Home Hukum ECOCIDE, Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

ECOCIDE, Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

ECOCIDE, Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
ZICO JUNIUS FERNANDO, S.H., M.H. CIL.

BencoolenTimes.Com, – Pada bulan April 2001 Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup. Keputusan itu adalah kali pertama Komisi tersebut mengkaitkan antara lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Menanggapi momen bersejarah tersebut Klaus Toepfer, Direktur Eksekutif UNEP (United Nation Environment Program) menyatakan “Keadaan lingkungan hidup secara nyata membantu untuk menentukan sejauh mana orang dapat menikmati hak-hak dasarnya untuk hidup, kesehatan, makanan dan perumahan yang layak serta atas penghidupan dan budaya tradisionalnya. Hak dasar untuk hidup terancam oleh degradasi dan deforestasi, paparan bahan kimia beracun, limbah berbahaya dan pencemaran air minum.

“Ecocide” Adalah istilah yang diambil dari kata “eco” yang berarti tempat tinggal semua perempuan dan laki-laki, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan cahaya matahari. Sedangkan “cide” yang berarti membunuh. Dalam definisinya, Ecocide adalah tindakan terencana langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk menguras dan menghancurkan serta memusnahkan eksistensi dasar ekologi dari sebuah tata kehidupan semua mahluk didalamnnya Broswimmer, telah menggunakan istilah ini untuk mengacu pada krisis terhadap kepunahan massal spesies. Kemudian harus dikembangkan ke tindakan pemusnahan atas sumber-sumber kehidupan manusia saat ini dan yang akan datang. Dengan istilah Ecocide dalam pikirannya, ia mengemukakan hal berikut ini: “Melakukan tindakan dengan tujuan mengganggu atau merusak seluruh atau sebagian, sebuah ekosistem manusia”.

Pengrusakan dan pemusnahan ekosistem bumi (ecocide) oleh manusia, termasuk mereka yang ikut serta dalam membuat kebijakan dan mengonsumsinya secara masive. Praktik ecocide telah dilakukan di berbagai wilayah bumi ini dengan berbagai motif dan kepentingan. Seperti di Irak, ecocide dikarenakan motif kolonisasi ekonomi dan penguasaan aset strategis dengan pola invasi militer. Di mana di balik itu semua ikut serta upaya perluasan teritorial dan penguasaan aset strategis pertambangan dan militer. Di negara-negara Amerika Selatan, ecocide mengarah pada individualisasi dan privatisasi aset strategis seperti tambang, hutan, tanah, dan perkebunan. Implikasi ecocide tersebut adalah musnahnya hak tinurial petani dan masyarakat adat yang menjadi basis segalanya. Karena bagi mereka, sumber daya alam bukan sebatas alat produksi tetapi secara eksplisit terkait dengan esensi kehidupan dan eksistensi manusia.

Penampakan ecocide berikutnya adalah jumlah pengungsi akibat kiris lingkungan hidup di seluruh dunia kini sudah lebih dari 25 juta orang. Salah satu penyebabnya oleh karena konsumsi berlebihan, bukan oleh 80 persen penduduk miskin di 2/3 belahan bumi, tetapi oleh 20 persen penduduk kaya yang mengonsumsi 86 persen dari seluruh sumber alam dunia.

Lalu bagaimanakah dengan praktik, karakteristik dan pola ecocide di Indonesia? Secara nyata, over eksploitasi sumber daya alam, spirit dan ideologi pembangunan, kontrol terhadap pelaku kebijakan dan praktik pembangunan perlu direkonstruksi untuk kelangsungan lingkungan hidup manusia di Indonesia. Indikator ecocide di Indonesia dapat kita tinjau melalui angka-angka berikut, 60 persen urban di perkotaan karena tidak ada lagi ruang hidup yang layak secara material di desa-desa, laju kerusakan hutan 3,8 juta ha per tahun telah mengancam 720.000 nyawa manusia Indonesia setiap tahunnya, krisis air di pulau Jawa saat ini mencapai angka spektakuler yaitu sebesar 32,4 miliar meter kubik pertahun, kurang lebih 400.000 ha tanah-tanah di pulau jawa dikonversi menjadi lahan-lahan industri dan kompleks perumahan, lenyapnya beberapa pulau di Sumatera tanpa ada tindakan antisipasi yang tegas.

Konkretnya adalah telah terjadi ketimpangan pola produksi dan kesenjangan pendapatan antara pihak (individu/komunitas) kaya dan miskin, pengangguran merajalela sebagai ekses dari ketidakmampuan rakyat untuk terlibat dalam kepemilikan dan proses produksi serta kebutuhan dasar rakyat tidak terjamin secara baik. Paradigma, konsep, dan pelaksanaan pembangunan seperti itu menjadi indikasi adanya konspirasi sistematis melalui kekuatan modal, politik, dan kekuasaan terhadap sumber daya alam tanpa menghiraukan kelestarian lingkungan hidup. Jika mengacu pada pendapat Broswimmer, maka ecocide telah terjadi di negeri ini. Yang harus kita lakukan segera adalah konsepsi dan praktik pembangunan ekonomi politik lingkungan hidup yang ada perlu ditinjau dan dikaji ulang. Untuk mendapatkan situasi politik dan ekonomi yang berkeberlanjutan dan seimbang, diperlukan percepatan pemulihan ekologi melalui :

(a) komitmen politik;
(b) ketegasan dan penegakan hukum
(c) perubahan paradigma politik lingkungan;
(d) mengakui posisi komunitas lokal sebagai subjek yang memilki kearifan dalam proses pengelolaan sumberdaya alam.

Karena meskipun situasi ekonomi membaik dan kehidupan masyarakat semakin sejahtera, namun permasalahan lingkungan tidak diupayakan penyelesaiannya, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa dan kita tidak bisa hidup di dalamnya. Mary Robison, Komisaris Tinggi Urusan Hak Asasi Manusia PBB 2002, menyatakan masalah kerusakan lingkungan hidup, kemiskinan struktural seharusnya dilihat sebagai masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di mana penyelesaiannya dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab negara untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia.

Ecocide melingkupi penggunaan senjata pengrusakan massal; apakah nuklir, bakteriologi, atau bahan kimia; ekploitasi sumberdaya alam berlebihan yang menyebabkan bencana alam seperti banjir,  penggunaan alat-alat kemiliteran yang menyebabkan kerusakan permanent lingkungan; usaha-usaha industri besar yang eksploitatif dalam skala besar  untuk melancarkan kepentingan tertentu dan akhirnya memindahkan secara paksa dan permanen terhadap manusia dan hewan dari tempat biasa mereka hidup.

Konsep Ecocide secara analitis diperluas untuk menggambarkan pola-pola bencana kontemporer terhadap dampak buruknya lingkungan hidup dan kepunahan massal ecologi. Ecocide kelihatannya menjadi sebuah istilah kuat untuk kita gunakan disini, ketika pembangunan DAM di Kotopanjang Sumatra Barat menghancurkan vegetasi (tumbuh-tumbuhan) dan tempat tinggal manusia menjadi kubangan besar untuk PLTA atau, pencemaran laut di teluk buyat Sulawesi utara  yang juga mengakibatkan gangguan lingkungan, masyarakatnya pun harus dipindahkan. Telah itu, memperlihatkan kepada kita pada sebuah fenomena ecocide. Sebab ini merupakan usaha-usaha industri besar yang ekploitatif yang akhirnnya menyebabkan kerusakan permanent pada lingkungan hidup dan terganggunya keamanan dan kemampuan hidup manusia.

Keterkaitan antar lingkungan hidup, ekonomi politik modal dan perdagangan bebas menjadi factor sangat penting melihat ecocide itu akan terus terjadi. Arus modal dan perdagangan yang massive akan memobilisasi sumberdaya alam dalam skala besar, manusia akan dikerahkan untuk meninggalkan corak produksi awalnnya menjadi buruh perusahaan-perusahaan coorporasi, agar sumberdaya alam mereka dapat dikuasai dan diekploitasi dengan aman.

Sementara gagasan yang disertai oleh kebiasaan-kebiasaan ilmiah dan kebijakan-kebijakan politik ekonomi, menjadi sebuah sistem kontrol yang terus menerus di kembangkan sesungguhnnya untuk menaklukan wilayah-wilayah koloni secara bertahap, terutama dilakukan untuk melindungi hak-hak paten bagi para penguasa modal. Tipe kapitalisme yang diadopsi oleh bangsa ini sesungguhnnya adalah cara yang tergesa-gesa bagi masyarakat yang konsumtif, bukan bagi rakyat kecil, karena hasil akhirnya akan berupa suatu penggunaan sumber daya bagi pemilik modal dan akan menghasilakan sejumlah limbah yang nyaris lengkap, serta konflik yang berkepanjangan yang diletakan atas kehidupan rakyat kecil.

Sesungguhnya konsern PBB terhadap masalah lingkungan hidup ini telah dimulai, pada tahun 1972 di Swedia melalui penyelenggarakan KTT lingkungan yang pertama di Stockholm. Sepuluh tahun kemudian, saat diselenggarakan Konferensi Lingkungan Hidup kedua (UNCHE II) di Nairobi, Kenya, 1982, gambaran situasinya telah berubah.

The United Nations Environtment Programme (UNEP-Program Lingkungan Hidup PBB) dibentuk sesegera setelah Konferensi Stockholm sebagai badan PBB yang baru di samping tindakan-tindakan lain, konferensi kedua itu berhasil dengan bantuan para pakar internasional dalam memprakarsai teori dan strategi ecodevelopment sebagai alternatif politik pembangunan. Pembahasan ini pun tetap berlanjut sampai pada KTT Bumi di Rio De Janeiro tahun 1992. Hingga terselengganya KTT Bumi 1992, belum ada pengakuan eksplisit keterkaitan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Baru setelah keputusan sidang Komisi Hak Asasi PBB tahun 2001 secara eksplisit diurai kaitan lingkungan dan hak asasi manusia.

Kenyataan menunjukkan lingkungan hidup semakin rusak oleh ulah manusia. Lingkungan diposisikan sebagai obyek eksploitasi: menambang perut bumi tanpa kontrol, menggunduli hutan tanpa kompromi, mencemari air tanpa kendali, dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Pelanggaran terhadap hak asasi lingkungan hidup tersebut mengakibatkan bencana, baik alami maupun buatan manusia, dan telah mengorbankan jutaan nyawa manusia. Perusakan lingkungan hidup oleh segelintir orang atau perusahaan telah menyebabkan penderitaan dan pelanggaran HAM terhadap bagian terbesar manusia lainnya.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Manusia di Stockholm, Swedia, pada 1972, yang mencetuskan Deklarasi Stockholm, merupakan pijakan awal dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan HAM. Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak bisa dijaga tanpa penghormatan atas HAM, dan HAM tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik dan aman. Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak huni. Dalam sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak untuk hidup, kesehatan, keamanan, kecukupan pangan, dan budaya

KOMITMEN PENEGAKAN HAM

Dengan mengacu pada konstitusi kita dan beberapa peraturan perundang-undangan dibidang Hak Asasi Manusia serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka pemerintah sudah waktunya lebih serius dan memprioritaskan menangani maraknya kasus-kasus perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang terjadi saat ini. Pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya alam perlu selalu mencermati keterkaitan HAM dan Lingkungan Hidup. Keseriusan pemerintah ini dapat diwujudkan dalam hal perencanaan aktifitas pembangunan dengan menerapkan instrument penaatan dan perizinan bidang lingkungan hidup secara ketat, konsisten dan proper. Instrument tersebut antara lain berupa AMDAL, UKL/UPL dan peraturan tentang Ambang batas pada media udara dan air. Ditambah lagi adanya kemauan untuk melaksanakan perencanaan penataan ruang yang berbasis ekosistem. Terhadap kasus-kasus perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, upaya penegakan hukum yang dilakukan tidak lagi terbatas pada menindak pelaku dari sisi perbuatannya yang merusak lingkungan, tapi pelaku dapat pula di mintakan pertanggung jawabannya karena sudah melanggar hak asasi manusia seseorang/kelompok masyarakat. Upaya penegakan hukum yang mempergunakan instrument hukum lingkungan hidup dan instrument hukum HAM menjadi bukti kuat komitmen negara Indonesia untuk menghormati dan melindungi HAM warga negaranya.

GERAKAN SOSIAL PILIHAN MEMPERJUANGKAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP

Setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunan besar dan kawasan industri lainnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat berburu, sumber obat-obatan dan sumber kehidupan bagi komunitas lokal semakin banyak yang dikuasai oleh kepentingan sekelompok orang. Sungai-sungai yang selama ini menjadi pemasok air bagi pertanian dan kebutuhan hidup harian rakyat sudah semakin banyak yang tercemar, bahkan beberapa telah mengering.

Rakyat, sebagai pemberi mandat kepada pemerintah, sudah selayaknya memahami hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Hak atas lingkungan hidup telah tersirat dari pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 12(b) Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Deklarasi Hak atas Pembangunan Agenda 21 dan Piagam tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara. Di dalam perangkat kebijakan, amandemen kedua UUD 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lebih jauh, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) menyatakan “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 65 ayat (1) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Selama Bertahun-tahun, WALHI menjadi mainstreaming gerakan lingkungan di Indonesia yang sangat berpengaruh di Indonesia, namun dirasa kurang dalam membangun basis kekuatan rakyat untuk menjamin sumber kehidupan/penghidupan yang berkelanjutan dalam sebuah ekosistem yang berkeadilan. Sehingga secara sadar bahwa persoalan lingkungan tidak hanya bisa dijawab dengan mengatur atau mengelola lingkungan saja, namun masalah politik selalu mempengaruhi gerakan lingkungan menuju perubahan lingkungan yang lebih baik, berkeadilan dan berkelanjutan, maka perubahan strategi dilakukan dengan mengambil peran penting untuk mengintegralkan gerakan lingkungan bersama gerakan sosial dengan mendorong Hak atas Lingkungan sebagai Hak Asasi Manusia. Ini merupakan kristalisasi dari pengalaman empirik WALHI dalam memperjuangkan masyarakat atas akses sumber daya alam dan pendampingan masyarakat atas salah kelola lingkungan oleh negara. Meskipun diakui bahwa idiologi WALHI berpengaruh besar terhadap pola gerakan-gerakan lingkungan di Indonesia namun dalam perkembangannya terdapat organisasi lingkungan yang bergerak dengan menganut paham fasicm dan developmentalis.

Penulis:
ZICO JUNIUS FERNANDO, S.H., M.H. CIL.
(DOSEN PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU, ANGGOTA MASYARAKAT HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI [MAHUPIKI], KETUA WILAYAH SUMBAGSEL ASOSIASI PENGAJAR VIKTIMOLOGI INDONESIA [APVI])