Perbasi Kota Bengkulu Siap Gelar Turnamen Basket 3X3 Walikota Cup 2026

By

-

July 20, 2026

BencoolenTimes.com – Pengurus Kota Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Bengkulu akan menggelar Walikota Cup 2026 yang dirangkaikan dengan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Provinsi Bengkulu. Turnamen bola basket ini dijadwalkan berlangsung pada 19–30 Agustus 2026 di GOR Sawah Lebar, Kota Bengkulu.

Ajang tersebut menjadi salah satu kompetisi basket terbesar di Bengkulu tahun ini. Selain mempertandingkan Kejurda antar-klub dan daerah, panitia juga membuka turnamen basket 3×3 yang dapat diikuti peserta dari berbagai kategori usia.

Ketua Umum DPC Perbasi Kota Bengkulu, Jhony Pramata (Bang June D), mengatakan turnamen ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus ajang menjaring bibit-bibit pebasket potensial di Provinsi Bengkulu.

Walikota Cup 2026 mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Bengkulu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong perkembangan olahraga, khususnya cabang bola basket.

Panitia membuka pendaftaran untuk kategori kelompok umur (KU) putra dan putri mulai dari KU-9, KU-11 Mix, KU-13, KU-15, KU-17, KU-19, hingga KU-21. Selain itu tersedia kategori umum putra dan putri serta kelompok usia KU-30+, KU-35+, dan KU-40+.

Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp300.000untuk kategori kelompok umur, Rp400.000 untuk kategori umum putra dan putri, serta Rp500.000 untuk kategori usia 30 tahun ke atas.

Pendaftaran peserta dibuka hingga 10 Agustus 2026, sedangkan technical meeting dijadwalkan berlangsung pada 15 Agustus 2026. Seluruh pertandingan akan dipusatkan di GOR Sawah Lebar selama 12 hari pelaksanaan.

Panitia mengimbau klub, sekolah, komunitas basket, dan masyarakat yang berminat untuk segera mendaftarkan tim mengingat kuota peserta terbatas.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui panitia penyelenggara di kontak: 089651773261 (Lakha) maupun akun Instagram @perbasikotabengkulu. (JUL)

BPN Usulkan 1.600 Hektare Lahan Keluar dari HGU, DPRD Bengkulu Soroti Kawasan Pemukiman Masuk Areal PT BIO

By

admin

-

July 20, 2026

BPN Usulkan 1.600 — Keterangan: Pertemuan perwakilan masyarakat Desa Air Napal dan Desa Genting, pihak PT BIO, Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu, serta sejumlah OPD

BencoolenTimes.com – Titik terang mulai muncul dalam penyelesaian konflik agraria antara masyarakat desa penyangga dengan PT Bio Nusantara Teknologi (BIO). Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Bengkulu mengungkapkan telah mengusulkan sekitar 1.600 hektare lahan untuk dikeluarkan dari Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Informasi tersebut disampaikan dalam rapat mediasi yang difasilitasi DPRD Provinsi Bengkulu, Senin, 20 Juli 2026. Pertemuan mempertemukan perwakilan masyarakat Desa Air Napal dan Desa Genting, pihak PT BIO, Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu, serta sejumlah organisasi perangkat daerah.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menyebut usulan pengeluaran 1.600 hektare lahan dari total sekitar 5.600 hektare HGU PT BIO menjadi perkembangan penting dalam penyelesaian sengketa yang telah berlangsung cukup lama.

”Ini sebuah kemajuan dalam perjuangan kita. Namun kita belum mengetahui secara rinci areal mana saja yang masuk dalam 1.600 hektare tersebut. Karena itu, data harus dibuka agar masyarakat mengetahui secara jelas,” kata Teuku.

Menurut Teuku, penyelesaian konflik harus mengedepankan prinsip keadilan dan keterbukaan. Ia meminta seluruh pihak, baik perusahaan, ATR/BPN maupun masyarakat, menyampaikan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menyoroti adanya kawasan permukiman yang masuk ke dalam HGU perusahaan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh.

”Agak aneh kalau satu desa seluruhnya masuk dalam HGU. Siapa yang menjual desa ini kepada perusahaan? Ini yang harus ditelusuri. Kalau ditemukan pelanggaran, bukan tidak mungkin masuk ke ranah hukum,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD bersama para pihak menyepakati pembentukan tim kecil yang terdiri atas unsur ATR/BPN, perusahaan, pemerintah desa, masyarakat, serta Dinas Perkebunan. Tim ini bertugas memverifikasi dokumen, memetakan wilayah yang berpotensi dikeluarkan dari HGU, serta mengkaji hak masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Teuku juga meminta ATR/BPN tidak terburu-buru menerbitkan perpanjangan HGU PT BIO sebelum seluruh persoalan agraria diselesaikan.

Sementara itu, perwakilan Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu menjelaskan usulan pengeluaran sekitar 1.600 hektare lahan masih menunggu keputusan Kementerian ATR/BPN. Kanwil hanya menjalankan proses administrasi berdasarkan pengajuan perpanjangan HGU yang diajukan perusahaan setelah izin sebelumnya berakhir pada Desember 2025.

Menurut ATR/BPN, masyarakat tetap memiliki kesempatan mengajukan keberatan sepanjang didukung bukti kepemilikan yang sah.

”Silakan masyarakat mengajukan data dan dokumen pendukung. Semua pengajuan akan kami proses sesuai ketentuan. Keputusan akhir tetap berada di kementerian,” ujar salah seorang petugas Kanwil ATR/BPN.

Kepala Desa Air Napal, Akomaini, mengapresiasi DPRD Provinsi Bengkulu yang terus memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut. Ia mengaku masyarakat telah menyiapkan berbagai dokumen kepemilikan lahan, termasuk saksi yang dinilai dapat memperkuat klaim masyarakat.

Selain meminta sebagian lahan dikeluarkan dari HGU, masyarakat juga mendesak agar kewajiban pembangunan kebun plasma menjadi syarat dalam proses perpanjangan HGU PT BIO.

Di sisi lain, tokoh masyarakat Reskan Arip meminta perusahaan menghentikan aktivitas di areal HGU yang masa izinnya telah berakhir hingga terbit keputusan baru terkait perpanjangan hak guna usaha.

Konflik agraria antara masyarakat dengan PT BIO mencuat setelah warga menilai sebagian kawasan permukiman, fasilitas umum, dan lahan yang mereka kuasai masuk ke dalam areal HGU perusahaan. Sebelumnya, Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu juga telah menurunkan tim untuk melakukan pengukuran terhadap sejumlah bidang tanah yang disengketakan sebagai bagian dari proses verifikasi. (RLS)

SiLPA APBD Kota Bengkulu 2025 Capai Rp63,47 Miliar

By

admin

-

July 20, 2026

SiLPA APBD Kota Bengkulu — Keterangan: Wakil Walikota Bengkulu Ronny Tobing sampaikan nota penjelasan Raperda Pertangungjawaban APBD 2025

BencoolenTimes.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp63,47 miliar. Angka tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu saat penyampaian Nota Penjelasan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin, 20 Juli 2026.

Nota penjelasan disampaikan oleh Wakil Walikota Bengkulu, Ronny PL Tobing, mewakili Walikota Bengkulu dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto.

Dalam pemaparannya, Ronny menjelaskan SiLPA sebesar Rp63,47 miliar diperoleh setelah realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, total belanja daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1,40 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja mencapai Rp1,26 triliun atau 90,18 persen dari pagu anggaran.

Sementara itu, realisasi pendapatan daerah juga menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp303,87 miliar atau 84,18 persen dari target, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp941,56 miliar atau 97,63 persen dari target yang ditetapkan.

Ronny mengatakan laporan pertanggungjawaban APBD tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Hasil audit tersebut kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Bengkulu atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

Menurut Ronny, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

”Kami atas nama Pemerintah Kota Bengkulu menyampaikan terima kasih kepada dewan yang terhormat yang telah berkenan memulai pembahasan ini. Pengelolaan keuangan daerah harus terus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan serta manfaat langsung untuk masyarakat. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tata kelola keuangan yang lebih baik di masa yang akan datang,” kata Ronny.

Ia berharap pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera diselesaikan bersama DPRD sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi vertikal, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu, serta sejumlah tamu undangan. (JUL/RLS)

Senator Destita Tegaskan Dukung Presiden Prabowo Wujudkan Sekolah Gratis Berkualitas

By

admin

-

July 20, 2026

Senator Destita Tegaskan — Keterangan: Anggota DPD RI asal Bengkulu, Apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., menghadiri peresmian operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 Provinsi Bengkulu

BencoolenTimes.com – Anggota DPD RI asal Bengkulu, Apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., menghadiri peresmian operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 Provinsi Bengkulu yang dirangkaikan dengan Open House dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027, Senin, 20 Juli 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Destita menegaskan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Destita, kehadiran Sekolah Rakyat di Bengkulu merupakan bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Ia mengapresiasi sinergi berbagai pihak, mulai dari kementerian, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Sentra Dharma Guna Bengkulu, hingga instansi terkait yang dinilai mampu mempercepat pembangunan sekolah tersebut.

”Kami sangat mengapresiasi kerja sama semua pihak lintas kementerian, Pemprov Bengkulu, dan Sentra Dharma Guna yang luar biasa mendampingi sejak awal berdirinya sekolah rakyat tahun lalu hingga hari ini. Prosesnya sangat cepat, sangat rapi, dan Insya Allah sebentar lagi seluruh fasilitasnya benar-benar paripurna,” ujar Destita.

Destita mengatakan program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan yang sepenuhnya dibiayai negara.

Menurutnya, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan para peserta didik untuk meraih cita-cita sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka di masa depan.

”Semua ini adalah bukti nyata pendidikan gratis yang dibiayai oleh negara. Mudah-mudahan adik-adik kita dari tingkat SD, SMP, hingga SMA bisa belajar dengan baik, meraih cita-citanya, dan kelak mengangkat derajat orang tuanya,” katanya.

Senator asal Bengkulu itu juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3.

”Terima kasih Pak Presiden Prabowo, terima kasih Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan terima kasih kepada seluruh lintas kementerian yang telah mewujudkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 di Provinsi Bengkulu,” ucapnya.

Destita menjelaskan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 berdiri di atas lahan seluas sekitar enam hektare dan telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti gedung sekolah, asrama putra dan putri, gedung serbaguna, serta lapangan olahraga.

Ia berharap fasilitas tersebut terus disempurnakan agar mampu mendukung lahirnya generasi Bengkulu yang unggul dan berdaya saing.

”Mudah-mudahan ke depan fasilitasnya terus ditambah agar semakin baik,” ujarnya.

Peresmian operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 juga dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu Hari Setiadi, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah.

Pada Tahun Ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 menerima 270 peserta didik dari jenjang Sekolah Rakyat Dasar (SRD), Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA).

Sekolah ini disiapkan untuk melayani peserta didik dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang belum memiliki Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari implementasi program prioritas Presiden Prabowo dalam memperluas pemerataan pendidikan di Indonesia. (JUL)

Bank Bengkulu Perbarui Tampilan Saldo Efektif di Layanan Digital

By

admin

-

July 20, 2026

Bank Bengkulu Perbarui Tampilan — Keterangan: Pengumuman layanan digital Bank Bengkulu

BencoolenTimes.com – Bank Bengkulu melakukan penyempurnaan layanan digital dengan memperbarui tampilan informasi saldo efektif pada aplikasi perbankannya. Langkah ini menjadi bagian dari strategi transformasi digital perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih transparan, mudah dipahami, dan memberikan pengalaman transaksi yang lebih baik bagi nasabah.

Melalui pembaruan tersebut, informasi saldo efektif kini ditampilkan dengan lebih jelas sehingga memudahkan nasabah dalam mengetahui dana yang dapat digunakan untuk bertransaksi. Perseroan menegaskan, perubahan ini hanya menyangkut penyempurnaan tampilan informasi dan tidak memengaruhi keamanan dana maupun proses transaksi nasabah.

Seluruh dana nasabah tetap aman dan seluruh aktivitas transaksi berjalan sesuai ketentuan serta standar operasional yang berlaku.

Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Bank Bengkulu, Yuliani, mengatakan transformasi layanan menjadi salah satu fokus utama perusahaan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan digital yang cepat, praktis, dan aman.

”Transformasi layanan akan terus menjadi prioritas perusahaan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang semakin modern, cepat, dan nyaman. Selain melakukan penguatan pada layanan digital, Bank Bengkulu juga terus menghadirkan berbagai fasilitas untuk meningkatkan pengalaman nasabah,” ujar Yuliani, Senin, 20 Juli 2026.

Tidak hanya memperkuat kanal digital, Bank Bengkulu juga terus menambah layanan bernilai tambah bagi nasabah. Salah satunya melalui peluncuran Lounge Blue Sky yang diperuntukkan bagi nasabah prioritas sebagai fasilitas ruang tunggu eksklusif di bandara.

Perseroan menyebutkan, berbagai inovasi layanan lainnya juga akan dikembangkan secara bertahap sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat daya saing Bank Bengkulu di industri perbankan.

Ke depan, Bank Bengkulu berkomitmen melanjutkan transformasi melalui pengembangan produk, digitalisasi layanan, serta penyediaan fasilitas pendukung yang semakin modern. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Bank Bengkulu sebagai bank pembangunan daerah yang kompetitif dan menjadi pilihan utama masyarakat Bengkulu.

Manajemen Bank Bengkulu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh nasabah atas kepercayaan yang terus diberikan. Dukungan tersebut dinilai menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus berinovasi dan menghadirkan layanan perbankan yang aman, andal, serta berorientasi pada kepuasan nasabah. (JUL)

Diduga Sejumlah Alat Berat Beroperasi di BAS, Operasi Ditjen Gakkumhut Perlu Dievaluasi

By

admin

-

July 20, 2026

BencoolenTimes.com – Diduga sejumlah alat berat masih beroperasi di Hutan Produksi Terbatas (HPT) kawasan Bentang Alam Seblat (BAS), yang berada di sekitar konsesi PT. Bentara Arga Timber (BAT) tepatnya di Bengkulu Utara.

Dugaan alat berat beroperasi ditengah berlangsungnya Operasi Gabungan Merah Putih di Kawasan BAS, yang dipimpin Direktorat Jendral Penegakkan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI).

Koalisi Selamatkan BAS, Ali Akbar mengatakan, agar temuan keberadaan alat berat tersebut menjadi atensi khusus bagi Dirjen Gakkumhut Kemenhut RI.

”Dengan masih ada temuan alat berat di kawasan BAS ini maka secara langsung menunjukkan bahwa Tim Operasi Gabungan belum cukup. Terutama dalam mengcover semua wilayah, dengan tingkat ancaman tinggi di kawasan BAS,” ungkap Ali, Minggu 19 Juli 2026.

Ali menyebutkan, bahwa tim gabungan personel telah merasa jenuh dan lelah dalam mengawasi dan menjaga kawasan BAS tersebut sehingga perlu adanya evaluasi.

”Operasi lanjutan di kawasan BAS itukan sudah berlangsung beberapa bulan, tentu hal sedemikian harus dikaji atau dievaluasi,” saran Ali.

Menurut Ali, pihaknya melihat dalam operasi PKH, sebenarnya perlu ada proses evaluasi. Evaluasi ini bisa melalui BKSDA, yang dikoordinasikan dengan Dirjen Gakkumhut Kemenhut RI.

”Ini katanya saja jika Dirjen Gakkumhut Kemenhut RI bakal datang ke Bengkulu untuk melakukan proses evaluasi, terkait dengan apa yang sudah dicapai dalam operasi gabungan PKH. Sayangnya sampai sekarang belum terdengar,” sindir Ali.

Ali menambahkan, pihaknya selaku Koalisi Selamatkan BAS, sejauh ini terus memainkan peran melalui komunikasi dengan berbagai pihak.

”Misalnya, kita sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bengkulu, terkait harus dicabutnya izin konsesi PT. BAT dan PT. Anugrah Pertama Inspirasi (API), sebagai upaya penyelamatan kawasan BAS, yang merupakan habitat Gajah di Bengkulu,” tambah Ali.

Ali meminta agar pemerintah untuk dapat dukungan dari Pemprov Bengkulu, dan suratnya pun sudah dikirim pihaknya kepada Kemenhut RI.

”Kita tersus melakukan monitoring atau pemantauan di lapangan secara periodik tiap bulan untuk menyelematkan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu di masa depan,” tutup Ali. (JUL)

Sekolah Rakyat di Bengkulu Gelar MPLS, Gubernur Helmi: Pendidikan Kunci Putus Rantai Kemiskinan

By

admin

-

July 20, 2026

SR di Bengkulu — Keterangan: Sekolah Rakyat di Bengkulu Gelar MPLS, Gubernur Helmi Hasan: Pendidikan Kunci Putus Rantai Kemiskinan

BencoolenTimes.com – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di Provinsi Bengkulu. Program pendidikan gratis berasrama ini diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Sekolah Rakyat menyediakan layanan pendidikan gratis mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Pembangunan sekolah didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan dukungan sektor swasta serta kolaborasi lintas kementerian.

Di Bengkulu, Sekolah Rakyat berada di bawah naungan Sentra “Dharma Guna” Bengkulu sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial.

Program ini telah memulai kegiatan belajar mengajar sejak 2025 melalui Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 6 Kota Bengkulu sebagai sekolah rintisan dengan jumlah 92 siswa. Mayoritas peserta didik berasal dari keluarga yang orang tuanya bekerja sebagai buruh harian lepas, petani, sopir, pedagang, dan profesi lainnya.

Selama satu tahun ajaran, proses belajar mengajar berlangsung di Sentra “Dharma Guna” Bengkulu. Kini, para siswa menempati gedung baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu di Jalan Serawai, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

Pada Senin, 20 Juli 2026, sekolah tersebut menggelar Open House dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dibuka oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

Dalam sambutannya, Helmi mengatakan pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa.

”Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi Sang Saka Merah Putih, bagi Indonesia tercinta. Untuk negara yang ingin maju harus fokus pada pendidikan. Kita hari ini menjadi saksi sejarah, api kebangkitan telah mulai dikobarkan dari Provinsi Bengkulu, Bumi Merah Putih,” kata Helmi.

Menurut Helmi, kegiatan MPLS menjadi momentum bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter dan semangat belajar.

”Setiap anak bangsa harus mendapatkan hak yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan berkualitas. Hari ini seolah kita berada di sekolah internasional. Maka bersungguh-sungguhlah menimba ilmu di sini,” ujarnya.

Helmi berharap Sekolah Rakyat dapat melahirkan generasi Bengkulu yang berprestasi, berkarakter, serta mampu bersaing di masa depan.

Melalui kegiatan Open House, masyarakat juga diberi kesempatan melihat langsung fasilitas sekolah, sistem pembelajaran, hingga berbagai program pendidikan yang disiapkan bagi para peserta didik.

Sementara itu, Kepala Sentra “Dharma Guna” Bengkulu Hari Setiadi mengatakan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif sekaligus membangun karakter generasi muda.

Pada Tahun Ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu menerima 270 siswa yang tersebar pada jenjang Sekolah Rakyat Dasar (SRD), Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA).

”Kami dari Kementerian Sosial berkomitmen mendukung kemajuan pendidikan di Bengkulu dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPS, Kementerian PU, serta berbagai pihak lainnya,” kata Hari.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu, Yuliarma Yenni, berharap kehadiran sekolah tersebut dapat menekan angka putus sekolah di Bengkulu.

”Visi kami, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 menjadi sekolah yang religius, unggul, berprestasi, dan berdaya saing global,” ujar Yuliarma.

Kegiatan Open House dan MPLS turut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi, anggota DPD RI asal Bengkulu Destita Khairilisani, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan lainnya. (JUL/RLS)

Informasi yang Disampaikan Pendemo Gudang Indomarco Betungan Disebut Hoax

By

Wanda Pebrianda

-

July 19, 2026

BencoolenTimes.com – Informasi yang disampaikan pendemo Gudang Indomarco Kelurahan Betungan yang mengaku sebagai perwakilan warga lokal, beberapa waktu lalu disebut Hoax alias berita bohong.

Informasi yang disampaikan pendemo Gudang Indomarco Kelurahan Betungan sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, khususnya soal perekrutan tenaga kerja maupun soal dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Rendra Ginting, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Bengkulu dan selaku penyedia Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Indomarco Betungan memastikan beberapa point yang disampaikan saat demo adalah Hoax.

Disebutkan Rendra Ginting, informasi Hoax tersebut diantaranya soal tidak ada warga lokal Betungan yang dipekerjakan. Bahkan disebutkan selama 6 tahun Gudang Indomarco berdiri, belum pernah ada warga yang dipekerjakan. Serta dikatakan juga bahwa tidak ada dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.

”Point point tersebut, itu sudah hoax dan tidak benar. Padahal kenyataannya tidak seperti itu,” tegas Rendra.

Rendra merincikan, soal tidak ada masyarakat lokal yang bekerja, untuk di ketahui bahwa koordinator aksi yang bernama Megi Widodo sebelumnya pernah bekerja di Gudang tersebut, bahkan sempat menjadi wakil ketua TKBM Gudang Indomarco.

”Dari anggota TKBM di Gudang Indomarco Betungan yang mencapai Lima Puluh (50) orang Dua Puluh Tujuh (27) orang adalah warga Betungan, termasuk anak Megi Widodo itu sendiri,” sebut Rendra.

Dilanjutkan Rendra, Megi Widodo saat ini memang sudah tidak lagi menjadi pengurus serikat mereka, karena sebelumnya ada persoalan dan mendapatkan sanksi dari organisasi. ”Tapi saat dapat sanksi, dia (Megi Widodo) mengajukan pengunduran diri dengan alasan ada pekerjaan lain,” rinci Rendra.

Sedangkan soal tidak adanya dampak ekonomi bagi masyarakat, Rendra kembali menegaskan, bahwa hal tersebut sangatlah tidak berdasar sama sekali.

Dicontohkan Rendra, pendemo yang bernama Komarudin, diketahui memiliki kos kosan yang penghuninya hampir semua adalah karyawan gudang Indo Marco maupun karyawan Indomaret.

”Jadi sekali lagi, kalau dibilang tidak ada pekerja lokal maupun tidak ada dampak ekonomi yang signifikan dari keberadaan Gudang Indomarco Betungan, itu adalah Hoax,” tegas Rendra lagi.

Dilanjutkan Rendra, meskipun saat ini anggota TKBM sudah lebih dari setengah warga lokal, namun peluang bagi masyarakat lokal yang berkeinginan bekerja di Gudang Indomarco masih sangat terbuka.

”Kita masih tetap membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal dan ini juga sudah kita sampaikan kepada pihak kelurahan,” lanjut Rendra.

Rendra menambahkan, karena yang disampaikan dinilai Hoax atau informasi bohong sekaligus tidak relevan dengan kenyataannya, mereka sedang berfikir untuk mengambil langkah hukum.

”Kita masih konsultasi dengan Tim Hukum kita, apakah akan menempuh jalur hukum atas hoax dan narasi berbau provokasi yang disampaikan para pendemo ini,” tambah Rendra.

”Apalagi narasi dan informasi tidak benar yang dibangun tersebut tersebar melalui media pemberitaan maupun berbagi akun medsos. Hal ini juga sangat jelas merugikan kami,” imbuh Rendra.(OIL)

PWI Minta Hotman Paris Minta Maaf ke Wartawan, Tegaskan Martabat Pers Harus Dihormati

By

admin

-

July 19, 2026

PWI Minta — Keterangan: Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir didampingi Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat Atal S. Depari, Wakil Ketua DK PWI Pusat Herbert Timbo P. Siahaan, dan Sekjen PWI Pusat Marthen Selamet Susanto

BencoolenTimes.com — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta advokat Hotman Paris Hutapea menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers atas pernyataannya kepada wartawan di lingkungan Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan profesi jurnalistik. PWI menegaskan bahwa martabat wartawan harus dihormati karena mereka menjalankan tugas yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan, organisasi yang dipimpinnya menyesalkan pernyataan Hotman Paris saat memberikan keterangan kepada media. Menurut dia, ucapan tersebut berpotensi mencederai semangat kemerdekaan pers sekaligus merendahkan profesi wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik untuk memenuhi hak publik atas informasi.

“Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, menjawab atau menolak menjawab pertanyaan wartawan. Namun tidak ada alasan untuk merendahkan martabat profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers,” ujar Akhmad Munir di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

Akhmad menegaskan, PWI Pusat tidak mempermasalahkan langkah seorang advokat dalam memberikan pembelaan hukum kepada kliennya. Pembelaan tersebut merupakan hak yang dijamin hukum. Namun, menurutnya, pembelaan itu tidak boleh dilakukan dengan cara merendahkan profesi lain ataupun mengintimidasi wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan.

“PWI Pusat tidak sedang memasuki substansi perkara hukum yang sedang menjadi perhatian publik. Sikap kami murni untuk menjaga marwah profesi wartawan dan memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik secara bebas, profesional, dan bermartabat tanpa intimidasi verbal dari siapa pun,” tegasnya.

Ia menilai advokat dan wartawan sama-sama memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan demokrasi dan negara hukum. Advokat menjalankan fungsi pembelaan terhadap hak-hak klien, sedangkan wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial melalui penyampaian informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena itu, kedua profesi tersebut semestinya saling menghormati dalam setiap interaksi di ruang publik.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, PWI Pusat meminta Hotman Paris memberikan klarifikasi kepada publik serta menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers apabila pernyataannya telah menimbulkan kesan merendahkan martabat wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Menurut PWI, langkah tersebut penting untuk menjaga hubungan baik antara profesi advokat dan wartawan sekaligus memperkuat iklim demokrasi yang sehat.

“Kami tidak mempersoalkan hak setiap advokat membela kliennya. Namun pembelaan itu harus tetap menghormati profesi lain. Kritik terhadap pertanyaan wartawan adalah hal yang wajar, tetapi penyampaiannya harus dilakukan secara santun, profesional, dan tidak merendahkan martabat insan pers,” kata Akhmad.

PWI Pusat juga mengingatkan seluruh wartawan Indonesia agar tetap menjalankan tugas secara profesional, independen, akurat, berimbang, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Organisasi tersebut menegaskan akan terus memberikan pembelaan dan perlindungan kepada setiap wartawan yang mengalami intimidasi, pelecehan, ancaman, maupun tindakan lain yang menghambat pelaksanaan kerja jurnalistik.

Selain itu, PWI Pusat mengajak seluruh organisasi profesi, aparat penegak hukum, pejabat publik, advokat, dan seluruh narasumber untuk membangun budaya komunikasi yang saling menghormati. Perbedaan pendapat, menurut PWI, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi penghormatan terhadap profesi wartawan menjadi syarat penting bagi terjaganya kebebasan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.

“Pers yang merdeka tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari jaminan bahwa wartawan dapat bekerja secara profesional tanpa intimidasi. Menghormati wartawan berarti menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar hubungan antara insan pers dan semua narasumber tetap dilandasi sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi etika,” ujar Akhmad.

PWI Pusat menegaskan akan terus berada di garis terdepan dalam membela kemerdekaan pers, menjaga kehormatan profesi wartawan, serta memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa tekanan, intimidasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat profesi. (***)

Festival Kuliner Malam di Balai Buntar Suguhkan Cita Rasa Nusantara dan Mancanegara

By

admin

-

July 18, 2026

Keterangan: Festival Kuliner Malam di Balai Buntar, Suguhkan Cita Rasa Nusantara dan Mancanegara

BencoolenTimes.com – Kawasan Balai Buntar, Kota Bengkulu, mulai dipadati pengunjung sejak malam pertama pembukaan Festival Malam Warisan Rasa Asia yang berlangsung pada 18–26 Juli 2026. Festival ini menghadirkan suasana wisata malam dengan beragam sajian kuliner Nusantara dan Asia dalam satu lokasi.

Festival dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Bidang Administrasi Umum, Nandar Munadi, yang mewakili Gubernur Bengkulu, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Koperasi ke-79 Tingkat Provinsi Bengkulu.

Menurut Nandar, festival malam tersebut diharapkan menjadi destinasi baru bagi masyarakat yang ingin menikmati kuliner sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat Kota Bengkulu.

”Festival ini menghadirkan beragam pilihan kuliner, mulai dari makanan khas Nusantara hingga sajian mancanegara seperti Korea dan Thailand. Kehadiran puluhan tenant diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat sekaligus mendukung perkembangan UMKM,” ujar Nandar saat membuka acara, Sabtu, 18 Juli 2026.

Suasana Balai Buntar pada malam hari dipenuhi aroma aneka makanan, lampu-lampu dekoratif, dan aktivitas pengunjung yang berburu kuliner. Festival dirancang sebagai ruang hiburan malam yang menggabungkan wisata kuliner dengan promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perwakilan penyelenggara, Hendry, mengatakan Festival Warisan Rasa Asia tidak hanya berfokus pada penjualan makanan, tetapi juga menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM agar produknya semakin dikenal masyarakat luas.

”Melalui festival ini kami ingin mendukung UMKM sekaligus memperkenalkan berbagai makanan khas Nusantara dan kuliner Asia kepada masyarakat,” katanya.

Sebanyak 35 tenant dari berbagai daerah turut berpartisipasi dalam festival tersebut. Pengunjung dapat menemukan aneka makanan tradisional Indonesia, jajanan kekinian, hingga hidangan khas Asia seperti Korea dan Thailand dalam satu kawasan.

Selama sembilan hari pelaksanaan, Festival Malam Warisan Rasa Asia di Balai Buntar diharapkan mampu menjadi magnet wisata malam Kota Bengkulu, meningkatkan kunjungan masyarakat, serta mendorong perputaran ekonomi bagi para pelaku UMKM lokal. (JUL/RLS)

Buy now