BencoolenTimes.com, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sudah menerima pengajuan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatangkan, dana yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 200 Miliar. Dana yang cukup besar ini menjadi sorotan dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
Ketua Komisi l DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, meminta Pemprov yang sedang melakukan verifikasi dana Pilkada harus benar-benar efektif dan efisien. Jangan sampai gara-gara Pilkada pembangunan di Provinsi Bengkulu terhambat karena APBD terserap untuk Pilkada.
“Kita minta dengan OPD terkait, betul-betul mengkonsep ulang, sehingga anggaran itu efektif dan efisien,” kata Dempo, Senin (12/6/2023).
Dempo menyatakan, dana Pilkada sudah diajukan Rp 200 miliar lebih dan sekarang tahap verifikasi ulang oleh OPD terkait untuk menyesuaikan kebutuhan Pilkada.
“Menurut saya harus ada pembagian beban kerja antara Provinsi dan kabupaten, karena yang namanya Pilkada 2024 nanti akan di lakukan secara serentak,” ucap Dempo.
Dempo menyatakan, dari dana yang diajukan tersebut harus diefisienkan, antara Pemprov dan Pemkab maupun Kota harus saling meringankan, jangan sampai saling memberatkan atau doble kebutuhan yang sama.
“Nah asumsi saya dari Rp 200 miliar lebih itu, itu bisa dikerucutkan lagi lebih kecil, mana yang urgent mana yang tidak urgent,” ujar Dempo.
Kemudian, ia memberikan contoh seperti pengajuan kursi KPU dan Wifi yang memang sudah ada maka seharusnya tidak perlu lagi untuk di anggarkan kembali. “Memang selama ini tidak ada wifi, ini contoh saja, belum cek betul iya,” paparnya.
Dempo menuturkan, jika hal-hal urgent, misalnya honorer penyelenggara, itu wajib tidak mungkin tidak ada. Kertas suara harus ada. Sedangkan kalau kotak suara maka cek dulu hasil dari Pileg nanti, apakah layak pakai atau tidak, ini bisa di fungsikan kalau layak digunakan.
“Maka maksud saya bahwa anggaran yang benar-benar dibutuhkan,” tukas Dempo. (JRS)
