Home Hukum Dugaan ASN Tidak Netral, Bawaslu Periksa Tiga Kepala Dinas Pemprov

Dugaan ASN Tidak Netral, Bawaslu Periksa Tiga Kepala Dinas Pemprov

BencoolenTimes.com, – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu terus mengusut dugaan tidak netral Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilada) yang saat ini sedang dalam tahapan. Para ASN ini diduga mendukung atau berpihak kepada salah satu bakal calon Kepala Daerah yang akan maju dalam Pilkada 2020.

Teranyar, informasi didapat Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memanggil tiga orang Kepala Dinas Pemprov Bengkulu diantaranya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu Jaduliwan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Bengkulu Atisar Sulaiman dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Riki Gunawan.

Selain tiga Kepala Dinas tersebut terinformasi, Bawaslu juga telah memanggil Sekretaris Kominfo Provinsi Bengkulu Sri Hartika dan Kabid Hubungan Media Kominfotik Provinsi Bengkulu Jhon Jasrah.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Fatimah Siregar saat diwawancarai, Kamis (9/7/2020) membenarkan terkait pemanggilan dan pemeriksaan terhadap ASN tersebut dan terkait dugaan dengan pelanggaran netralitas ASN tersebut berawal dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)  yang mengirim surat ke Bawaslu Republik Indonesia terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN, kemudian Bawaslu Republik Indonesia langsung mengirim surat ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu langsung memproses terkait dugaan pelanggaran yang disampaikan Bawaslu Republik Indonesia tersebut.

“Ketika kita proses ini berkembang dan muncullah dugaan pelanggaran yang disebutkan tadi. Kami juga melakukan pengawasan siber terhadap akun-akun media sosial yang ada di dinas-dinas, tujuannya untuk memastikan ada tidak ASN yang terlibat, dan ternyata hasil pengawasan kami ditemukan dugaan pelanggaran ASN itu tadi dan kita proses,” kata Fatimah Siregar.

Fatimah Siregar menuturkan, sekarang ini dalam proses penanganan pelanggaran. Tetapi secara Undang Undang, kewenangan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap keterlibatan netralitas ASN dan ketika itu ada, Bawaslu melakukan rekomendasi KASN.

“Artinya setelah kita proses semua, dokumen hasil proses akan kita sampaikan ke KASN dan kewenangan dan keputusannya ada di KASN. Dan saat ini lagi dalam proses klarifikasi,” jelas Fatimah Siregar. (Bay)