BencoolenTimes.com, – Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, per Februari 2023 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Bengkulu sebesar 3,21 persen atau hanya turun 0,17 persen dibandingkan Februari 2022 lalu. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri dari 1,093 juta orang penduduk bekerja dan ada sebanyak 36.320 orang pengangguran.
Masih tingginya angka pengagungan di Bengkulu, jadi perhatian serius Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu untuk dicarikan solusi, salah satunya dengan mencontoh penanggulangan masalah pengangguran dari provinsi Banten.
”Bengkulu masih memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi. Untuk mengatasi persoalan ini kita mencoba studi banding dengan provinsi lainnya yang dianggap mampu dan berhasil mengatasi persoalan pengangguran di daerahnya. Dan kami melakukan Studi Banding ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM, Sabtu (10/6/2023).
Dalam kunjungan dan studi banding yang dilakukan Komisi lV ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, mereka mendapatkan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan pengangguran seperti mengoptimalkan pelatihan kerja hingga mencarikan pekerjaan bagi masyarakatnya.
”Kami mendapat penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten dan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) bahwa mereka memang betul betul memperhatikan persoalan pengangguran ini, dalam artian memfasilitasi pemuda. Katakanlah remaja untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kerja (BLK) dan ada yang difasilitasi oleh BP2MI. Dan BP2MI ini juga yang mencari order atau job buat mereka-mereka yang mencari kerja,” jelas Edwar.
Lanjut Edwar, dari hasil Study Banding yang telah dipelajari akan disampaikan ke Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan instansi terkait agar dapat dijadikan referensi dan diterapkan langsung oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengatasi persoalan pengangguran di wilayah ini.
”Nanti kita akan sampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Bengkulu kita hasil studi ini, agar kedepannya punya inovasi. Dengan demikian pencari kerja di Bengkulu tidak mandiri tapi di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, karena mereka yang mencari kerja lebih percaya diri kalau di fasilitasi Pemerintah Daerah,” demikian Edwar.
Untuk diketahui, dalam Studi Banding yang dilaksanakan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten pada Jumat (9/6/2023) disambut oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten Bapak Tahwim dan Kepala Balai Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bapak Putra. (Adv)
