BencoolenTimes.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menunjukkan komitmennya dalam mengakomodir aspirasi masyarakat, khususnya para pekerja dan juru parkir, melalui audiensi bersama Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Bengkulu di Ruang Hidayah II, Kantor Walikota Bengkulu, Kamis, 10 September 2026.
Audiensi yang dipimpin Pj Sekda Kota Bengkulu Medy Pebriansyah bersama jajaran Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait tersebut menjadi ruang dialog untuk mendengarkan sekaligus mencari solusi atas sejumlah persoalan yang disampaikan para pekerja.
Rombongan Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dipimpin Ketua Aliansi Rendra Ginting. Sejumlah aspirasi yang disampaikan antara lain terkait penataan titik parkir Zona 6 Pasar Panorama, pengembalian Surat Perintah Tugas (SPT) juru parkir kepada pemilik awal pascapenertiban, serta usulan pengaktifan kembali juru parkir di gerai-gerai Alfamart.
Pj Sekda Kota Bengkulu Medy Pebriansyah mengatakan, terdapat dua poin utama yang menjadi pembahasan dalam audiensi tersebut. Pemkot, kata dia , berupaya mencari jalan tengah agar persoalan yang muncul di lapangan tidak berkembang menjadi konflik.
”Siang hari ini kita sudah menerima perwakilan dari Aliansi Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Bengkulu. Ada dua poin besar yang tadi dibahas. Pertama menyangkut parkir di sekitar Pasar Panorama Zona 6, ada beberapa titik yang dianggap masih ada masukan. Kita sudah cari jalan tengahnya, termasuk ada satu titik di Jalan S. Parman. Untuk perparkiran, insya Allah nanti ada solusi terbaiknya,”ujar Medy.
Menurut Medy, Pemkot Bengkulu juga akan melakukan koordinasi lanjutan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan para juru parkir untuk memastikan penataan di lapangan berjalan tertib serta mencegah terjadinya perselisihan.
”Harapan kita tidak ada bentrok-bentrokan lagi antara petugas parkir yang sudah kita tetapkan dengan juru parkir yang merasa dulu pernah bertugas di sana. Insya Allah ada solusinya, ada titik-titik baru atau juru parkir yang dievaluasi karena melanggar komitmen di SPT, sehingga yang berselisih ini bisa ditugaskan di sana,” jelasnya.
Selain persoalan parkir di kawasan Pasar Panorama, Pemkot Bengkulu turut menampung aspirasi terkait keberadaan juru parkir di gerai-gerai Alfamart.
Medy menjelaskan, usulan tersebut akan dikaji dengan mempertimbangkan aturan dan regulasi yang berlaku. Saat ini, pengelolaan parkir di gerai Alfamart diarahkan menjadi pajak parkir yang ditangani langsung oleh pihak manajemen dan disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Tadi ada aspirasi juga menyangkut pelaksanaan parkir di Alfamart. Kawan-kawan aliansi mengusulkan agar kembali ada juru parkir dari petugas yang dulu pernah bertugas di sana. Namun karena kebijakan dari manajemen Alfamart dan ada masukan masyarakat agar tidak memberatkan konsumen, saat ini diajukan menjadi pajak parkir yang langsung di-handle manajemen ke kas daerah sebagai PAD,” terang Medy.
Ia menegaskan, Pemkot Bengkulu tidak menutup ruang untuk mencari solusi terbaik atas aspirasi tersebut. Koordinasi dengan manajemen pusat Alfamart serta kajian terhadap regulasi daerah akan dilakukan secara paralel sebelum keputusan akhir diambil.
”Kebijakan Alfamart ini kan perusahaan nasional, jadi tidak bisa langsung diputuskan oleh perwakilan cabang Bengkulu. Nanti akan disampaikan ke manajemen pusat. Secara paralel, Pemerintah Kota juga akan mengkaji secara aturannya, apakah ada kemungkinan retribusi kembali atau tetap pajak parkir. Kita rumuskan jalan terbaik dengan mempertimbangkan masukan rapat hari ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Bengkulu Rendra Ginting mengapresiasi ruang dialog yang diberikan Pemkot Bengkulu. Pihaknya meminta waktu sekitar satu bulan untuk merumuskan keputusan terkait penempatan para pekerja parkir.
”Kita minta sebulan. Sebenarnya harus ada keputusan, tapi ada solusi bahwa artinya orang-orang ini tetap bekerja di zona aman. Mungkin nanti titiknya saja agak sedikit bergeser. Nah, itu mereka minta waktu tadi, kurang lebih sebulan sudah ada keputusan,” kata Rendra.
Untuk persoalan juru parkir di gerai Alfamart, Rendra mengatakan pihak manajemen saat ini tengah menyampaikan kronologis persoalan kepada kantor pusat di Jakarta untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.
Sebagai bentuk penghormatan terhadap proses komunikasi tersebut, Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sepakat menunda rencana aksi demonstrasi di gudang Alfamart yang sebelumnya dijadwalkan pada 12 September 2026.
”Nah, yang kedua masalah Alfamart. Tadi sudah dijelaskan Alfamart, artinya sudah kita kasih tahu kronologisnya semua. Jadi pihak Alfamart meminta waktu, dia akan berkomunikasi dengan orang Jakarta. Nanti kalau dia sudah mendapat bahasanya, disampaikan ke kita,” jelas Rendra.
Ia menegaskan, pihaknya masih memberikan ruang bagi proses penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah. Namun, apabila nantinya tidak ada keputusan yang dianggap memberikan kepastian bagi pekerja, aliansi buruh akan kembali memperjuangkan aspirasi anggotanya.
”Karena kita sampaikan tadi, harusnya kita tanggal 12 ini aksi di gudang Alfamart. Tapi kita tunda dulu, kita tunggu keputusan itu. Namun kalau tidak ada keputusan, ya kami memperjuangkan hak pekerja,” pungkasnya. (JUL/RLS)
){kind=link}