Program Pemprov Terancam Tak Terealisasi, Dewan Ingatkan Tegas

Herwin, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang menggunakan kemeja putih.

BencoolenTimes.com, – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Herwin Suberhani menyoroti sejumlah kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu yang terancam tak teralisasi sepenuhnya.

Ketua Fraksi Gerindra ini menilai program pembangunan sarana infrastruktur yang sudah dialokasikan dalam APBD tahun ini terancam tidak terealisasi lantaran banyaknya pemangkasan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Kami sepakat dengan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu terkait APBD Perubahan tahun ini. Karena bagaimana pun dalam pengelolaan keuangan daerah, tentunya harus berproses dan program yang dicanangkan tujuannya baik,” kata Herwin, Kamis (02/09/2021).

Herwin mengingatkan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tetap fokus dalam menjalankan program skala prioritas dan program prioritas daerah.

“Jika memang program prioritasnya untuk penanganan dampak pandemi, maka harus fokus. Mulai dari perencanaan hingga realisasinya nanti seperti apa,” ungkap Herwin.

Herwin mengatakan, pihaknya akan mengawal kegiatan eksekutif untuk merealisasikan kegiatan. Apalagi sejauh ini capaian serapan anggaran masih tergolong rendah.

“Ketika program itu termasuk skala prioritas, ya segera direalisasikan dan jangan ada kesan ditunda-tunda,” tegas Herwin.

Sejauh ini PUPR Provinsi sendiri telah mengusulkan 6 paket kegiatan dengan anggarannya berkisar Rp20 miliar dan belum selesai menjalani proses lelang.

“Jika dalam proses lelang, penandatanganan kontrak akhir bulan depan, tentunya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan,” kata Kepala Dinas PUPR, Sri Mulyani.

Terlebih kata Kepala Dinas PUPR, kegiatan yang dimaksud berupa pembangunan gedung, di mana pelaksanaannya lebih detail, seperti kerapian sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Untuk itu, pada APBD P pihaknya belum dapat memastikan bakal mengusulkan anggaran untuk pembangunan atau tidak lantaran akan melihat kondisi keuangannya.(PPJ)