Tuesday, June 25, 2024
spot_img

ASN Lebong Dilarang Like Postingan Peserta Pemilu di Medsos, Apalagi Share

BencoolenTimes.com, – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebong mengingatkan dan melarang Aparatur Sipil Negara ( ASN) melakukan aktivitas yang memperlihatkan dukungan kepada salah satu peserta  Pemilu 2024 di Media Sosial (Medsos). Hal tersebut untuk menegakkan netralitas ASN.

Meski memiliki hak suara, ada banyak batasan yang tidak boleh dilakukan para ASN pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2024 mendatang. Sekalipun itu lewat dunia maya atau medsos. Contohnya memberikan tanda menyukai (like) beri komentar, membagikan informasi atau ulang maupun share postingan peserta Pemilu serta menunjukkan dukungan kepada peserta Pemilu di Medsos, seperti postingan, calon Bupati-Wakil Bupati, calon Gubernur-Wakil Gubernur, calon DPRD Kabupaten, Provinsi maupun DPR RI maupun Partai Politik (Parpol).

Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lebong, Sabdi Destian, S.Sos menjelaskan, larangan bagi para ASN maupun TNI/Polri sudah jelas dan tertulis, harus menjaga netralitas selama tahun politik. Baik itu dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Karena dasar hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 dan teranyar adalah Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 dan surat keputusan bersama Kemenpan RB, KASN, BKN, Kemendagri dan Bawaslu RI terkait dengan netralitas ASN tersebut.

Baca Juga  Dempo dan Bang Ken Lolos Verifikasi Administrasi Calon Gubernur Bengkulu Jalur Independen

“Karena dalam UU, peraturan serta SK Kemenpan RB sudah sangat jelas. Ini langkah upaya untuk menekan pelanggaran netralitas ASN,” kata Sabdi.

Sabdi memastikan, Bawaslu Kabupaten Lebong akan mengawasi terkait netralitas ASN, TNI/Polri pada Pemilu maupun Pilkada 2024. Baik itu secara tindakan langsung maupun yang dilakukan melalui Medsos. Setiap temuan maupun aduan masyarakat terkait netralitas ASN dipastikan akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan aturan berlaku. Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS pasal 11 huruf c disebutkan untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Diartikan bahwa ASN/PNS tidak boleh mengunggah dan menanggapi postingan yang kaitannya dengan Pemilu.

Baca Juga  PKB Kantongi Tiga Nama Balonkada, Hanya Kopli yang Diundang Cak Imin

“Apalagi sampai menyebarkan foto calon dan visi misi calon tertentu,” jelas Sabdi.

Sabdi menyatakan, dalam penindakan terkait netralitas ASN ini, Bawaslu Kabupaten Lebong memiliki wewenang untuk mengumpulkan bukti-bukti hingga melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk selanjutnya hasilnya disampaikan ke KASN. Kemudian KASN akan menyampaikan rekomendasi sanksi.

“Kalau untuk eksekusi sanksinya dilakukan oleh bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,(PPK),” terang Sabdi.

Sabdi menambahkan, terkait netralitas ASN ini, Bawaslu Kabupaten Lebong sudah melakukan sosialisasi hingga menyurati Pemkab Lebong. Jadi tak ada alasan bagi ASN tidak mengetahui terkait netralitas ini.

Baca Juga  Juragan Kambing Maju Pemilihan Walikota Bengkulu

“ASN wajib tahu bahwa sebagai abdi negara ada keterikatan dengan aturan-aturan yang ada,” demikian
Sabdi. (AJE)

Related Articles

Latest Article

admin2
admin2
Untuk Informasi lebih lanjut tentang berita yang anda baca silahkan menghubungi kami. +6281382248493
error: Opss tulisan ini dilindungi Hak Cipta !!