BencoolenTimes.com, – Mencuatnya dugaan penyelewengan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bengkulu mulai menjadi perhatian publik. Tak hanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nurani Provinsi Bengkulu yang meminta agar ihwal tersebut diusut Aparat Penegak Hukum (APH).
Namun, Organisasi Front Pembela Rakyat (FPR) Provinsi Bengkulu juga mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu mengusut dugaan penyelewengan yang mencuat itu.
“Karena dugaan ini terjadi di wilayah hukum Kejari Bengkulu, kita mendesak Kejari Bengkulu melakukan pengusutan atau penyelidikan agar ada kepastian hukumnya,” jelas Ketua FPR Provinsi Bengkulu, Rustam Efendi, SH kepada BencoolenTimes.com, Senin (23/10/2023).
Rustam Efendi berharap, Kepala Kejari Bengkulu responsif dengan adanya dugaan penyelewengan tersebut dan segera mengambil langkah-langkah hukum menindaklanjutinya. Terlebih lagi diketahui, Kejari Bengkulu pada 2023 belum memiliki produk perkara, sementara perkara yang saat ini sedang diusut Kejari merupakan perkara peninggalan dari Kajari sebelumnya yang penanganannya dilanjutkan Kajari sekarang ini.
“Kejari harus mengambil langkah-langkah hukum dengan mencuatnya dugaan penyelewengan BPHTB ini, langkah-langkah yang diambil misalnya, memanggil dan memeriksa pihak yang diduga berkaitan dengan BPHTB saat itu, serta mengumpulkan alat bukti pendukung lainnnya,” ungkap Rustam.
Rustam mendukung Kejari Bengkulu untuk mengusut dugaan penyelewengan BPHTB hingga tuntas. “Jangan sampai dugaan ini ngambang tidak ada kepastian hukumnya,” tukas Rustam.
Diberitakan sebelumnya Kajari Bengkulu Yunitha Arifin, SH.MH, Rabu (18/10/2023) malam, usai rilis penangkapan DPO korupsi ketika hendak diwawancarai mengenai dugaan penyelewengan pajak BPHTB belum mau berkomentar. Namun tidak menutup kemungkinan, dugaan penyelewengan ini diusut.
Diketahui, pada Februari 2023 lalu perkara ini digiring LSM Hati Nurani Provinsi Bengkulu. “Kita meminta agar APH nantinya mengetahui tentang adanya sindikat di Kantor Bapenda Kota Bengkulu. Kami menduga banyak permainan, lewat makelar-makelar pajak memberikan keuntungan ke oknum,” kata Thamrin, Ketua LSM Nurani, ketika itu.
Sementara, informasi terhimpun media ini, mantan Kabid PBB & BPHTB Bapenda Kota Bengkulu Gita Gama sempat dilaporkan ke Inspektorat Kota Bengkulu oleh salah satu developer terkait dugaan penyelewengan BPHTB tersebut. Namun, hingga sekarang tidak ada perkembangan berarti dari pihak inspektorat. Kasus ini pun terkesan mandeg, bahkan hingga Gita Gama dilantik menjadi Kepala Diskominfo Kota Bengkulu. (BAY)
