asd
Friday, July 19, 2024
spot_img

Dukung Pembentukan Griya Abdhipraya, Kemkumham Bengkulu dan Pemprov Jalin Kerjasama

BencoolenTimes.com, – Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu jalin kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendukung pembentukan Griya Abdhipraya di Bengkulu pada Selasa, (22/8/2023) di Mercure Hotel Bengkulu.

Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak, Kemenkumham RI, Puji Harinto mengatakan, pembentukan Griya Abdhipraya di provinsi Bengkulu merupakan salah satu implementasi dukungan dari KUHP Baru pada tahun 2026 mendatang.

“Wilayah Bengkulu termasuk wilayah prioritas untuk pembentukan rumah singgah/koordinasi (Griya Abdhipraya),” kata Puji Harinto.

Nantinya, Griya Abdhipraya ini akan mendapatkan pendampingan Pokmas, Bapas bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memberikan layanan kepada masyarakat pelanggan hukum.

“Diharapkan ke depan menjadi wadah bagi pelaku pelanggan hukum, baik yang di proses ajudikasi maupun post ajudikasi,” paparnya.

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Achmad Brahmantyo Machmud A.Md.IM.,S.Sos.M.Si, perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia saat ini mengarah pada paradigm keadilan restorative, yakni pendekatan keadilan yang tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum dan penjatuhan pidana, tetapi juga berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku serta melibatkan peran aktif masyarakat.

Lebih lanjut, Achmad Brahmantyo sampaikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menginisiasi program pembentukan Griya Abhipraya sebagai wadah pemberdayaan Pokmas Lipas sekaligus persiapan dalam penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang telah terbentuk di Bapas Seluruh Indonesia. Wilayah Bengkulu menjadi salah satu wilayah piloting pembentukan Griya Abhipraya tahun 2023.

“Penerapan Restorative Justice dalam Pemasyarakatan ditunjukkan dengan keberadaan Undang-Undang Pemasyarakatan, Nomor 12 tahun 1995 yang telah diperbarui dengan Undang-undang No 22 Tahun 2022. Sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembalikan Warga Binaan sebagai warga yang baik sekaligus untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana. Hal tersebut juga diperkuat dengan keberadaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang Undang ini kepentingan terbaik bagi Anak diutamakan, pidana penjara merupakan alternatif terakhir dalam memberikan pidana bagi anak,” ucapnya.

“Dalam Rancangan KUHP, restoratif justice yang diwujudkan melalui pelibatan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak terkait (masyarakat) untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dengan demikian jelas bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan reintegrasi sosial yang sehat bagi Warga Binaan. Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat tersebut, telah dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) sebagai wadah bagi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan,” katanya

Dia berharap kepada para peserta untuk dapat menjadikan kegiatan ini sebagai momentum dalam meningkatkan sinergitas dan kerja sama demi mewujudkan pembentukan Griya Abhipraya di Bengkulu serta pelaksanaan kegiatan menjadi wadah dalam menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen mewujudkan Griya Abhipraya sebagai rumah harapan bagi para pelanggar hukum demi kemajuan Pemasyarakatan dan Indonesia. (JRS)

Related Articles

Latest Article

admin2
admin2
Untuk Informasi lebih lanjut tentang berita yang anda baca silahkan menghubungi kami. +6281382248493
error: Opss tulisan ini dilindungi Hak Cipta !!