BencoolenTimes.com, – Diketahui, tim tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Bank Bengkulu soal pemberian reward bendahara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2015 hingga 2019 dananya ditaksir mencapai Rp 15 miliar.
Terkait pemberian reward yang diusut Kejati Bengkulu tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu Kepala OJK Bengkulu, Tito Adji Siswantoro mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan untuk dihentikan pemberian reward tersebut sesuai dengan surat edaran dan imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Nah itu setahu saya, bulan februari dihentikan gak boleh lagi menggunakan fee atau member get member itu, sejalan dengan imbauan atau edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini nanti kita juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi,” jelas Tito, Jumat (26/3/2021).
Seperti dilansir sebelumnya, dugaan korupsi Bank Bengkulu soal pemberian reward bendahara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2015 hingga 2019 dananya ditaksir mencapai Rp 15 miliar. Di tahun 2014 lalu telah dilakukan pengawasan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu.
Konsen pengawasan OJK Provinsi Bengkulu tahun 2014 tersebut adalah hal yang dilakukan oleh Bank Bengkulu memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang yang terkait dengan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selanjutnya baik di OJK maupun Bank Indonesia pengawas sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2014 dan 2019.
Selanjutnya KPK juga sudah memberikan surat edaran bahwa pemberian fee kepada Pembendaharaan gaji itu dilarang apabila diberikan langsung kepada individu bendaharaan karena mereka tergolong dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggaraan Negara. (Bay)
