Ketua DPD RI Apresiasi Serapan Dana PEN Yogyakarta

Ketua DPD RI.

BencoolenTimes.com, – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurutnya, serapan dana PEN di DIY berjalan sangat signifikan. Hal itu terbukti dengan realisasi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang berjalan baik di Kota Gudeg.

“Realisasi serapan PEN di Yogyakarta patut kita apresiasi karena berjalan sangat signifikan. Sehingga penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi berjalan cukup baik,” kata LaNyalla, saat ditemui di sela kunjungan kerjanya ke Lampung, Jumat (3/9/2021).

Selain program bantuan, realisasi PEN di Yogyakarta juga disalurkan dalam bentuk insentif yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (nakes) dan bantuan usaha mikro Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“Pada sektor lainnya Yogyakarta juga merealisasikan program padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja hingga mencapai 1.141 orang. Program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) juga terealisasi dengan baik,” tutur mantan Ketua Umum PSSI itu.

Hingga kini, realisasi pemberdayaan ekonomi di Yogyakarta mencapai Rp59,55 miliar atau 45,76 persen. Senator Dapil Jawa Timur itu berharap hal tersebut dapat menghidupkan kembali ekonomi yang terdampak.

“Publik mengenal Yogyakarta dengan segudang kreativitas yang mampu menggerakkan roda ekonomi. Oleh karena itu, serapan dana PEN ini diharapkan mampu menekan pelambatan laju pertumbuhan ekonomi Yogyakarta,” kata LaNyalla.

Ditambahkannya, suksesnya vaksinasi dan rencana dibuka kembali sektor pariwisata diharapkan dapat mendorong secara otomatis pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat di Yogyakarta.

Sebagaimana diketahui, total alokasi anggaran program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu yang besarnya Rp695,2 triliun.

Dalam perkembangannya, program PEN
2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,77 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19 akibat penularan varian Delta.(*)