BencoolenTimes.com, – Pasca divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu dengan hukuman pidana selama 3 tahun penjara denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan penjara ditambah wajib membayar uang pengganti Rp 156 juta, Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Kaur Refsun Defit selaku terpidana kasus korupsi penyalahgunaan anggaran sosialisasi di Bawaslu Kabupaten Kaur tahun 2018-2019 meminta keadilan pada Jaksa Agung
Republik Indonesia agar kasusnya tersebut dibuka kembali oleh penyidik pidsus Kejari Kaur.
Kuasa Hukum terpidana Refsun Devit yakni Sofyan Siregar, SH, MH mengatakan, sejumlah hal yang melatar belakangi kliennya meminta keadilan pada Jaksa Agung karena ada sejumlah pihak yang diduga turut serta menikmati aliran dana APBN di Bawaslu Kaur tahun 2018-2019, hingga kini belum juga tersentuh hukum.
“Kita menuntut keadilan pada Jaksa Agung karena sejumlah pihak terkait seperti seluruh Panwascam di 3 Kecamatan di Kaur dan 3 orang Komisioner Bawaslu Kaur sama sekali tidak tersentuh hukum, padahal khususnya ke 3 Komisioner Bawaslu Kaur yakni Oyon Zupra, Ngatijo dan Toni telah mengakui menerima aliran dana APBN di Bawaslu Kaur tahun 2018-2019 dan mengembalikannya ke negara melalui penyidik pidsus Kejari Kaur,” tegas Sofyan, Senin (17/4/2023).
Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, Dicky Wahyudi Susanto pada sidang terdahulu meminta agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) menaikkan status saksi Oyon Zupra selaku Komisioner Bawaslu Kaur sebagai tersangka karena memiliki bukti kuat.
Saat Oyon Zupra menjadi saksi saat itu dirinya mengaku menerima honor sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi ke Panwascam seluruh Kecamatan Kabupaten Kaur dengan nominal Rp 52 juta lebih untuk diberikan pada komisioner lainnya yakni Ngatijo Rp 7 juta dan Tony Rp 7 juta.
Selain itu, Oyon juga mengaku honor narasumber sosialisasi tersebut ia cairkan sebelum adanya kegiatan sosialisasi dan dari 15 titik usulan kegiatan sosialisasi irangkum menjadi 5 titik.
Sementara menyikapi laporan terpidana Refsun Devit tersebut Kajari Kaur M. Yunus mengatakan, siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum serta dapat merugikan keuangan negara dalam kegiatan sosialisasi Bawaslu Kaur tahun 2018-2019 maka pihaknya akan menindak tegas tanpa pandang bulu. (BAY)
