BencoolenTimes.com – Polemik perubahan data desil kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, termasuk di wilayah Kabupaten Seluma, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Seluma.
Pasalnya, banyak masyarakat mengeluhkan perubahan posisi desil yang dikhawatirkan berdampak terhadap penerimaan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, DPRD Seluma berencana memanggil Badan Pusat Statistik (BPS) bersama instansi terkait. Pemanggilan itu untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme pendataan, perubahan posisi desil, hingga kaitannya dengan penetapan penerima bantuan sosial.
Wakil Ketua I DPRD Seluma, Samsul Aswajar mengatakan, pemanggilan BPS penting dilakukan agar persoalan perubahan data desil tidak terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
‘’Kita akan panggil BPS dan instansi terkait untuk meminta penjelasan secara utuh terkait persoalan desil ini. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas agar tidak salah memahami fungsi desil,’’ kata Samsul, Kamis Siang, 10 September 2026.
Menurut Samsul, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa yang dimaksud dengan desil, bagaimana penentuannya, serta faktor yang menyebabkan posisi seseorang dalam data sosial ekonomi dapat berubah.
Kondisi tersebut menjadi persoalan ketika masyarakat mengetahui adanya perubahan desil, namun tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar perubahan data tersebut.
‘’Masih banyak masyarakat kita yang belum memahami apa itu desil dan kenapa perubahan data tersebut bisa terjadi. Ini yang perlu kita luruskan dan pertanyakan ke BPS,’’ ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Samsul menegaskan, persoalan desil tidak boleh dibiarkan karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat, khususnya warga yang selama ini menerima bantuan pemerintah.
Kekhawatiran masyarakat, lanjutnya, muncul ketika posisi desil berubah dari kategori rendah menjadi lebih tinggi. Warga menganggap perubahan tersebut otomatis membuat mereka kehilangan hak menerima bansos.
‘’Yang menjadi kekhawatiran masyarakat, ketika desilnya berubah dari rendah menjadi lebih tinggi, mereka menganggap otomatis akan kehilangan hak menerima bantuan. Ini perlu dijelaskan secara terang kepada masyarakat,’’ tegas Samsul.
DPRD Seluma juga ingin memastikan hubungan antara data desil dengan penetapan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Penjelasan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mengambil kesimpulan sendiri hanya berdasarkan perubahan angka atau kategori desil.
‘’Jangan sampai masyarakat hanya melihat perubahan desil kemudian langsung menyimpulkan bantuan mereka akan dicabut. Kita perlu mendapatkan penjelasan dari BPS dan instansi yang menangani bantuan sosial ini,’’ ungkap Samsul.
Selain mekanisme penetapan desil, DPRD juga akan mempertanyakan proses pemutakhiran data di lapangan. Termasuk mekanisme pengaduan atau perbaikan apabila terdapat data masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurut Samsul, kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis. Ada warga yang mengalami peningkatan ekonomi, namun tidak sedikit pula yang mengalami penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan maupun faktor lainnya.
‘’Data sosial ekonomi harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat agar program pemerintah dapat diberikan kepada warga yang memang membutuhkan,’’ katanya.
Samsul juga menyoroti keterbatasan akses informasi yang dimiliki sebagian masyarakat. Tidak seluruh warga memiliki kemampuan maupun akses yang sama untuk mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait pendataan sosial ekonomi.
‘’Tidak semua warga memiliki akses dan kemampuan untuk mengikuti informasi yang beredar. Karena itu pemerintah harus memberikan penjelasan yang mudah dipahami,’’ jelas Samsul.
Samsul berharap pemanggilan BPS dan instansi terkait nantinya dapat memberikan penjelasan komprehensif mengenai fungsi desil, mekanisme perubahan data, serta kaitannya dengan penyaluran bansos.
‘’Kita tidak ingin persoalan data ini justru membuat masyarakat yang membutuhkan menjadi takut atau kehilangan haknya. Semua harus jelas, baik proses pendataannya maupun dampaknya terhadap penerimaan bantuan,’’ pungkasnya.(RSL)
