asd
Thursday, July 25, 2024
spot_img

Aktor Utama Kasus Tambang Ilegal di Benteng Terindikasi Lolos dari Jerat Hukum ?

BencoolenTimes.com, – Kasus tambang batu bara ilegal di Desa Kota Niur Kecamatan Semindang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) Provinsi Bengkulu terus disorot publik. Pasalnya, diduga dalam kasus tersebut melibatkan seorang pemodal dari Jakarta inisial H. Sejauh ini, baru dua orang yang ditetapkan tersangka oleh Polda Bengkulu yakni MA dan KS selaku operator alat berat dan koordinator lapangan.

Ketua Front Pembela Rakyat (FPR) Provinsi Bengkulu, Rustam Efendi, SH menilai, jika melihat dari penanganan perkara yang sedang berjalan, terdapat indikasi bahwa terduga pemodal bisa lolos dari jerat hukum. Hal ini jangan sampai terjadi, oleh sebab itu, Ditreskrimsus Polda Bengkulu harus terbuka ke publik.

“Jika ini tidak dikawal, maka indikasi terduga pemodal lolos dari jerat hukum bisa saja terjadi. Polda Bengkulu dalam hal ini harus terbuka ke publik, terutama berkaitan dengan penanganan perkara terhadap pemodalnya. Sampai sekarang kita belum tau, apakah pemodal ini sudah diperiksa atau belum kita tidak tau, karena belum ada rilis perkembangannya,” kata Rustam Efendi, Sabtu (10/6/2023).

Rustam menyayangkan, jika ujung dari kasus tambang ilegal yang menjadi sorotan publik tersebut hanya sebatas dua tersangka saja. Karena, menurut Rustam, aktor utamanya bukanlah dua tersangka itu, melainkan pemodal. Rustam menilai, peran dua tersangka hanyalah pekerja yang dibayar pemodal untuk melakukan penambangan secara ilegal.

“Jangan sampai kasus yang menjadi perhatian publik ini hanya sebatas dua tersangka, tapi siapa pemodalnya juga harus jadi tersangka, karena pemodal itu kita nilai sebagai aktor utamanya, jadi harus segera ditetapkan tersangka karena melihat ramgkaian kasusnya sudah jelas,” terang Rustam.

Sementara, Sekjen Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Sony Taurus terus mendesak Polda Bengkulu agar segera memproses dan menetapkan pemodal sebagai tersangka.

“Kita dukung Polda Bengkulu untuk menetapkan pemodal sebagai tersangka. Kita akan kawal, jangan sampai pemodal ini lepas dari jerat hukum,” ungkap Sony.

Sony menyebut, jika Polda tidak menyentuh atau menetapkan pemodal sebagai tersangka, maka dapat dipastikan, pengusutan kasusnya tidak tuntas. Sedangkan perkara ini menjadi perhatian publik, tidak hanya perhatian masyarakat, bahkan DPRD Provinsi Bengkulu turut meminta Polda menuntaskan perkara siapapun yang terlibat.

“Kita sangat berharap ini benar-benar dituntaskan, jangan hanya batas yang melakukan penambangan, tetapi juga pemodal dan lainnya yang ada indikasi terlibat didalamnya,” jelas Sony.

Terpisah, informasi yang didapat media ini, masa penahanan terhadap kedua tersangka sudah habis. Terkait informasi tersebut, media ini telah mengonfirmasi Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu, Kombes Pol. Dodi Ruyatman melalui pesan WhatsApp, guna memastikan kebenarannya, namun sayangnya pejabat Polda tersebut tidak memberikan jawaban hingga berita ditayangkan.

Media ini juga telah berulang kali menanyakan perkembangan kasus kepada pihak Polda Bengkulu, namun hingga kini belum mendapatkan informasi perkembangannya.

Disisi lain, media ini juga telah mengonfirmasi Penasehat Hukum kedua tersangka yakni Dian Ohzora, namun pihaknya belum enggan berkomentar berkaitan dengan perkara tersebut. “No comment dulu lah ya,” ucap Dian saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp.

Berdasarkan informasi berhasil dihimpun media ini, terduga pemodal tambanga batu inisial H yang tinggal di Jakarta tersebut bukan hanya pemodal, namun juga pemilik alat berat yang digunakan tersangka beraktivitas melakukan pertambangan ilegal.

Belum lama ini, terduga pemodal infonya datang ke Bengkulu, namun belum diketahui kedatangannya itu berkaitan dengan perkara tersebut atau yang lainnya.

“Sekitar dua atau tiga minggu lalu, pemodalnya ke Bengkulu,” kata sumber yang dirahasiakan.

Media ini sebelumnya juga telah mengonfirmasi H berkaitan dengan dugaan dirinya sebagai pemodal. Namun H tidak memberikan jawaban.

Kasus tambang batu bara ilegal ini menuai sorotan publik, banyak pihak mulai dari organisasi masyarakat, Front Pembela Rakyat (FPR), Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) hingga DPRD Provinsi Bengkulu, mereka mendorong Polda Bengkulu mengungkap aktor lainnya yang terlibat dalam aktivitas tambang batu bara ilegal tersebut.

Pihak-pihak ini menilai ada aktor intelektual atau pemodal dibalik aktivitas tambang batu bara ilegal di kawasan Hutan Produksi tersebut. Oleh sebab itu, Polda Bengkulu diharapkan dapat mengungkapnya secara tuntas dan terang, lalu disampaikan ke publik.

Terlepas dari aktor intelektual dibalik tambang batu bara ilegal tersebut, mereka juga meminta Polda Bengkulu mengusut legalitas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang digunakan para pelaku tambang batu bara ilegal. Terlebih lagi, khusus pengangkutan dan penjualan batu bara, tersangka menggunakan perusahaan atas nama CV. Laksita Buana.

Kasus tambang batu bara ilegal di Bengkulu Tengah ini info didapat media ini juga dimonitor pemerintah pusat, bahkan RI 1 turut memonitor.

Sekadar mengingatkan, dalam kasus ini, Tim Ditreskrimsus Polda Bengkulu menetapkan 2 tersangka yakni MA dan KS dalam kasus tambang batu bara ilegal. Polda juga mengamankan barang bukti dua unit alat berat jenis excavator di lokasi pertambangan, serta ribuan ton batu bara yang telah dikemas di dalam karung.

Peran masing-masing tersangka ini, selaku pengelola tambang ilegal dan operator alat berat. Penambangan batu bara diduga ilegal itu dilakukan sejak bulan November 2022 lalu. Modusnya, tersangka melakukan penambangan ilegal dengan menggali batu bara menggunakan alat berat jenis excavator.

Setelah batu bara digali, tersangka kemudian memperkerjakan orang untuk mengemas batu bara menggunakan karung. Selanjutnya, batu bara hasil penambangan ilegal tersebut dijual ke Jakarta menggunakan jasa angkutan darat.

Tersangka menjual batu bara hasil penambangan tanpa izin dengan menggunakan legalitas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP). Khusus pengangkutan dan penjualan batu bara, tersangka menggunakan perusahaan atas nama CV. Laksita Buana, termasuk jasa angkutannya.

Kedua tersangka dijerat Pasal 158 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. (BAY).

Related Articles

Latest Article

admin2
admin2
Untuk Informasi lebih lanjut tentang berita yang anda baca silahkan menghubungi kami. +6281382248493
error: Opss tulisan ini dilindungi Hak Cipta !!