BencoolenTimes.com, – Kawasan wisata Pantai Panjang belum dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
Ketua Komisi ll DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP MM meminta agar Pemprov Bengkulu segera membuatkan peraturan Gubernur (Pergub) untuk dasar pemungutan pajak dan distribusi daerah sehingga dapat menghasilkan PAD.
“Kepada Gubernur Bengkulu beserta jajarannya untuk segera menuntaskan rancangan peraturan gubernur tentang perizinan dan pengelolaan kawasan Pantai Panjang,” kata Jonaidi, Sabtu (10/6/2023).
Menurut Jonaidi, Pemprov Bengkulu sangat lambat merancang peraturan gubernur tentang perizinan dan pengelolaan kawasan Pantai Panjang. Sehingga membuat Pemprov Bengkulu kehilangan PAD dari pengelolaan kawasan Pantai Panjang.
“Sangat disayangkan sekali, Pemprov Bengkulu dinilai lamban dalam merancang Pergub ini, sedangkan aset kita terus dipakai oleh pihak ke tiga,” papar Jonaidi.
DPRD Provinsi Bengkulu sangat menyoroti betul tentang regulasi Pergub Bengkulu untuk segera dituntaskan. Mengingat, aset Pemprov Bengkulu kawasan Pantai Panjang terus dipakai hingga mengalami kerusakan, namun daerah tak mendapatkan apa-apa.
“Sudah banyak pihak ke tiga ingin membayar pajak daerah, namun terkendala regulasi hingga tidak bisa memungut PAD sektor Pantai Panjang ini, kita menginginkan agar PAD dipungut dulu segera,” jelasnya.
Kalau tidak segera dibuatkan Pergub ini, Jonaidi menyarankan agar Pemprov Bengkulu menutup terlebih dulu usaha di kawasan Pantai Panjang sampai terbit regulasi baru.
“Sebaiknya, kalau Gubernur Bengkulu tidak segera menerbitkan Pergub retribusi ataupun sewa pinjam pakai maka seluruh pihak ke tiga yang izinnya sudah habis untuk dinonaktifkan dahulu,” tukasnya. (JRS)
