BencoolenTimes.com –AKAR Law Office, selaku kantor hukum yang memiliki standing position sebagai pembela petani dan hak asasi manusia, mengecem keras tindakan represif dan penembakan yang diduga dilakukan salah satu petugas keamanan PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) tehadap 5 petani Pino Raya, pada Senin, 24 November 2025.
Apalagi, konflik agraria yang sudah memuncak antara Petani dan Perusahaan Perkebunan Sawit tersebut, merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pidana serius.
Sehingga pihak Kepolisian, baik Polda Bengkulu maupun Polres Bengkulu Selatan diminta untuk mengusut tuntas insiden tersebut. Penembakan ini dinilai juga, merupakan satu tindakan keji dan hal serius yang harus segera ditangani secara komprehensif.
Hadi Pratama, Advokat pada Kantor Hukum AKAR Law Office menyampaikan tuntutan dan sikap mereka atas insiden yang dialami Petani di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut.
Mereka menuntut agar Kepolisian segera mengusut tuntas kasus penembakan ini sebagai tindak pidana penganiayaan berat dan/atau percobaan pembunuhan, serta mengusut dugaan kepemilikan senjata api secara ilegal.
‘’Kita minta tidak berhenti hanya pada pelaku penembakan saja, namun serta pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam struktur PT. ABS juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara adil dan transparan,’’ sampai Hadi.
Kemudian, lanjut Hadi, mereka mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria antara Petani Pino Raya dan PT. ABS secara struktural, transparan dan berpihak pada masyarakat, guna menghentikan siklus kekerasan dan ketidakpastian hukum.
Mereka juga mendesak Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kompolnas untuk segera melakukan investigasi komprehensif di lapangan.
Guna memastikan adanya penegakan HAM, perlindungan terhadap korban, serta pencegahan impunitas. Serta, AKAR Law Office meminta adanya perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi seluruh Petani di Kecamatan Pino Raya.
‘’Penggunaan senjata api untuk membungkam aspirasi dan mempertahankan penguasaan lahan secara sepihak adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan supremasi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Kami akan terus mendampingi petani sampai keadilan tegak,’’ imbuh Hadi.(OIL)
