BencoolenTimes.com, – Menjelang Pemilu 2024 mendatang, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah berkomitmen menjaga kondusifitas dan kelancaran pesta demokrasi di Indonesia.
Hal ini diungkapkan Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani, semua pihak harus ikut terlibat dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
“Setidaknya, ada enam pihak yang ikut terlibat mensukseskan pemilu, yakni penyelenggaraan pemilu, aktor yang ikut dalam pemilu, Pemerintah Daerah yang mendukung, rakyat pemegang kedaulatan dan pers atau pihak yang ikut menyuarakan serta kaum yang peduli terhadap pemilu itu sendiri,” kata Syarmadani, Kamis (19/1/2023) di Hotel Mercure Bengkulu.
Dijelaskan Syarmadani, banyak faktor yang bisa menyebabkan pemilu menjadi tidak aman atau rawan, akan tetapi Pemerintah Daerah harus dapat menjaga kondusifitas pemilu.
“Sesuai amanat di Pasal 434 Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya kondusif misalnya sosialisasi,” ungkapnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Pemprov Bengkulu Hamka Sabri mengatakan bahwa, Pemerintah Daerah memiliki fungsi atau peranan dalam pemilu.
“Pertama, Pemerintah Daerah akan menyiapkan anggaran untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan. Lalu, kedua Pemerintah Daerah akan menyiapkan data awal diberikan kepada KPU untuk dilakukan verifikasi. Ketiga, Pemerintah Daerah akan menjamin stabilitas politik keamanan,” jelas Hamka Sabri.
Lanjutnya, dalam menjaga keamanan pemilu 2024 nanti, Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara untuk menjaga fungsi stabilitas sehingga tahapan pemilu sampai pasca pemilu berjalan aman.
Terakhir, Hamka Sabri menambahkan, bahwa Pemerintah Daerah akan menjamin netralitas ASN sehingga tidak akan menimbulkan konflik. “Inilah peran fungsi dari pemerintah dalam rangka mensukseskan pemilihan umum,” pungkasnya. (JRS)
