Ombudsman: Sekolah Dilarang Menahan Ijazah

Kantor Ombudsman Bengkulu.

BencoolenTimes.com, – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu menanggap persoalan banyaknya ijazah alumni SMKN di Kota Bengkulu yang tertahan oleh pihak sekolah karena tunggakan SPP yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan di Bumi Kelahiran Sang Saka Merah Putih.

Jaka Andika, Kepala Asisten Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu menyebutkan, mengacu pada aturan dan regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2008 pasal 52 huruf e dan h ada mengatur, untuk SMA atau SMK yang tidak lagi masuk wajib belajar memang bisa dilakukan pungutan namun tetap pada ketentuan dan persyaratannya.

“Salah satu ketentuan untuk pungutan tersebut adalah pertama, apakah peserta didik atau wali murid mampu untuk membayar iuran atau pungutan dari sekolah. Selanjutya, tidak ada implikasi atau konsekuensi apabila pihak yang dalam hal ini apakah peserta didiknya tidak bisa membayar pungutan tersebut, nah tidak ada implikasi dalam hal ini masalah akademik,” kata Jaka, Kamis (26/8/2021).

Masalah akademik yang dimaksud, sambung Jaka, dilarang menahan ijazah peserta didik maupun tidak memperbolehkan peserta didik mengikuti ujian, karena aturannya sudah jelas bahwa tidak boleh ada penahanan.

“Tapi itu secara keseluruhan, keseluruhan itu baik SMA maupun SMK. Jadi tentu kita berlandaskan aturan hukum dari aturan tersebut, seharusnya setiap sekolah mengacu pada aturan tersebut dalam hal ini SMA maupun SMK. Ya memang tidak boleh karena aturan perundang-undangannya mengatakan seperti itu kalau untuk penahanan ijazah,” jelas Jaka.

Namun, lanjut Jaka, tentu harus melihat, misalnya ada kasus maupun permasalahan harus dilihat dulu penyebabnya secara keseluruhan.

“Jadi semuanya harus kita lihat, jangan satu pihak saja, sampai kita menemukan yang menjadi permasalahan pokoknya itu seperti apa. Kami perlu melihat ini secara keseluruhan dan belum bisa menyimpulkan salahnya yang siapa, apakah salah pihak peserta didik, apakah seperti apa, kita harus melihat itu semua sampai kita menyimpulkan. Tentu nanti kami dari Ombudsman kalau secara keseluruhan, contohnya masuk laporan masyarakat apapun itu laporannya kalau dalam laporan itu ada dugaan Maladministrasi hasilnya kita sampaikan setelah kita memeriksa di ombudsman dan nanti ada tindakan korektif kalau misalnya laporan tersebut ada Maladministrasi berdasarkan pemeriksaan yang kita lakukan,” tutup Jaka. (JRS)