BencoolenTimes.com – Bambang Hermanto, Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Hanura, menggelar reses di Daerah Pemilihan 3 Kota Bengkulu, meliputi Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu, Minggu, 15 Februari 2026.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai aspirasi masyarakat mengemuka, terutama terkait persoalan BPJS Kesehatan dan administrasi kependudukan.
Dalam pertemuan yang berlangsung aktif tersebut, warga banyak menyampaikan keluhan mengenai status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan. Mereka mengaku baru mengetahui kepesertaan BPJS tidak aktif saat hendak berobat ke rumah sakit maupun puskesmas.
”Masih banyak masyarakat kita yang kepesertaan BPJS-nya nonaktif tanpa sepengetahuan mereka. Saat mau berobat, baru diketahui statusnya sudah tidak aktif. Ini tentu menjadi kendala serius,” sampai Bambang yang juga Ketua Komisi l DPRD Kota Bengkulu.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, hampir 15 ribu warga Kota Bengkulu terdampak penonaktifan PBI sejak awal Januari lalu. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan karena sebagian warga membutuhkan layanan kesehatan rutin.
Namun demikian, Bambang menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah ditindaklanjuti. Pemerintah Kota Bengkulu melalui skema BPJS gratis yang dibiayai APBD mengambil langkah untuk mengakomodir warga yang terdampak penonaktifan.
”Alhamdulillah sudah dituntaskan oleh BPJS Kota Bengkulu. Yang nonaktif kita tangani melalui program BPJS gratis dari APBD Kota Bengkulu,” jelasnya.
Selain persoalan kesehatan, warga juga menyampaikan keluhan terkait data administrasi kependudukan. Banyak ditemukan kesalahan penulisan nama, termasuk penggunaan spasi yang tidak sesuai, yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
Bambang mengingatkan masyarakat untuk lebih teliti dalam memeriksa dokumen kependudukan, terutama data anak, agar tidak terjadi kendala saat mengurus administrasi penting di masa depan.
”Pastikan kembali penulisan nama sudah benar. Jangan sampai ada kesalahan atau penggunaan spasi yang keliru, karena dampaknya bisa panjang,” tegasnya.
Ia menegaskan, reses menjadi momentum penting untuk menyerap langsung persoalan riil yang dihadapi masyarakat di dapilnya, sehingga dapat diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. (JUL)
