BencoolenTimes.com – Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, resmi melantik 10 Kepala Dinas (Kadis) defenitif di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
10 Kadis yang dilantik tersebut yakni, Anshar Amin jabat Kadis Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Ilham Putra jabat Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Toni Hastri Putra jabat Kadis Perhubungan Kota Bengkulu, Nina Nurdin jabat Kadis Pariwisata Kota Bengkulu.
Alex Periyansyah jabat Asisten l, Neli Hartati jabat Kadis Kesehatan Kota Bengkulu, Afrayenita jabat Kadis Sosial Kota Bengkulu, Eka Saputra jabat Kadispora Kota Bengkulu, Rozi Putra jabat kadis Perdagrin dan Sri Putri Yani jabat Kepala DPMPTSP.
Dalam sambutannya, Dedy Wahyudi menegaskan, pelantikan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia mengingatkan para pejabat yang dilantik agar benar-benar memahami tanggung jawab besar yang kini diemban.
”Pelantikan hari ini menjadi catatan sejarah dan jangan dianggap ini sebagai formalitas. Camkan betul tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan,” tegas Dedy Wahyudi, Senin, 13 April 2026.
Ia juga menyinggung tantangan global yang turut berdampak pada kebijakan daerah, termasuk dinamika geopolitik yang berimbas pada kondisi fiskal. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran untuk mampu bekerja secara tim dan tidak mudah mengeluh dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
”Saya tidak mau kerjanya hanya mengeluh. Pasti ada tantangan dan kendala di lapangan. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula beban dan tanggung jawab,” ujarnya.
Walikota juga menekankan pentingnya kinerja yang terukur dan berbasis hasil. Ia menyebut bahwa setiap pejabat telah menandatangani pernyataan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan.
”Jangan banyak teori dan sibuk sendiri, tapi tidak ada kinerja. Walikota butuh tim yang solid, tegak lurus, dan satu komando,” tambahnya.
Dedy Wahyudi menjelaskan dalam birokrasi terdapat sistem evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala, mulai dari tiga bulan, enam bulan, hingga satu tahun. Evaluasi ini menjadi tolok ukur dalam menilai capaian dan kontribusi setiap pejabat.
Ia juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang cepat dan responsif terhadap keluhan masyarakat. Menurutnya, aparatur pemerintah harus hadir sebagai solusi di tengah masyarakat.
”Urusan pelayanan publik dan keluhan masyarakat harus responsif. Ini menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya. (JUL)



