BencoolenTimes.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian tetap menjalankan sejumlah program prioritas meski harus menanggung kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data rekapitulasi utang DBH 2023 hingga 2026, kewajiban DBH tahun anggaran 2023-2024 tercatat sebesar Rp254,51 miliar. Beban tersebut menjadi salah satu kewajiban fiskal yang harus diselesaikan Pemprov Bengkulu.
Kondisi tersebut harus ditangani di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pada 2025, anggaran DBH tercatat sekitar Rp189,22 miliar, dengan Rp57,14 miliar dialokasikan untuk pembayaran utang DBH tahun sebelumnya dan Rp122,48 miliar untuk kewajiban tahun berjalan.
Skema tersebut membuat sebagian anggaran DBH 2025 harus digunakan untuk menyelesaikan kewajiban dari tahun sebelumnya. Kondisi ini turut membatasi ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Tetap Jalankan Program Prioritas
Meski menghadapi beban kewajiban DBH dan efisiensi anggaran, Pemprov Bengkulu tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program prioritas pada 2025.
Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan di sembilan kabupaten dan satu kota, ambulans gratis untuk seluruh desa, jaminan kesehatan masyarakat gratis, serta bantuan kendaraan arm roll dan bak arm roll untuk kabupaten dan kota.
Berdasarkan data yang dihimpun, total alokasi program prioritas tersebut pada 2025 mencapai sekitar Rp691,83 miliar. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan, termasuk program pengaktifan Gedung Fatmawati RSUD M Yunus Bengkulu.
Program prioritas tersebut berlanjut pada 2026. Pemprov Bengkulu mengalokasikan sekitar Rp439,22 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan, Rp38,64 miliar untuk program ambulans gratis seluruh desa, serta Rp44,25 miliar untuk program jaminan kesehatan masyarakat gratis.
Total alokasi tiga program prioritas tersebut pada 2026 mencapai sekitar Rp522,12 miliar.
Data tersebut menunjukkan Pemprov Bengkulu harus membagi ruang fiskal antara penyelesaian kewajiban DBH tahun sebelumnya, pembayaran kewajiban tahun berjalan, serta pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik. (JUL/RLS)
 Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian tetap menjalankan sejumlah program){kind=link}