Home Blog Page 2

Destita Dorong Kopi Bengkulu Naik Kelas Lewat Penguatan Kualitas Produk dan Perluas Akses Pasar

Destita Dorong
Keterangan: Senator Destita Khairilisani menjadi narasumber kuliah umum di Kampus Unihaz Bengkulu

BencoolenTimes.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., mendorong peningkatan daya saing kopi Bengkulu melalui penguatan kualitas produk, pengolahan hingga perluasan akses pasar.

Hal tersebut disampaikan Destita saat menjadi narasumber dalam Kuliah Umum Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (Unihaz) Bengkulu, Rabu, 18 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 3 Unihaz itu mengangkat tema “Transformasi Ekosistem Kopi Bengkulu untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Petani”. Dengan dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam pemaparannya, Destita menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Bengkulu, terutama terkait pembangunan konektivitas dan akses distribusi komoditas unggulan daerah.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pengembangan pelabuhan sebagai kawasan industri. Menurutnya, keberadaan infrastruktur tersebut dapat membuka peluang lebih besar bagi produk unggulan Bengkulu untuk menembus pasar nasional maupun internasional dengan nilai jual yang lebih tinggi.

”Produk unggulan Bengkulu harus terus dikembangkan. Saya siap mendorong dan mendukung agar produk UMKM Bengkulu bisa naik kelas,” ujar Destita.

Ia menjelaskan, transformasi ekosistem kopi tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi di tingkat petani. Aspek pengolahan, pengemasan, branding, hingga pemasaran juga perlu diperkuat agar kopi Bengkulu memiliki nilai tambah dan daya saing.

Destita juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pelaku usaha dan petani. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis melalui riset, inovasi, serta pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk dan kapasitas pelaku usaha.

Sementara itu, Rektor Unihaz Bengkulu, Dr. Arifah Hidayati sangat berharap apa yang menjadi aspirasi dari petani dan pengusaha kopi di Bengkulu dapat diperjuangkan di pemerintah pusat oleh anggota DPD Perwakilan Bengkulu, Desita dan anggota yang lainnya.

”Sehingga kita berharap ke depannya kopi Bengkulu akan lebih terkenal lagi hingga kanca nasional maupun internasional,” ungkap Arifah Hidayati.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mengungkapkan pihaknya terus mendorong agar kopi Bengkulu naik kelas dan dikenal oleh masyarakat secara luas. Ia juga mengajak semua pihak untuk turut bersama-sama mengaungkan kopi Bengkulu.

”Ayo kita pakai kopi Bengkulu, mengenalkan kopi Bengkulu dan mengaungkan kopi Bengkulu ini,” ajak Wahyu. (JUL)

Momen HUT ke-58, Gubernur Helmi Hasan Dorong Perbanyak Event di Bengkulu

Momen HUT ke-58
Keterangan: Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu agenda HUT ke-58 Provinsi Bengkulu

BencoolenTimes.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Provinsi Bengkulu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarlembaga pemerintahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan berbagai event daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan saat menghadiri Rapat Paripurna Pengumuman Ke-1 DPRD Provinsi Bengkulu Masa Persidangan Ke-III Tahun Sidang 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-58 Provinsi Bengkulu, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu, 18 November 2026.

Gubernur Helmi Hasan mengatakan, kemajuan daerah membutuhkan kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen, baik pemerintah provinsi, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), maupun instansi vertikal.

Menurutnya, salah satu upaya mendorong kemajuan ekonomi daerah adalah melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event yang melibatkan masyarakat. Program Semarak Merah Putih yang digelar di kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu menjadi salah satu langkah untuk menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Ia berharap Semarak Merah Putih dapat terus dikembangkan menjadi agenda unggulan dan event tahunan Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, Bengkulu memiliki semakin banyak daya tarik wisata dan kegiatan ekonomi, selain Festival Tabut yang selama ini telah dikenal luas.

”Harapan kita ke depan semakin banyak event di Bengkulu yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Helmi.

Ia juga mengajak Forkopimda, DPRD Provinsi Bengkulu, serta seluruh instansi vertikal untuk terus bergandengan tangan dan memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah.

Menurutnya, sinergi yang kuat antarlembaga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat serta menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Bengkulu.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi menyampaikan optimisme terhadap keberlanjutan pembangunan daerah, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan gejolak ekonomi.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan harus tetap menjadi prioritas bersama. Ketiga sektor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kemajuan Provinsi Bengkulu.

”Kita optimistis dan penuh harapan. Di tengah gejolak ekonomi, pembangunan fisik, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tetap kita upayakan menjadi prioritas utama,” sampai Sumardi. (JUL/RLS)

Gubernur Helmi Hasan Gelontorkan Rp949 Miliar untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan

Gubernur Helmi
Keterangan: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan

BencoolenTimes.com – Pembangunan infrastruktur, pemerataan akses kesehatan dan pendidikan hingga penguatan ekonomi masyarakat menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melalui program Bantu Rakyat, berbagai upaya pembangunan terus digenjot agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Provinsi Bengkulu di halaman Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu, 18 November 2026.

Gubernur menyampaikan, peringatan HUT ke-58 bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk melanjutkan cita-cita para pendiri Provinsi Bengkulu sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Bengkulu yang maju, religius, sejahtera, dan berkelanjutan.

Memasuki tahun kedua kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Mian, Helmi menegaskan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan melalui empat misi dan tujuh prioritas pembangunan yang dikemas dalam program Bantu Rakyat. Pembiayaannya didukung melalui APBD, APBN, serta sumber pendanaan non-APBD.

Salah satu fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pada 2025, Pemprov Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp550 miliar untuk pembangunan 172 kilometer jalan pada 21 ruas yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Sementara pada 2026, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Dengan demikian, total alokasi anggaran selama 2025–2026 mencapai Rp949 miliar. Hasilnya, persentase jalan dalam kondisi tidak mantap berhasil ditekan dari 37,16 persen menjadi 24,59 persen.

”Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan infrastruktur yang lebih baik, sehingga mobilitas masyarakat semakin lancar, distribusi hasil pertanian dan perdagangan lebih mudah, serta aktivitas ekonomi rakyat semakin berkembang,” ujar Helmi.

Di sektor kesehatan, Pemprov Bengkulu juga terus memperluas perlindungan masyarakat. Hingga 1 Oktober 2026, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bengkulu telah mencapai 99,45 persen dengan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Sementara di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp684 miliar untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik SMA, SMK, dan SLB.

Berbagai program prioritas lainnya juga diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, lingkungan hidup, UMKM, hingga memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.

Tidak hanya mengandalkan APBD, pembangunan Bengkulu turut diperkuat melalui dukungan pemerintah pusat. Pada 2026, alokasi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah mencapai Rp285,14 miliar untuk membiayai 17 paket pekerjaan yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Di sektor penyediaan air bersih, pembangunan SPAM Regional Kobema dengan anggaran Rp744 miliar telah selesai dibangun dan kini memasuki tahap uji coba penyaluran ke sambungan rumah tangga. Infrastruktur ini diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap air bersih.

Dukungan pemerintah pusat di bidang pendidikan juga diwujudkan melalui pembangunan dua Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur dengan anggaran Rp412,52 miliar. Selain itu, revitalisasi dilakukan terhadap 57 sekolah SMA, SMK, dan SLB dengan anggaran Rp60,3 miliar.

Pada sektor sosial, sejumlah program non-APBD turut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program Orang Tua Asuh telah menjangkau 3.060 anak sepanjang 2026. Selain itu, terdapat program sedekah 1.000 nasi bungkus setiap hari serta penyaluran berbagai bantuan sosial melalui Baznas kepada 27.112 mustahik.

Berbagai upaya pembangunan tersebut turut diiringi perkembangan positif sejumlah indikator makro daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,11 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan Triwulan I yang mencapai 4,72 persen.

Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 12,08 persen pada Maret 2025 menjadi 11,83 persen pada Maret 2026. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,91 pada 2024 menjadi 75,68 pada 2025.

Ke depan, Pemprov Bengkulu juga terus mendorong investasi dan pengembangan potensi ekonomi daerah. Salah satunya melalui upaya menjadikan kawasan Pelabuhan Pulau Baai sebagai kawasan industri serta meningkatkan ekspor komoditas unggulan Bengkulu, seperti kopi dan crude palm oil (CPO).

Atas berbagai capaian tersebut, Provinsi Bengkulu turut meraih sejumlah penghargaan, di antaranya sebagai provinsi terbaik di Sumatera dalam pengendalian inflasi dan penekanan tingkat pengangguran terbuka, UHC Awards 2026, serta Detik Sumatera Awards kategori Inovasi Penggerak Konektivitas Antarwilayah.

Mengakhiri amanatnya, Gubernur Helmi Hasan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam membangun daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Bengkulu.

Menurutnya, semangat Bantu Rakyat harus terus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, sehingga kemajuan daerah tidak hanya tercermin dari angka pertumbuhan dan besarnya anggaran, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Upacara peringatan HUT ke-58 Provinsi Bengkulu tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), pelajar, masyarakat umum, serta undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Helmi Hasan juga menyerahkan piagam penghargaan Satyalancana Karya Satya, penghargaan Desa Tematik Unggulan, penghargaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, serta bantuan pengaktifan BPJS kepada masyarakat Provinsi Bengkulu.

Didampingi istri tercinta, Ny. Khairunnisa Helmi Hasan, Gubernur kemudian meninjau perlombaan nasi jambar yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-58 Provinsi Bengkulu. (JUL/RLS)

Gubernur Helmi Hasan Luncurkan Ayam Burgo Jadi Maskot Porprov X Bengkulu

BencoolenTimes.com – Semangat pantang menyerah dan mental juara menjadi pesan yang ingin ditampilkan dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Bengkulu 2026. Hal itu tercermin melalui peluncuran maskot resmi Porprov X, yakni Ayam Burgo, yang dilakukan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa, 17 November 2026.

Launching maskot tersebut dihadiri Ketua KONI Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan perusahaan BUMN, BUMD, swasta, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Gubernur Helmi Hasan mengatakan, pemilihan Ayam Burgo sebagai maskot bukan tanpa alasan. Ayam khas Bengkulu tersebut dinilai memiliki karakter berani dan mental tangguh yang diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh atlet yang berlaga pada Porprov X.

”Kalau Ayam Burgo ini diadu dengan ayam manapun mentalnya tidak kalah. Kita adukan dengan ayam Bangkok, Ayam Burgo inilah yang melawan lebih dulu,” ujar Helmi.

Menurutnya, karakter tersebut menjadi simbol bahwa atlet Bengkulu harus memiliki keberanian, kepercayaan diri, daya juang dan semangat untuk memberikan kemampuan terbaik dalam setiap pertandingan.

Untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Porprov X Bengkulu, Pemprov Bengkulu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Namun, Helmi menegaskan bahwa kesuksesan ajang olahraga ini tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dunia usaha.

Ia mengajak perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta untuk berpartisipasi serta membangun kolaborasi dalam mendukung penyelenggaraan pesta olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

”Hadirnya para pelaku usaha, pimpinan BUMN, BUMD dan perusahaan untuk memberikan partisipasi serta dukungan melalui kolaborasi diharapkan menjadikan ajang ini benar-benar sukses,” kata Helmi.

Ketua KONI Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain menyampaikan bahwa Porprov X Bengkulu dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 5 Desember 2026 dengan mempertandingkan 19 cabang olahraga.

Menurutnya, pelaksanaan Porprov menjadi momentum penting untuk mengukur kemampuan atlet dari berbagai kabupaten dan kota sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Bengkulu pada kompetisi tingkat lebih tinggi.

Dengan diluncurkannya maskot Ayam Burgo, Porprov X Bengkulu diharapkan tidak sekadar menjadi ajang kompetisi dan perebutan medali, tetapi juga menjadi momentum memperkuat pembinaan olahraga, menggairahkan semangat sportivitas, serta melahirkan generasi atlet berprestasi yang mampu membawa nama daerah ke tingkat nasional. (JUL/RLS)

Kalahkan Petahana, Mantan Jurnalis Menangi Pilkades Pelabuhan Talang Leak

Kalahkan Petahana
Keterangan: Brosur nomor urut pemilihan

BencoolenTimes.com – Mantan jurnalis, Dwi Nopiyanto, berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Lebong 2026 di Desa Pelabuhan Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning. Ia unggul telak atas rivalnya yang merupakan petahana.

Dwi Nopiyanto yang menggunakan gambar kelapa memperoleh 552 suara. Sementara itu, petahana Debi Putra Herlambang dengan gambar pisang hanya meraih 199 suara.

Dengan selisih 353 suara, Dwi berhasil mengungguli petahana sekaligus mengantongi kepercayaan mayoritas masyarakat untuk memimpin Desa Pelabuhan Talang Leak.

Kemenangan tersebut mengantarkan Dwi sebagai calon kepala desa (Cakades) terpilih dalam kontestasi Pilkades Serentak Kabupaten Lebong 2026.

Usai dinyatakan unggul, Dwi menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Pelabuhan Talang Leak yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepadanya.

”Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Pelabuhan Talang Leak yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya. Kemenangan ini bukan semata-mata kemenangan pribadi, melainkan kemenangan seluruh masyarakat Desa Pelabuhan Talang Leak,” ungkap Dwi.

Ia menegaskan, perbedaan pilihan dalam Pilkades merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat kembali bersatu setelah proses pemilihan selesai.

”Ke depan, saya berharap kita semua bisa kembali bersatu. Tidak ada lagi perbedaan antara pendukung satu dengan yang lainnya. Mari kita bersama-sama membangun Desa Pelabuhan Talang Leak agar semakin maju, berkembang, dan lebih baik,” harapnya.

Dwi berharap kepercayaan yang diberikan masyarakat dapat menjadi awal untuk membangun desa secara bersama-sama tanpa sekat perbedaan pilihan.

Kemenangan mantan jurnalis atas petahana ini sekaligus menjadi babak baru bagi kepemimpinan Desa Pelabuhan Talang Leak. Amanah tersebut kini menanti untuk diwujudkan melalui kerja nyata dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. (OIL)

PPK Seluma Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat Guna Perkuat Program Pokok

BencoolenTimes.com– Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Seluma berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui penguatan 10 Program Pokok PKK. Komitmen tersebut ditegaskan dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Kabupaten Seluma tahun 2026.

Ketua TP PKK Kabupaten Seluma, Ny dr. Mega Ayu Variza Teddy Rahman mengatakan, gerakan PKK harus mampu menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan anak, penguatan ekonomi rumah tangga hingga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman.

”Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Karena itu, penguatan 10 Program Pokok PKK harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, mandiri dan sejahtera.

”Pembangunan Indonesia yang besar harus dimulai dari sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu keluarga. Kita ingin keluarga yang sehat, anak-anak yang tumbuh dengan baik, pendidikan yang berkualitas, ekonomi keluarga yang semakin kuat, dan lingkungan tempat tinggal yang nyaman,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK tidak hanya menjadi kegiatan rutin organisasi. Namun, harus diwujudkan melalui aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing.

Sebab, masih banyak keluarga yang membutuhkan perhatian, pendampingan serta pemberdayaan. Dalam hal ini, PKK memiliki peran strategis untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

”Ada keluarga-keluarga yang tetap membutuhkan perhatian, pendampingan dan pemberdayaan. Di sinilah PKK memiliki peran penting,” tegasnya.

Bupati Seluma, Teddy Rahman, menegaskan bahwa seluruh program PKK harus disinkronkan dengan program kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seluma dapat berjalan selaras dan saling mendukung.

Menurutnya, sinergi antara TP PKK dan OPD sangat diperlukan, terutama dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

”Program PKK harus bisa sejalan dengan OPD, termasuk dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting,” tegas Bupati.

Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah bersama TP PKK dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seluma. (RSL)

Proyek Rp 6 M di Seluma Lewat Batas Kontrak, PUPR Kenakan Denda ke CV APS

Proyek
Keterangan: Bangunan proyek Rp 6 miliar yang sedang dikerjakan

BencoolenTimes.com – Meski telah dikucurkan anggaran mencapai Rp 6 miliar untuk pembangunan lanjutan sarana dan prasarana pendukung gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma, hingga saat ini pekerjaan tersebut belum rampung 100 persen. Bahkan, pengerjaannya telah melewati batas waktu kontrak yang ditetapkan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seluma memastikan akan mengenakan denda kepada rekanan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan fisik tepat waktu pada tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas PUPR Seluma, M Syaifullah mengatakan, sebagian besar pekerjaan fisik yang bersumber dari APBD murni telah diselesaikan. Hanya beberapa pekerjaan yang masih menyisakan tahap penyelesaian akhir.

”Untuk pembangunan lanjutan di Kejari Seluma sudah melampaui waktu kontrak, sehingga kita mengenakan denda,” tegas M Syaifullah, Selasa, 17 November 2026.

Meskipun pekerjaan pembangunan lanjutan sarana dan prasarana pendukung gedung Kejari Seluma tersebut hanya menyisakan tahap penyelesaian akhir atau finishing, pihaknya tetap akan memberlakukan denda terhadap rekanan pelaksana, yakni CV Anisah Putri Selatan (APS)

Menurutnya, penyelesaian fisik pekerjaan yang hampir rampung tidak serta-merta menghapus kewajiban rekanan untuk membayar denda akibat keterlambatan pengerjaan. Adapun pembangunan lanjutan yang direncanakan meliputi pelapisan tebing di sekitar area gedung, pembangunan pagar dan gapura, penataan halaman kantor, serta pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

”Walaupun fisiknya sudah terselesaikan, tetapi finishing-nya tetap dikenakan denda kepada rekanan ini,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk pekerjaan fisik tahun 2026 yang bersumber dari APBD murni, progres pengerjaannya secara keseluruhan telah mencapai sekitar 90 persen. Dalam waktu dekat, PUPR juga akan melakukan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama terhadap sejumlah pekerjaan yang telah rampung. Salah satunya pembangunan pelapis tebing dan box di Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, yang dilaporkan telah selesai dikerjakan.

”Pembangunan yang bersumber dari APBD murni mayoritas sudah 90 persen, namun masih ada tahap finishing,” imbuhnya.

Berbeda dengan pekerjaan APBD murni, progres pembangunan fisik yang bersumber dari APBD Perubahan saat ini baru mencapai sekitar 60 persen. Karena itu, PUPR meminta seluruh rekanan untuk mempercepat pengerjaan, mengingat waktu penyelesaian kontrak semakin dekat.

”Kita juga menyurati rekanan agar pekerjaan bisa tepat waktu diselesaikan. Mengingat saat ini sudah di penghujung tahun,” sampainya.

PUPR berharap seluruh rekanan dapat menambah jumlah tenaga kerja di lapangan serta mengoptimalkan waktu pengerjaan. Dengan demikian, seluruh pekerjaan fisik yang masih berjalan dapat diselesaikan sesuai batas waktu kontrak yang telah ditetapkan. (RSL)

Ikan Hiu Paus Terdampar di Pantai Kaur, Siripnya Sudah Terpotong

Ikan Hiu
Keterangan: Ikan jenis Hiu Paus terdampar di Pantai Kaur

BencoolenTimes.com – Seekor Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus) terdampar di kawasan wisata Pantai Danau Kembar, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Selasa, 17 November 2026.

‎‎Penemuan satwa laut ini mengundang perhatian warga setempat yang penasaran terhadap satwa berukuran sekitar 4 meter tersebut. Saat ditemukan, hiu paus yang terdampak ini sudah tidak ada lagi siripnya.

‎”Benar ada hiu paus yang terdampar di pantai Danau Kembar, kondisinya sirip bagian atas dan bawah sudah terpotong,” ujar warga sekitar bernama Rian yang turut menyaksikan.

Hingga saat ini, ‎‎‎Dinas Perikanan Kabupaten Kaur belum dapat dikonfirmasi terkait penemuan hiu paus tersebut dan penanganan apa yang akan dilakukan terhadap Hiu Paus tersebut.

‎‎Warga diharapkan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak bagian tubuh satwa tersebut dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan kejadian serupa. (JUL)

Giliran Terdakwa Perkara Asusila di Kaur Adukan Penyidik PPA ke Propam, Dugaan Rekayasa Perkara Disorot

BencoolenTimes.com – Penanganan perkara dugaan tindak pidana asusila terhadap anak di Kabupaten Kaur kembali menuai polemik. Kali ini, keluarga empat terdakwa melaporkan sejumlah penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kaur ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bengkulu.

Pengaduan tertanggal 17 November 2026 itu memuat dugaan rekayasa perkara yang dituding melibatkan penyidik PPA Polres Kaur. Keluarga meminta Propam memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam laporan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur maupun kode etik profesi Polri.

Dalam surat pengaduan, keluarga menguraikan penanganan perkara terhadap empat terdakwa berinisial Yu, Wa, Nu, dan PS.

Yu disebut sebelumnya memenangkan gugatan praperadilan pada 9 Maret 2026. Namun, menurut pihak keluarga, Yu kembali ditetapkan sebagai tersangka sekitar Agustus 2026.

Sementara itu, tiga lainnya, yakni Wa, Nu, dan PS, disebut tidak tercantum sebagai terlapor dalam laporan polisi awal. Meski demikian, penyidik kemudian menetapkan ketiganya sebagai tersangka dengan alasan pengembangan perkara dugaan pencabulan terhadap seorang anak berinisial LC.

Keluarga mendalilkan perkara tersebut bermula dari dua laporan polisi, yakni LP/B/20/I/2026/SPKT/Polres Kaur/Polda Bengkulu tertanggal 28 Januari 2026 dan LP/B/22/I/2026/SPKT/Polres Kaur/Polda Bengkulu tertanggal 30 Januari 2026.

Keluarga Sebut Korban Diduga Mendapat Tekanan

Salah satu anggota keluarga pelapor, Gugus Nawawi, mengungkapkan, pengaduan tersebut juga didasarkan pada informasi yang diterima keluarga dari Suprihatin sekitar pertengahan Oktober 2026.

Suprihatin merupakan suami dari kakak korban LC. Menurut Gugus, Suprihatin menyampaikan adanya dugaan tekanan terhadap korban agar menyebut sejumlah nama sebagai pelaku dalam perkara tersebut.

”Kedatangan keluarga korban menyampaikan informasi terdapat dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam mengarahkan keterangan korban. Bahkan, keluarga korban menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi anak yang disebut masih berada dalam pengaruh dan tekanan sejumlah pihak,” terangnya saat ditemui di Polda Bengkulu, Selasa, 17 November 2026.

Selain LC, Gugus mengatakan pihak keluarga juga menyinggung seorang anak lain berinisial RA yang disebut masih berusia sembilan tahun. Anak tersebut diduga mendapatkan pengarahan terkait keterangan dalam perkara yang sedang berjalan.

”Atas sejumlah dugaan tersebut, keluarga meminta Propam Polda Bengkulu memberikan perlindungan kepada kedua anak agar dapat menyampaikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan, ancaman, maupun bujuk rayu dari pihak manapun,” tegasnya bersama keempat keluarga yang sudah menjalani persidangan itu.

Gugus menjelaskan, dalam pengaduannya keluarga meminta Propam memeriksa Kasat Reskrim Polres Kaur, Kanit PPA, serta penyidik pembantu Unit PPA yang disebut dalam laporan.

Tak hanya itu, keluarga juga meminta pejabat dan penyidik terkait dinonaktifkan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung.

Klaim Memiliki Rekaman Video Pengakuan Korban

Gugus mengatakan, pengaduan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi Propam untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara secara objektif dan transparan.

”Kedatangan kita dengan laporan ke Propam Polda Bengkulu ini berharap ada secercah keadilan bagi para keluarga korban. Sangat banyak kejanggalan dalam penanganan perkara itu. Bahkan kita memiliki rekaman video pengakuan korban terkait perlakuan berbagai pihak terkait dugaan mengintervensi korban,” terangnya.

Ia menegaskan, pihak keluarga akan membawa persoalan tersebut ke Mabes Polri apabila pengaduan yang disampaikan tidak ditindaklanjuti.

”Kita akan bawa laporan ini ke bapak Kapolri, kita akan minta Kapolri untuk menegakkan keadilan atas para terdakwa yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan asusila itu,” ujarnya.

Polda Bengkulu Benarkan Ada Pengaduan

Sementara itu, Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, membenarkan adanya pengaduan dari keluarga empat terdakwa ke Propam Polda Bengkulu pada Selasa (17/11).

Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan rekayasa penanganan perkara asusila di Polres Kaur.

”Ya, info dalam proses penyelidikan pihak Paminal,” singkatnya saat dikonfirmasi wartawan melalui aplikasi WhatsApp.

Berdasarkan pantauan di Polda Bengkulu, keluarga para terdakwa mendatangi gedung utama Polda Bengkulu untuk menyampaikan pengaduan secara langsung.

Mereka sebelumnya berniat menemui Kapolda Bengkulu untuk menyampaikan keberatan terkait penanganan perkara tersebut. Namun, niat itu tidak terlaksana karena Kapolda tidak berada di tempat.

Kedatangan keluarga kemudian diterima salah satu personel di gedung utama Polda Bengkulu.

Dengan adanya pengaduan tersebut, keluarga berharap Propam dapat mengusut seluruh dugaan yang disampaikan, termasuk dugaan intervensi terhadap anak dalam proses penanganan perkara. (OIL)

Keluarga Korban Dugaan Kekerasan Seksual Anak di Kaur Adukan Penyidik ke Propam Polda Bengkulu

Keluarga Korban
Keterangan: Keluarga korban dugaan kekerasan seksual

BencoolenTimes.com – Penanganan perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, kembali menjadi sorotan. Keluarga korban mengadukan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kaur ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bengkulu.

Pengaduan tersebut dilayangkan karena keluarga menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan. Mereka juga mempersoalkan dugaan intimidasi terhadap korban hingga pembatasan akses keluarga untuk bertemu dan memberikan pendampingan.

Kakak korban, Lena Dwi Lestari, mengatakan pengaduan itu berkaitan dengan penanganan dua laporan polisi yang masuk ke Polres Kaur pada Januari 2026.

Menurut Lena, pihak keluarga menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu diperiksa, termasuk dugaan adanya keterangan yang diberikan dalam kondisi tertekan.

”Selain korban saat ini mengalami tekanan psikologis, kita mendengar ada dugaan perbuatan intimidasi atau seperti ancaman terhadap korban dalam perkara itu,” kata Lena dalam pengaduannya ke Propam Polda Bengkulu.

Keluarga juga mengkhawatirkan kondisi psikologis korban yang disebut masih membutuhkan perlindungan dan pendampingan setelah mengalami dugaan kekerasan seksual.

Keluarga Klaim Dihadang Polisi Saat Hendak Membawa Korban

Keberatan lainnya disampaikan Supriatin, suami Lena Dwi Lestari. Ia mengatakan, setelah ibu korban meninggal dunia, istrinya yang disebut sebagai wali sah korban berniat membawa anak tersebut ke Bengkulu untuk mendapatkan pendampingan dan pemulihan psikologis.

Namun, rencana tersebut disebut tidak berjalan sesuai harapan. Supriatin mengaku dirinya bersama keluarga dihadang sejumlah personel Polres Kaur saat hendak menjemput korban di sekolah.

Padahal, menurut dia, pihak sekolah telah memberikan izin kepada keluarga untuk membawa korban.

”Saat kami menjemput korban di sekolah dan pihak sekolah mengizinkan, korban hendak kami bawa ke Bengkulu untuk mengobati kondisi psikologisnya pascaperkara asusila yang dilakukan ayah tirinya. Namun, kami malah dihadang personel Polres Kaur dengan persenjataan lengkap, senjata laras panjang, seperti kami ini teroris,” ungkap Supriatin.

Ia mengaku tidak memahami alasan aparat melarang keluarga membawa korban, terlebih menurutnya perkara tersebut telah memasuki tahap P-21 atau dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

”Alasan mereka mencegat menggunakan senjata lengkap itu, korban tidak bisa dibawa ke mana pun karena sedang proses hukum. Padahal, hak keluarga untuk menjaga kondisi psikologis korban agar masa depannya tetap aman dan baik,” lanjutnya.

Atas kejadian tersebut, keluarga meminta Propam Polda Bengkulu memeriksa tindakan personel maupun penyidik yang menangani perkara tersebut.

Mereka juga meminta agar korban mendapatkan perlindungan secara fisik dan psikologis serta terbebas dari segala bentuk tekanan selama proses hukum berlangsung.

Keluarga Mengaku Kesulitan Bertemu Korban

Selain mempersoalkan proses penyidikan, keluarga mengaku kesulitan mendapatkan akses untuk bertemu korban.

Lena mengatakan hingga saat ini pihak keluarga belum dapat bertemu langsung dengan korban. Mereka juga mengaku belum mengetahui secara pasti kondisi dan keberadaan anak tersebut.

Situasi itu semakin menambah kekhawatiran keluarga. Mereka menilai korban masih membutuhkan dukungan emosional dan pendampingan dari orang-orang terdekat, terutama keluarga.

”Kami meminta agar adik kami mendapatkan perlindungan, baik secara fisik maupun psikologis, serta mendapatkan penanganan dan pemulihan sosial pascaperkara yang dialami. Kami juga berharap tidak ada lagi tekanan ataupun ancaman terhadap korban,” demikian inti keberatan keluarga.

Keluarga berharap Polda Bengkulu segera menindaklanjuti pengaduan tersebut dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertemu korban.

Mereka juga meminta adanya pengawasan terhadap penanganan perkara guna memastikan hak-hak anak yang diduga menjadi korban kekerasan seksual tetap terpenuhi.

Perkara Seret Lima Terdakwa

Berdasarkan informasi yang disampaikan keluarga, perkara dugaan kekerasan seksual tersebut telah menyeret lima orang sebagai terdakwa.

Dari lima terdakwa tersebut, empat orang disebut telah mendapatkan putusan pengadilan. Sementara satu terdakwa lainnya masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bintuhan, Kabupaten Kaur.

Di sisi lain, pengaduan keluarga ke Propam Polda Bengkulu juga menjadi sorotan karena sebelumnya PN Bintuhan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Yunus Anak dari (Alm) Ishak.

Putusan praperadilan tersebut dibacakan pada 9 Maret 2026 oleh Hakim Tunggal Bismo Jiwo Agung dalam perkara Nomor 1/Pid.Pra/2026/PN Bhn.

Permohonan itu diajukan Yunus selaku pemohon terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu c.q. Kepala Kepolisian Resor Kaur beserta jajaran penyidik Unit PPA Polres Kaur sebagai termohon.

Dalam permohonannya, Yunus mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik kepolisian. PN Bintuhan kemudian mengabulkan sebagian permohonan tersebut.

Putusan praperadilan itu menjadi salah satu bagian dari rangkaian persoalan yang kini kembali disorot keluarga korban. Namun, substansi dan akibat hukum putusan tersebut perlu dilihat berdasarkan amar putusan secara utuh.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai pengaduan keluarga korban ke Propam, pihak Humas Polda Bengkulu membenarkan adanya laporan tersebut. Namun, pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Polres Kaur maupun Polda Bengkulu mengenai tudingan dugaan intimidasi, pembatasan akses keluarga untuk bertemu korban, serta tindakan personel yang disebut menghadang keluarga saat hendak menjemput korban.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai pengaduan tersebut. (JUL)