BencoolenTimes.com – Ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), banyak fakta yang muncul kepermukaan, khususnya peran penting Hasto Kristiyanto (HK) dalam perkara yang menjeratnya.
Ditetapkan tersangka, Hasto Kristiyanto memiliki peran penting dan berkaitan dengan perkara dugaan suap yang dilakukan Harun Masiku (HM) dan Saeful Bahri (SB) selaku pemberi suap, serta Wahyu Setiawan (WS) dan Agustiani Tio F (ATF) selaku penerima suap.
Dalam konferensi pers di Gedung KPK RI, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto didampingi Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur dan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan beberapa peran penting Hasto Kristiyanto dalam perkara tersebut.
Baca Juga : Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka Karena Merintangi Penyidikan
Dijelaskan Setyo, dari proses pengembangan penyidikan yang KPK lakukan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan menyuap WS berasal dari HK. Lalu, dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang, HK mengatur dan mengendalikan SB dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan HK dalam memberikan suap kepada WS selaku Komisioner KPU RI saat itu.
HK juga mengatur dan mengendalikan DTI untuk menyusun kajian hukum Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) Nomor : 57P/HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 dan surat permohonan pelaksanaan permohonan Fatwa MA ke KPU RI.
HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk meloby WS agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel. HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada WS melalui ATF.
Baca Juga : Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya
‘’HK bersama-sama dengan HM, SB, dan DTI melakukan penyuapan terhadap WS dan ATF sebesar SGD 19.000 dan SGD 38.350 pada periode 16 Desember 2019 hingga 23 Desember 2019. Agar HM dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019 – 2024 dari Dapil I Sumsel,’’ jelas Setyo secara rinci peran HK.
Atas perbuatan HK tersebut, lanjut Setyo, KPK mengeluarkan Surat Nomor : Sprin.Dik/ 153/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka HK bersama-sama dengan HM dan kawan-kawan, berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada WS bersama dengan ATF terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.
‘’Sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,’’ lanjut Setyo.
Atas perbuatan DTI tersebut, sambung Setyo, KPK mengeluarkan Surat Nomor : Sprin.Dik/ 154/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024. Dengan uraian, penyidikan perkara dugaan TPK yang dilakukan DTI bersama-sama HM dan kawan-kawan, berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada WS bersama ATF terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.
‘’Sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,’’ sambung Setyo.
Selain itu, tambah Setyo, HK diketahui diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain, yaitu memerintahkan Nur Hasan (penjaga rumah aspirasi yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK), untuk meneipon HM. Agar merendam HP nya dalam air dan segera melarikan diri.
Lebih jauh, Setyo mengungkapkan tindak pidana lain HK, sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya (Kusnadi), agar tidak ditemukan KPK. HK juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.(OIL)
