BencoolenTimes.com, – Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bengkulu SY ditahan tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebong atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Rakyat di Desa Pelabuhan Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong tahun 2018 yang merugikan negara hingga Rp 393 juta. Saat pengerjaan proyek itu, SY sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjabat sebagai Kepala Disperindag-Kop (Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM) Lebong.
Kasi Pidsus Kejari Lebong, Ronald Thomas Mandrofa saat konferensi pers di halaman Kejari Lebong, Selasa (24/11/2020) mengatakan, selain menahan SY, Kejari Lebong juga RF selaku rekanan pada proyek tersebut. Keduanya telah ditetapkan tersangka pada 7 September 2020 lalu.
“Saat itu keduanya belum ditahan karena dianggap kooperatif dalam menjalani pemeriksaan dan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa P21. Kedua tersangka langsung kita tahan sembari menunggu jadwal sidang. Kedua tersangka kita titipkan di Rutan Polres Lebong,” terang Ronald Thomas.
Ronald Thomas menerangkan, kedua tersangka disangkakan atas tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pasar Rakyat di Desa Pelabuhan Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong tahun 2018 dengan nilai Rp 5,4 miliar.
Dugaan korupsi ini terungkap berawal dari adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui Kementerian Perdagangan tahun 2019 lalu. Dalam LHP tersebut, terdapat temuan Kerugian Negara senilai Rp 393 juta dan ditetapkan menjadi Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Saat itu tersangka diberi waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan TGR tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, yang bersangkutan tidak juga menyelesaikannya. Sebenarnya tersangka telah mengembalikan TGR hasil temuan BPK RI.
“Namun pengembalian dilakukan setelah status perkaranya dinaikkan menjadi penyidikan sehingga tidak dapat menggugurkan perkara pidananya,” jelas Ronald Thomas
Tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman
20 tahun penjara. (Aje)
