Home Info Kota Tata Krama Gaya Pemprov Buat Dewan Tertegun, Tapi Tidak Kaget

Tata Krama Gaya Pemprov Buat Dewan Tertegun, Tapi Tidak Kaget

Dediyanto bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bengkulu, kemarin (7/4/2021) mengikuti video conference rapat koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi bersama Pimpinan KPK RI.

BencoolenTimes.com, – Terkait tontonan yang kurang ladzim dalam acara di Pemda Provinsi (Pemprov) Bengkulu bertema koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang mengundang kepala daerah, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Rabu (7/4/2021) kemarin, juga mendapat perhatian anggota DPRD Kota Bengkulu, Dediyanto.

Sikap Pemprov terhadap Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi yang mewakili Walikota Bengkulu Helmi Hasan secara lembaga Pemkot, dinilai kurang enak dipandang sehingga wajar menjadi perhatian banyak masyarakat dan mengkritik cara Pemprov yang dinilai kurang etis.

“Kebetulan saya menyaksikan langsung secara virtual sebagai peserta (acara di Balai Semarak) tersebut. Tapi saya mendengar bahwa Wawali sudah minta agar semua yg menyaksikan praktek tersebut berbaik sangka saja dan memaklumi,” kata Dediyanto.

Meski demikian, lanjut Dediyanto, Wawali menyayangkan namun memaklumi dan tidak mau berlarut karena sosok Dedy Wahyudi sudah terlatih untuk hal-hal yang demikian.

“Menurut saya, sesungguhnya ada tata krama secara inclass dan outclass. Inclass seperti kejadian kemarin, di mana unsur memberi apresiasi atas tamu yang hadir  tidak dilakukan kepada Wakil Walikota,” ungkap Dediyanto.

Dewan Kota ini juga menilai, ada praktek ambigu saat penandatanganan dengan tidak dipanggilnya Wawali sebagai simbol Pemerintah Kota Bengkulu.

Sementara pada saat penyerahan sertifikat, Pemerintahan Kota Bengkulu dipanggil, “Dari sini ada problem inkonsistensi,” sorot Dediyanto.

Namun etika outclass, kata Dediyanto, jauh lebih berbahaya. Seperti alokasi dana untuk RSHD Kota Bengkulu yang tak kujung diberikan.

“Padahal pemberian dana tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan paripurna untuk warga Kota Bengkulu juga warga kabupaten, yang prakteknya banyak juga berobat di RSHD,” kata Dediyanto.

Terkini etika DBH, lanjut Dediyanto, Pemkot sudah berulangkali menagih Pemprov, karena itu hak warga kota yang tak kunjung dilunasi, sehingga membuat warga bertanya.

Dediyanto berharap praktek tata krama yang tidak egaliter, apalagi pada acara yg melibatkan publik, tidak terjadi lagi agar koordinasi secara teknis dan substansi Pemprov dan Pemkot berjalan dengan baik.(Bay)