Muara Nibung, Kecamatan Ulu Talo, Dodi Harjo, yang turut menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut mengaku, sikap masyarakat terhadap rencana pertambangan emas itu masih terbelah. Sebagian mendukung, namun tidak sedikit pula yang menyatakan penolakan.

”Kalau masyarakat ini pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang menolak sebagian. Bagi yang ada keuntungan kemungkinan mendukung, kan. Cuma ada juga yang menolak. Pro dan kontra lah,” ujarnya.

Dodi menjelaskan, Forum Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Ulu Talo yang terdiri dari 13 desa, termasuk lima desa penyangga kawasan rencana pertambangan, yakni Desa Giri Nanto, Pagar Banyu, Muara Nibung, Giri Mulya dan Banyu Kencana, saat ini masih mengikuti kebijakan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Menurutnya, pemerintah desa akan mengikuti mekanisme dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sepanjang seluruh persyaratan serta perizinan kegiatan perusahaan telah dipenuhi.

”Kami Forum Kepala Desa di Kecamatan Ulu Talo ini ada 13 desa. Desa penyangga itu ada lima desa. Jadi, segala hal yang dilaksanakan oleh pihak PT ESDMu ini kami mengikuti alur dari pemerintah. Kalau mereka sudah mengantongi izin, semuanya sudah lengkap dan jelas, mau tidak mau kami ikut,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah desa tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah kabupaten dan provinsi. Sebab, wilayah yang direncanakan menjadi lokasi pertambangan tersebut bukan berada dalam wilayah administratif desanya.

”Jadi, pedoman kami pemerintah kabupaten. Karena wilayah yang akan ditambang itu bukan wilayah desa kami. Itu wilayah punya hak kabupaten dan provinsi, kami sekadar mengikuti alur,” tutupnya. (RSL)

FAHMI TAMAMI: Masjid Jadi Pusat Pembinaan dan Pemberdayaan Umat

FAHMI TAMAMI
Keterangan: Silaturahmi dan Pembekalan FAHMI TAMAMI Provinsi Bengkulu

BencoolenTimes.com – Penguatan peran masjid sebagai pusat pembinaan keagamaan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam membangun kehidupan umat yang religius dan harmonis.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia (FAHMI TAMAMI) Rhoma Irama, dalam kegiatan Silaturahmi dan Pembekalan FAHMI TAMAMI Provinsi Bengkulu, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Kamis, 19 November 2026.

Menurutnya, masjid harus menjadi ruang yang mempersatukan masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang maupun pandangan.

”Masjid adalah tempat mempersatukan umat. Perbedaan jangan sampai menjadi alasan untuk terpecah belah. Kita harus menjadikan masjid sebagai sarana memperkuat persaudaraan, keimanan dan persatuan bangsa,” ungkap sang raja dangdut ini.

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pengelolaan masjid agar semakin profesional dan mampu menjawab kebutuhan umat.

Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Saefudin.

”Saya berharap melalui kegiatan ini, para takmir masjid dapat semakin meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam mengelola masjid. Masjid tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga harus mampu menjadi pusat pendidikan keagamaan, pembinaan umat, serta penguatan nilai-nilai moderasi beragama,” ujar Saefudin.

Ia juga mengajak seluruh pengurus masjid untuk memperkuat sinergi dan menjaga kerukunan umat beragama, sehingga masjid dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang religius, rukun, dan harmonis.

Kegiatan ini disambut baik oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bahwa masjid harus memiliki peran lebih luas, tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

”Masjid harus menjadi pusat kebaikan dan kemaslahatan umat. Tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga harus mampu menghadirkan kegiatan pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Helmi Hasan.

Menurutnya, takmir masjid memiliki tanggung jawab strategis dalam mengoptimalkan fungsi masjid, membangun kebersamaan, serta menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

Melalui penguatan peran FAHMI TAMAMI, diharapkan koordinasi antartakmir masjid dan mushola semakin baik, sehingga masjid dapat berkontribusi lebih besar dalam membangun kehidupan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan di Provinsi Bengkulu. (JUL/RLS)

Ombudsman RI Nyatakan Sumbangan SPP dan Biaya Masuk TK Pembina I Bengkulu Penyalahgunaan Wewenang

Ombudsman RI
Keterangan: Konferensi Pers Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu

BencoolenTimes.com – Perwakilan Ombudsman RI (Republik Indonesia) Provinsi Bengkulu menemukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penetapan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bulanan dan biaya masuk siswa baru TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2026/2027.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, menjelaskan kesimpulan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor Registrasi 0199/IN/VIII/2026/BKL.

Dalam hasil pemeriksaan, Ombudsman menilai pembayaran yang ditetapkan pihak sekolah bukan merupakan sumbangan, melainkan pungutan wajib. Hal ini karena nominal dan waktu pembayaran telah ditentukan serta dikaitkan dengan penerimaan murid baru.

Pemeriksaan tersebut merupakan hasil Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman Bengkulu setelah menerima informasi masyarakat dan pemberitaan media daring mengenai dugaan pungutan di sekolah negeri tersebut.

Investigasi menyoroti kebijakan Kepala TK Negeri Pembina I yang menetapkan SPP bulanan dan biaya masuk tahunan kepada setiap siswa.

Biaya masuk tersebut mencakup pembayaran SPP bulan pertama, seragam, buku paket, kegiatan selama satu tahun, hingga alat tulis. Sementara itu, dana SPP antara lain digunakan untuk membayar tenaga pendidik honorer, pelatih ekstrakurikuler, petugas kebersihan, dan tenaga keamanan.

Kepala TK Negeri Pembina I dalam keterangannya kepada Ombudsman mengklaim penetapan biaya tersebut telah melalui sosialisasi dan rapat bersama wali murid. Pihak sekolah juga menyebut menerapkan sistem subsidi silang bagi keluarga kurang mampu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, turut membenarkan adanya kesepakatan antara pihak sekolah dan komite. Ia beralasan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD tidak dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer.

Namun, ahli dari Universitas Bengkulu yang dimintai pendapat dalam proses pemeriksaan menegaskan bahwa pembayaran tersebut masuk kategori pungutan, bukan sumbangan.

Hal itu karena pembayaran bersifat wajib, nominal dan waktunya ditentukan, serta dikaitkan dengan penerimaan murid baru. Ahli juga menilai alasan bahwa dana BOP PAUD tidak dapat digunakan untuk membayar honor guru tidak tepat.

Sebab, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 memperbolehkan sebagian dana BOP digunakan untuk pembayaran honor.

Ombudsman menilai kebijakan penetapan SPP dan biaya masuk tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, serta Keputusan Wali Kota Bengkulu Nomor 90 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.

Menurut Mustari, kekurangan pembiayaan operasional sekolah negeri semestinya diatasi melalui dukungan APBD dan optimalisasi penggunaan dana BOP, bukan dengan menetapkan pungutan wajib kepada orang tua siswa.

Mustari menegaskan sekolah negeri memang diperbolehkan menerima bantuan dari wali murid, tetapi harus dalam bentuk sumbangan yang benar-benar sukarela. Keterbatasan anggaran maupun tujuan meningkatkan mutu pendidikan tidak dapat menjadi pembenaran untuk menetapkan pembayaran yang bersifat wajib.

”Atas temuan tersebut, Ombudsman Bengkulu memberikan tindakan korektif kepada pihak terkait. Salah satu rekomendasinya adalah mengembalikan seluruh uang yang telah dipungut kepada wali murid,” tegas Mustari.

Pihak sekolah juga diminta menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Tahun Ajaran 2026/2027 secara terbuka kepada orang tua siswa dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu diminta melakukan pembinaan terhadap TK Negeri Pembina I. Dinas juga harus memverifikasi dan memastikan pengembalian dana terkait penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2026/2027 telah diselesaikan.

Ombudsman memberikan waktu 30 hari kerja sejak LHP diterima untuk melaksanakan tindakan korektif tersebut. Ombudsman juga akan memantau perkembangan pelaksanaannya.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (JUL)

Banjir Kota Bengkulu Meluas, BPBD Siapkan Dapur Umum dan Bantuan Sembako

Banjir Kota Bengkulu
Keterangan: Kepala BPBD Kota Bengkulu, I Made

BencoolenTimes.com – Banjir yang melanda Kota Bengkulu memasuki hari ketiga. Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu masih melakukan pendataan terhadap wilayah terdampak, menyusul indikasi jumlah kawasan yang terendam banjir bertambah dibandingkan laporan sebelumnya.

Kepala BPBD Kota Bengkulu, I Made, mengatakan pada hari sebelumnya banjir dilaporkan berdampak pada enam kecamatan dan dua kelurahan. Namun, berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan, wilayah terdampak banjir pada hari ini diperkirakan bertambah.

”Situasi dan kondisi banjir di Kota Bengkulu yang mana pada hari ini masuk ke hari yang ketiga, dapat kami sampaikan secara umum karena datanya masih dalam proses identifikasi. Jadi, kemarin kami sampaikan ada enam kecamatan dan dua kelurahan yang terdampak dan hari ini terpantau lebih banyak dari itu,” ujar I Made saat meninju lokasi terdampak banjir di Tanjung Jaya, Kamis, 19 November 2026.

Untuk penanganan warga terdampak, Pemkot Bengkulu sementara menyiapkan satu dapur umum. Selain itu, seluruh perangkat daerah juga diarahkan untuk menyiapkan bantuan sembako di setiap titik banjir yang dibutuhkan masyarakat.

”Bukan hanya dapur umum, tapi kita menyiapkan paling tidak untuk sembakonya di setiap titik dapur. Jadi, silahkan warga menyampaikan lewat kelurahan, nanti kami mengkoordinirnya,” katanya.

I Made meminta warga yang membutuhkan bantuan untuk menyampaikan permohonan melalui pihak kelurahan. Selanjutnya, pemerintah akan mengoordinasikan kebutuhan tersebut dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Sosial dan Baznas.

Menurutnya, pada hari sebelumnya sebagian warga masih mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Namun, kondisi saat ini diperkirakan mulai membuat masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah.

”Kalau kemarin belum, karena warga masih bisa mandiri. Hari ini mungkin sudah mulai sibuk dan kemudian butuh bantuan dari kami,” ungkapnya.

Pemkot Bengkulu juga memastikan mobil dapur umum telah disiagakan. Bantuan untuk operasional dapur umum turut diharapkan datang dari Pemerintah Provinsi Bengkulu guna mendukung penanganan warga terdampak banjir. (JUL)

BNPT Melalui FKPT Bekali 250 Pelajar Bengkulu Bikin Konten Kreatif Tangkal Radikalisme

BNPT Melalui
Keterangan: FKPT menggelar kegiatan Digital Peace Creator

BencoolenTimes.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Bengkulu melibatkan 250 pelajar dalam kegiatan Digital Peace Creator, Kamis, 19 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Balai Bahasa Provinsi Bengkulu tersebut bertujuan membekali generasi muda dengan kemampuan literasi digital dan pembuatan konten kreatif sebagai upaya menangkal penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme berbasis kekerasan di ruang digital.

Sebanyak 250 peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMP, SMA, Madrasah Aliyah (MA), SMK hingga pondok pesantren.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi tentang komunikasi publik, teknik berbicara di depan umum, kreativitas produksi konten, serta strategi memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan positif.

Panitia menghadirkan dua narasumber, yakni Wulansari Ardianingsih, Psikolog, praktisi public speaking sekaligus psikolog dari BNPT, serta Prio Susanto, wartawan dan konten kreator dari daerah.

Keduanya membekali peserta dengan keterampilan menyampaikan pesan secara kreatif, menarik, dan mudah dipahami melalui berbagai platform digital.

Selain kemampuan teknis, pelatihan ini juga menekankan pentingnya sikap kritis dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Para pelajar diajak mengenali informasi menyesatkan, propaganda digital, ujaran kebencian, hingga konten yang mengandung ajakan kekerasan.

Peserta juga diingatkan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan berita bohong maupun narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Konten yang dihasilkan diharapkan mengedepankan nilai perdamaian, toleransi, kebinekaan, empati, persatuan, dan semangat kebangsaan.

Dalam rangkaian pembukaan, Sekretaris FKPT Bengkulu, Wibowo Susilo, menyampaikan laporan kegiatan. Sementara itu, sambutan Gubernur Bengkulu disampaikan Asisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar. Kegiatan tersebut juga dihadiri tim BNPT, pengurus FKPT, unsur TNI-Polri, instansi terkait, serta guru pendamping.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas kreatif, media, dan masyarakat dalam mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

Melalui Digital Peace Creator, BNPT dan FKPT Bengkulu berharap para pelajar tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga mampu berperan sebagai kreator konten positif dan agen perdamaian.

Dengan demikian, generasi muda diharapkan dapat menghadirkan narasi yang menyejukkan di tengah derasnya arus informasi digital sekaligus ikut menjaga toleransi, keberagaman, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (JUL)

HUT ke-58 Provinsi Bengkulu, Kepala Satpol PP Sahat Ajak Masyarakat Bersatu Dukung Pembangunan Daerah

HUT ke-58
Keterangan: Kasatpol PP Kota Bengkulu, Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Pimpin Upacara Ke - 58 HUT Provinsi Bengkulu Tahun 2026

BencoolenTimes.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, mengajak seluruh lapisan masyarakat memperkuat persatuan dan berkolaborasi mendukung pembangunan Provinsi Bengkulu.

Ajakan tersebut disampaikan Sahat setelah dirinya dipercaya menjadi pemimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Provinsi Bengkulu di lapangan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Rabu, 18 November 2026.

Menurut Sahat, kemajuan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan dukungan masyarakat, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan secara merata.

Ia juga berharap kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Mian mampu membawa Provinsi Bengkulu semakin berkembang, maju dan sejahtera.

”Kami berharap seluruh masyarakat dan komponen daerah mendukung program pemerintah yang dipimpin Bapak Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian. Begitu juga seluruh kepala daerah, mari bersama-sama membangun Bengkulu,” ungkap Sahat.

Sahat menyebut, kritik dan saran dari masyarakat merupakan bagian penting dalam mengawal jalannya pemerintahan. Namun, aspirasi hendaknya disampaikan secara positif dan mengutamakan kepentingan bersama.

Sahat menegaskan, momentum HUT ke-58 Provinsi Bengkulu harus menjadi penguat semangat kebersamaan. Ia mengajak masyarakat berperan aktif melalui kepedulian, kontribusi dan gotong royong demi mewujudkan Bengkulu yang lebih baik. (***)