Home Blog Page 3

OJK Perkuat Sinergi Bersama Kejaksaan dan Polri Tangani Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan

OJK Perkuat
Keterangan: Konferensi Pers OJK, Kejaksaan dan Kepolisian

BencoolenTimes.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia memperkuat sinergi penegakan hukum serta koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan kepada jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di wilayah hukum Provinsi Bengkulu, Selasa, 17 November 2026.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Feriansyah, mengatakan penguatan koordinasi antar-aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Ia menyampaikan, sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 hingga 14 November 2026, OJK telah menyelesaikan 192 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dinyatakan lengkap atau P-21.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 152 perkara berasal dari sektor perbankan, 10 perkara pasar modal, 25 perkara asuransi dan dana pensiun serta lima perkara pembiayaan.

Selain penyelesaian perkara, OJK juga melakukan berbagai upaya paksa melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Upaya tersebut meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Feriansyah menambahkan, kinerja penyidikan OJK juga mendapat pengakuan dari Bareskrim Polri. OJK berhasil meraih predikat Penyidik Terbaik kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian/Lembaga selama empat tahun berturut-turut, yakni pada 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Menurutnya, keberhasilan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak terlepas dari koordinasi aktif dan positif dengan aparat penegak hukum lintas lembaga.

Koordinasi tersebut diperkuat melalui nota kesepahaman dan pedoman kerja antara OJK, Kejaksaan RI, dan Polri, khususnya dalam pencegahan, penegakan hukum, serta penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Perubahan Regulasi dan Penguatan Keadilan Restoratif

Penguatan koordinasi tersebut juga menjadi penting seiring perubahan regulasi di sektor jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diundangkan pada 17 Juni 2026 membawa sejumlah perubahan dalam pengaturan penegakan hukum, khususnya terkait penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Mekanisme ini dapat diterapkan pada berbagai tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan keadilan restoratif menempatkan penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak-hak korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan kondisi sosial.

Dalam kerangka tersebut, penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat menjadi alternatif sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Sementara itu, pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium setelah mempertimbangkan alternatif penyelesaian dan pemidanaan lainnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, OJK berharap terbangun kesamaan persepsi antara OJK, Kejaksaan RI, dan Polri dalam memperkuat koordinasi serta komunikasi penanganan berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk perkara yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan berdampak luas terhadap masyarakat.

OJK optimistis, penguatan koordinasi dan penegakan hukum tersebut dapat mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan, mengantisipasi peningkatan risiko eksternal, serta mendorong penguatan perekonomian nasional. (***)

Banjir Rendam Ratusan Hektare Kebun Warga di Bengkulu Tengah

Banjir Rendam Ratusan
Keterangan: Kondisi kebun warga terendam banjir di Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah

BencoolenTimes.com – Bencana banjir merendam ratusan hektare kebun warga di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu pada Selasa 17 November 2026.

Hujan yang mengguyur wilayah ini sejak Senin malam, (16/11/2026), membuat akiran sungai Lagan meluap setidaknya di 5 lokasi titik banjir.

Perangkat Desa Taba Lagan, Mardiansyah (53) mengatakan, lebih dari seratus hektare kebun yang terkena dampak banjir ini meliputi areal persawahan, kebun sayur dan terbanyak melanda kebun kelapa sawit.

”Kejadian ini selalu berulang setiap hujan,” ujar Mardiansyah.

Banjir di lima titik lokasi tersebut penyebabnya hampir sama yaitu penyempitan pada saluran air atau drainase dan bantaran sungai yang sebagian sudah terjun ke badan sungai.

Pihaknya setiap tahun selalu mengajukan perbaikan dengan data dan dokumentasi lapangan namun hingga kini belum ada pihak terkait yang melihat langsung kondisi lapangan.

”Hujan ini ancaman bagi kami. Tolonglah para pihak perhatikan kondisi kami,” lanjutnya.

Salah seorang warga Muha (70) mengaku terhambat untuk menuju kebun sayur miliknya karena kondisi banjir yang bisa mencapai 2 meter menghadang jalan menuju kebun miliknya.

”Saya tidak tahu bagaimana kondisi kebun saya. Jika hancur tentu saja kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” ungkap Muha dengan pasrah. (***)

Hanya 30 Menit, Baznas Bengkulu Bergerak Bantu Warga

Hanya 30 Menit
Keterangan: Baznas Provinsi Bengkulu didampingi BPJS Kesehatan dan Tim Unit Reaksi Cepat menyerahkan bantuan sembako ke keluarga Ibu Lesva Aini

BencoolenTimes.com – Respons cepat ditunjukkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu bersama BPJS Kesehatan dalam membantu keluarga Ibu Lesva Aini, warga asal Kabupaten Lebong yang kini tinggal di Kota Bengkulu.

Hanya berselang sekitar 30 menit setelah dihubungi Kepala Bidang BPJS Kesehatan, Ricco Hanggara, Ketua Baznas Provinsi Bengkulu, H. Yulkamra, langsung mendatangi kediaman Lesva bersama Tim Gerak Cepat Bantu Rakyat, Senin, 16 November 2026.

Lesva diketahui baru dua bulan menetap di Kota Bengkulu. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan Kebun Kenanga bersama dua anaknya dalam kondisi yang memprihatinkan.

Salah satu anaknya mengalami gangguan kesehatan mental dan membutuhkan perawatan intensif. Sementara anak lainnya terpaksa berhenti sekolah sejak keluarga tersebut pindah dari Kabupaten Lebong ke Kota Bengkulu.

Kondisi keluarga Lesva diketahui Ricco Hanggara. Setelah memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan keluarga tersebut aktif, Ricco kemudian menghubungi Ketua Baznas Provinsi Bengkulu agar Lesva juga mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

”Setelah BPJS-nya aktif, saya langsung hubungi Ketua Baznas. Kasihan, mereka butuh dibantu bukan hanya untuk berobat, tapi juga untuk hidup sehari-hari,” ujar Ricco.

Gayung bersambut. Yulkamra segera mendatangi kediaman Lesva bersama Ricco dan tim. Dalam kunjungan tersebut, Baznas menyerahkan bantuan berupa uang untuk membayar kontrakan selama satu bulan, dana bantuan, serta paket sembako.

Tak hanya membantu kebutuhan mendesak, Yulkamra juga memberi perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak Lesva yang putus sekolah.

Ia meminta agar proses pemindahan data pokok pendidikan (Dapodik) dari sekolah asal di Kabupaten Lebong segera diurus. Dengan begitu, anak tersebut dapat kembali bersekolah di Yayasan Harapan dan Doa atau sekolah dasar terdekat dari tempat tinggalnya.

”Anak ini harus sekolah lagi. Jangan sampai masa depannya terhenti karena pindah domisili. Urus Dapodik-nya, kita bantu,” kata Yulkamra.

Sementara itu, Ricco memastikan anak Lesva yang mengalami depresi sudah memiliki akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang kepesertaannya telah aktif.

”Sekarang sudah tidak ada lagi alasan terkendala biaya. Anaknya bisa segera mendapatkan perawatan yang dibutuhkan,” tegas Ricco.

Bantuan tersebut disambut haru oleh Lesva. Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, BPJS Kesehatan, Baznas, serta masyarakat yang telah peduli terhadap kondisi keluarganya.

”Terima kasih, melalui Program Baznas bisa membantu kami. Saya tidak menyangka secepat ini dibantu,” ucap Lesva dengan suara bergetar.

Di tengah keterbatasan yang dihadapi, Lesva kini berharap anaknya yang mengalami gangguan kesehatan mental dapat segera pulih, sementara anak lainnya bisa kembali mengenyam pendidikan. (JUL)

 

 

Pameran Otomotif Hadir di Bencoolen Mall, Tawarkan Beragam Promo Spesial

Bencoolen Auto
Keterangan: Pameran Mobil di Bencoolen Mall

BencoolenTimes.com – Bencoolen Mall menghadirkan Bencoolen Auto Show yang menawarkan beragam promo menarik bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan. Pameran otomotif ini berlangsung di Main Atrium Bencoolen Mall pada 16–22 November 2026.

Dalam pameran tersebut, pengunjung dapat menemukan berbagai penawaran pembelian kendaraan, mulai dari uang muka (DP) rendah, cashback puluhan juta rupiah, hingga cicilan dengan bunga 0 persen.

Tak hanya itu, sejumlah promo tambahan juga ditawarkan, diantaranya gratis biaya servis, lucky draw, asuransi gratis, serta pilihan tenor cicilan hingga delapan tahun.

Bencoolen Auto Show menghadirkan sejumlah merek otomotif ternama, yakni Mitsubishi Motors, Toyota, Hyundai, BYD, Honda Arista, dan Honda Motor dengan tipe keluaran terbarunya.

Kepala Divisi Marketing dan Acara Bencoolen Mall, Wiji Lestari, mengajak masyarakat Bengkulu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan mendapatkan kendaraan impian dengan berbagai penawaran yang tersedia.

”Bagi masyarakat Bengkulu, jangan sampai melewatkan kesempatan penawaran beragam promo menarik yang ditawarkan dan dapatkan mobil impianmu,” ujar Wiji.

Melalui kegiatan ini, Bencoolen Mall berharap Bencoolen Auto Show dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung berbagai pilihan kendaraan sekaligus menikmati promo pembelian selama pameran berlangsung.

”Bencoolen Auto Show berlangsung hingga 22 November 2026 di Main Atrium Bencoolen Mall. Pengunjung dapat langsung melihat pilihan kendaraan dan memanfaatkan berbagai promo yang ditawarkan.” tutupnya. (JUL)

Pekerjaan Proyek Infrastruktur 2026 Pemprov Bengkulu Capai 70 Persen

Pekerjaan Proyek
Keterangan: Wagub Mian pimpin rapat evaluasi bersama jajaran Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

BencoolenTimes.com – Wakil Gubernur Bengkulu Mian menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu untuk mempercepat penyelesaian seluruh proyek pembangunan infrastruktur menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Langkah ini dilakukan agar pembangunan berjalan sesuai target, tidak terkendala persoalan administrasi maupun teknis dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Instruksi tersebut disampaikan Mian saat menggelar rapat evaluasi bersama jajaran Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Denni, di Kantor Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Senin, 16 November 2026.

Rapat yang dikemas dalam agenda coffee morning tersebut membahas perkembangan sejumlah paket pekerjaan infrastruktur, mulai dari bidang Bina Marga, Cipta Karya hingga Sumber Daya Air (SDA).

Mian mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, progres pembangunan infrastruktur yang ditangani Dinas PUPR Provinsi Bengkulu saat ini telah mencapai sekitar 70 persen.

”Ada beberapa paket pekerjaan di bidang PU, Bina Marga, Cipta Karya dan SDA yang kita evaluasi. Jangan sampai muncul masalah di akhir tahun. Progresnya tadi disampaikan sudah mencapai 70 persen,” ujar Mian.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian. Pembangunan yang menjangkau berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu diharapkan mampu membuka akses antardaerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta menekan biaya ekonomi tinggi yang selama ini menjadi salah satu keluhan masyarakat.

Karena itu, Mian meminta Dinas PUPR tidak hanya mengejar capaian progres pekerjaan, tetapi juga memastikan seluruh proyek selesai tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas dan ketentuan yang berlaku.

Terlebih, saat ini Bengkulu mulai memasuki musim penghujan yang berpotensi memunculkan cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

”Pekerjaan harus selesai sesuai target dan mereka menyatakan optimistis bisa menyelesaikannya,” tegasnya.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso menyatakan optimis seluruh pekerjaan infrastruktur yang sedang berjalan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Meski mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, pihaknya memastikan berbagai persoalan tersebut terus ditangani agar tidak mengganggu penyelesaian proyek.

”Kita optimis. Memang ada beberapa kendala, tetapi kita yakin hal tersebut akan bisa diselesaikan,” tutup Tejo. (JUL/RLS)

Harga Cabai Tembus Rp100 Ribu, TPID Provinsi Bengkulu Gelar Pasar Murah

Harga Cabai
Keterangan: TPID Provinsi Bengkulu gelar operasi pasar murah

BencoolenTimes.com – Melonjaknya harga cabai yang mencapai lebih dari Rp100 ribu per kilogram dalam hampir sebulan terakhir menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sebagai upaya membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu menggelar operasi pasar dengan menyediakan cabai seharga Rp60 ribu per kilogram di Pasar Panorama, Kota Bengkulu tepatnya di kedai UD EEN, Senin, 16 November 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan gejolak harga komoditas pangan, khususnya cabai yang merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat sehari-hari.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Zahirman Aidi, mengatakan bahwa operasi pasar merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui TPID terus berupaya mengambil langkah strategis untuk menjaga keterjangkauan harga dan memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

”Pemerintah daerah hadir untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Melalui operasi pasar ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kami juga terus mendorong koordinasi lintas sektor agar stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga,” ujar Zahirman.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Desman Siboro, menyampaikan bahwa operasi pasar merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan harga komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi di pasaran.

Ia menjelaskan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan distribusi berjalan lancar.

”Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga daya beli. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga di pasar dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar,” ungkap Desman.

Operasi pasar tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang pembeli, Marni, mengaku bersyukur dengan adanya kegiatan tersebut karena harga cabai yang ditawarkan jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.

”Karena cabai kan sudah jadi kebutuhan pokok. Gak enak makan kalau gak ada sambal atau gak pedas. Kalau harganya mahal seperti kemarin ya susah juga. Bersyukur ini harganya Rp60 ribu per kilo,” ujar Marni.

Ia berharap kegiatan operasi pasar seperti ini dapat terus dilakukan, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, sehingga masyarakat dapat berbelanja dengan harga yang lebih terjangkau.

Melalui operasi pasar ini, Pemprov Bengkulu berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta gejolak harga komoditas strategis dapat dikendalikan. (JUL/RLS)

Ketua DPD RI Sultan Sambut Baik Wacana Presiden Tambah Anggaran Untuk Daerah

Ketua DPD RI
Keterangan: Ketua DPD RI, Sultan Bactiar Najamudin

BencoolenTimes.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mangatakan pihaknya menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengalokasikan tambahan anggaran ke setiap daerah.

Hal ini disampaikan Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu merespon pernyataan Presiden Prabowo pada acara Tanwir Dan Millad Muhammadiyah di Palu Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya presiden mengungkapkan bahwa pemerintah akan menambahkan alokasi anggaran pada setiap Ibu kota Provinsi sebesar 100 Milliar Rupiah serta minimal 20 Milliar Rupiah untuk setiap Kabupaten/Kota.

”Kami tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan presiden Prabowo yang kembali memberikan insentif Fiskal pada daerah. Hal ini menunjukan presiden memiliki keberpihakan yang kuat pada pembangunan daerah,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu, 14 November 2026.

Menurut Sultan, komitmen presiden tersebut perlu disambut dengan baik oleh pemerintah daerah dengan menyiapkan rencana belanja yang lebih produktif.

”Yang paling penting adalah bagaimana para Gubernur, Bupati dan walikota segera menyiapkan rencana belanja pada belanja modal yang lebih berdampak. Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah,” tutupnya.

Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menjanjikan tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp 20 miliar untuk setiap kabupaten. Tambahan anggaran tersebut akan diberikan dalam waktu dekat sebagai bagian dari pemanfaatan hasil efisiensi anggaran negara. Janji itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

”Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp 100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp 20 miliar,” kata Prabowo, Sabtu, 14 November 2026.

Menurut presiden, tambahan anggaran itu berasal dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah yang selama ini belum efisien. Kepala Negara menambahkan belanja barang dan jasa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai sekitar Rp1.200 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun diperkirakan dapat dihemat melalui pembenahan pengadaan barang dan jasa yang selama ini rawan penggelembungan harga.

”Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi,” tutupnya. (JUL/RLS)

Gara-Gara Teguran, Pria di Mukomuko Kena Tikam

Gara-Gara Teguran
Keterangan: Personel melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP)

BencoolenTimes.com – Peristiwa berdarah terjadi di Desa Aur Cina, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Seorang pria bernama Joyo Pitro (48) meninggal dunia setelah menjadi korban penikaman saat sedang menghadiri acara hiburan, pada Sabtu Dini Hari, 14 November 2026 pukul 01.30 WIB.

Polres Mukomuko bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial RE di wilayah Kecamatan Teramang Jaya.

Berdasarkan informasi awal, peristiwa tersebut bermula dari cekcok mulut antara korban dan terduga pelaku. Perselisihan diduga dipicu teguran korban terkait informasi bahwa RE membawa senjata tajam.

Terduga pelaku yang diduga berada di bawah pengaruh minuman beralkohol disebut tersinggung dengan teguran tersebut. Ia kemudian diduga mengambil pisau yang terselip di pinggangnya dan menusuk korban sebanyak tiga kali.

Akibat penusukan itu, korban mengalami luka pada bagian kepala, dada, dan paha. Korban sempat mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Lubuk Mukti sebelum dirujuk ke RSUD Kabupaten Mukomuko. Namun, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan.

Setelah kejadian, terduga pelaku melarikan diri dari lokasi. Jajaran Polres Mukomuko kemudian melakukan pencarian melalui Tim URC Satreskrim bersama personel Satreskrim dan dibantu anggota Polsek Teras Terunjam.

Upaya pencarian tersebut membuahkan hasil. Terduga pelaku akhirnya berhasil diamankan di Kecamatan Teramang Jaya dan dibawa ke Satreskrim Polres Mukomuko untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik masih mendalami motif, kronologi, serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penanganan perkara dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain mengamankan terduga pelaku, kepolisian juga melakukan sejumlah langkah untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Personel melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP), meningkatkan patroli, serta memberikan imbauan kepada keluarga korban agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

Pendekatan cooling system juga dilakukan kepada keluarga dan masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan guna mencegah munculnya konflik lanjutan.

Sebagai bentuk kepedulian, jajaran Polres Mukomuko turut menghadiri pemakaman korban dan memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan.

Kapolres Mukomuko AKBP Riky Crisma Wardana, SIK, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menangani setiap tindak pidana secara cepat dan profesional.

Ia juga mengimbau masyarakat agar mampu mengendalikan emosi, menghindari konsumsi minuman beralkohol yang dapat memicu tindakan negatif, serta tidak menyelesaikan persoalan dengan kekerasan maupun senjata tajam.

Melalui semangat GERCEP (Gerak Cepat, Empati Masyarakat, Respon Cepat, Cermat Bertindak, Efektif dan Efisien, Profesionalisme), Polres Mukomuko menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mukomuko. (JUL)

232 Ribu Hektare Potensi Areal Preservasi Teridentifikasi di Bengkulu, 75 Persen Masih Hutan Alam

232 Ribu Hektare
Keterangan: Konsultasi Publik multipihak

BencoolenTimes.com – Sebanyak 232.389,17 hektare wilayah di Provinsi Bengkulu teridentifikasi sebagai Potensi Areal Preservasi yang memiliki nilai ekologis penting. Dari total luasan tersebut, 175.533,41 hektare atau sekitar 75,53 persen masih berupa tutupan hutan alam.

Temuan tersebut merupakan hasil identifikasi dan pemetaan yang dilakukan Genesis Alam Nusantara bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu-Lampung. Kajian ini mencakup 20 unit potensi kawasan yang tersebar di sejumlah fungsi kawasan, mulai dari hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hingga areal penggunaan lain (APL).

Hasil pemetaan tersebut dibahas dalam konsultasi publik yang digelar pada 9 November 2026 di salah satu hotel di Kota Bengkulu.

Forum tersebut menghasilkan kesepahaman multipihak yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang Hasil Identifikasi dan Pemetaan Potensi Areal Preservasi Provinsi Bengkulu.

Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh perwakilan instansi pemerintah, pengelola kawasan hutan, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan unsur masyarakat.

Kawasan di Luar Konservasi Juga Punya Nilai Ekologis

Hasil identifikasi menunjukkan, wilayah di luar kawasan konservasi yang telah ditetapkan masih menyimpan nilai ekologis penting bagi keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di Bengkulu.

Kawasan tersebut memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain sebagai habitat dan ruang jelajah satwa liar, daerah tangkapan air, koridor penghubung antarkawasan hutan serta ekosistem mangrove yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat.

Beberapa wilayah yang teridentifikasi meliputi Hutan Lindung Bukit Sanggul, Bukit Daun, Bukit Balai Rejang, Hutan Produksi Terbatas Lebong Kandis, serta sejumlah kawasan lain yang memiliki nilai ekologis penting.

Hasil verifikasi lapangan dan informasi pendukung juga menunjukkan keberadaan habitat satwa liar, termasuk gajah sumatera, harimau sumatera dan berbagai jenis satwa dilindungi lainnya.

Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati tidak cukup hanya berfokus pada kawasan konservasi. Wilayah di luar kawasan tersebut juga perlu mendapat perhatian karena berperan dalam menjaga habitat satwa liar dan keterhubungan ekosistem.

Pemetaan Melalui Verifikasi Lapangan

Proses identifikasi dan pemetaan Potensi Areal Preservasi dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan data sekunder, analisis spasial, koordinasi kelembagaan, telaah akademis, hingga verifikasi lapangan atau ground check.

Pada tahap awal, Genesis menyusun peta indikatif dengan cakupan sekitar 492.000 hektare. Luasan tersebut kemudian ditelaah dan diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan, penyesuaian batas, serta pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan.

Melalui tahapan tersebut, hasil identifikasi disempurnakan menjadi 20 unit potensi kawasan dengan total luas 232.389,17 hektare.

Penentuan kawasan tidak hanya mempertimbangkan tutupan hutan, tetapi juga keanekaragaman hayati, fungsi hidrologis, keterhubungan habitat, karakteristik ekosistem, serta nilai sosial dan ekologis bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Genesis Alam Nusantara mengatakan, pemetaan tersebut bertujuan menyediakan basis informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengenali dan memperkuat perlindungan kawasan bernilai ekologis penting di Bengkulu.

”Pemetaan ini merupakan upaya menghadirkan dasar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengenali kawasan-kawasan bernilai ekologis penting di Bengkulu. Kita ingin menunjukkan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati tidak boleh berhenti pada batas administratif kawasan konservasi, karena habitat satwa liar, sumber air, dan fungsi ekologis juga terdapat di kawasan hutan produksi, hutan lindung, maupun wilayah kelola masyarakat,” ujarnya.

Kesepahaman Multipihak Perlu Ditindaklanjuti

Konsultasi publik pada 9 November 2026 menjadi forum untuk mempertemukan hasil kajian teknis dengan pandangan, pengalaman, dan pengetahuan berbagai pemangku kepentingan.

Kesepahaman yang dihasilkan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam upaya perlindungan kawasan bernilai ekologis penting di Provinsi Bengkulu.

Meski demikian, Genesis menegaskan bahwa hasil identifikasi dan pemetaan tersebut masih merupakan dokumen teknis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati.

Dokumen tersebut bukan merupakan keputusan penetapan kawasan, perubahan fungsi kawasan, pengalihan hak, ataupun persetujuan atas tindakan administratif yang belum dibahas dan disepakati.

Dengan demikian, luasan 232.389,17 hektare tersebut merupakan potensi Areal Preservasi berdasarkan hasil identifikasi, bukan kawasan yang telah memperoleh penetapan status hukum baru.

Ke depan, hasil pemetaan diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah, pengelola kawasan, dan para pemangku kepentingan untuk melakukan penelaahan, validasi, serta merumuskan langkah perlindungan keanekaragaman hayati sesuai kewenangan masing-masing.

Genesis menilai tantangan berikutnya bukan hanya menghasilkan peta dan dokumen teknis, tetapi juga memastikan informasi ekologis tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penguatan perlindungan lingkungan hidup.

”Dari data kita mengidentifikasi, dari lapangan kita memverifikasi, dan melalui dialog kita menyatukan persepsi. Kesepahaman yang terbangun menjadi modal penting agar informasi ekologis yang telah dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat menjadi dasar bagi upaya perlindungan keanekaragaman hayati Bengkulu,” tutupnya. (JUL)

Kasasi Dikabulkan, Empat Terdakwa Kasus Perbankan di Bengkulu Divonis 1 Tahun 3 Bulan Penjara

Kasasi Dikabulkan
Keterangan: Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Lucky Selvano Marigo

BencoolenTimes.com – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan empat terdakwa.

Dalam putusan kasasi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yohanes Priyana, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama atau judex facti dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Majelis hakim menyatakan keempat terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, yakni Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Atas putusan tersebut, masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan serta denda sebesar Rp 20 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 20 hari.

Keempat terdakwa tersebut adalah Yuliana Maitimu, Dandy Ario, Yosi Indarti, dan Yogi Purnama. Seluruhnya mendapatkan vonis yang sama.

Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu, Lucky Selvano Marigo, membenarkan bahwa putusan kasasi tersebut telah keluar dan mengabulkan permohonan yang diajukan pihaknya.

”Benar, kasasi sudah keluar dan menyatakan empat orang terbukti bersalah,” kata Lucky.

Perkara ini bermula dari pengajuan fasilitas kredit oleh PT Agung Jaya Grup (AJG) melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dengan nilai awal pengajuan sekitar Rp 6 miliar.

Setelah melalui proses analisis internal, pengajuan kredit tersebut dibahas dalam rapat Komite Kredit Utama di kantor pusat Bank Bengkulu.

Dalam rapat tersebut, kredit akhirnya disetujui sebesar Rp 5 miliar berdasarkan rekomendasi divisi kredit serta pertimbangan jaminan yang dinilai mencukupi. Proses kemudian berlanjut ke tahap akad kredit hingga pencairan dana.

Namun, dalam proses pemberian kredit tersebut, sejumlah persyaratan administratif diketahui belum sepenuhnya terpenuhi. Di antaranya terkait pengalaman usaha debitur dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Beberapa bulan setelah pencairan, pembayaran kredit mulai mengalami kendala. Debitur sempat melakukan pembayaran sekitar Rp 900 juta hingga hampir Rp 1 miliar. Namun, pembayaran tersebut tidak mampu mencegah kredit masuk dalam kategori macet.

Pihak perbankan kemudian melakukan berbagai upaya penagihan, termasuk mempertimbangkan pelelangan agunan. Akan tetapi, kondisi kredit yang terus memburuk akhirnya berujung pada proses hukum.

Jaksa menilai para terdakwa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit. Kelalaian tersebut dinilai berdampak terhadap pengelolaan dan risiko di sektor perbankan.

Sebelum perkara ini diputus di tingkat kasasi, Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu sebelumnya menyatakan perbuatan keempat terdakwa bukan merupakan tindak pidana perbankan maupun tindak pidana lainnya, melainkan masuk dalam ranah keperdataan atau administrasi.

Atas putusan tersebut, JPU Kejati Bengkulu mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Hasilnya, majelis hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan jaksa, membatalkan putusan sebelumnya, dan menyatakan keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perbankan.

Putusan kasasi ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara pemberian kredit AJG melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang. (JUL)