BencoolenTimes.com – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan memerintahkan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Mian dan Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, secara bergantian berkantor di Pulau Enggano. Langkah ini diambil untuk memastikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 benar-benar berjalan optimal di lapangan.
‘’Minggu pertama, Wagub berkantor di sana dan Minggu kedua, Bupati Bengkulu Utara. Dan minggu ketiga saya sendiri yang akan berkantor di Enggano,’’ terang Gubernur Helmi Hasan, Rabu, 2 Juli 2025.
Gubernur Helmi Hasan menjelaskan, Inpres 12 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo memberikan mandat kepada Gubernur Bengkulu untuk membentuk tim koordinasi dalam penanganan persoalan Enggano dan alur Pelabuhan Pulau Baai. Tim tersebut sudah dibentuk dan langsung bekerja di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi.
Menurut Gubernur Helmi Hasan, keberadaan pejabat tinggi pemerintah di Pulau Enggano menjadi bukti keseriusan Pemprov Bengkulu dalam menangani permasalahan secara langsung, bukan hanya lewat laporan dan koordinasi jarak jauh.
Maka pejabat diinstruksikan untuk berkantor disana hingga persoalan alur selesai. ‘’Kita semua sepakat, persoalan Enggano tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera dituntaskan,’’ tegas Gubernur Helmi Hasan.
Gubernur Helmi Hasan juga sudah meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk menugaskan Direktur Utama PT. Pelindo agar turut berkantor di Pulau Enggano.
Hal ini dinilai penting agar pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai yang menjadi simpul utama logistik menuju Enggano dapat dipercepat dan diawasi langsung di lokasi. ‘’Kalau semua pemangku kepentingan hadir langsung di lapangan, maka semua hambatan bisa diselesaikan lebih cepat,’’ imbuh Gubernur Helmi Hasan.
Sementara itu, kapal Orca milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sudah standby di perairan Enggano. Kapal tersebut telah beroperasi untuk mengangkut penumpang dan hasil bumi secara gratis dari Enggano ke Kota Bengkulu.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Bengkulu dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah terluar tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah hadir secara nyata di tengah masyarakat.(OIL/RMC)
