BencoolenTimes.com – Jika tidak ada kendala, 29 Kelompok Perempuan Pengelola Hutan (KPPH) dan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), akan berdialog dengan Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA.
Dialog dijadwalkan pada 3-5 Juni 2023 mendatang dalam kegiatan Temu Regional Perempuan dan Generasi Muda Perhutanan Sosial: Memperkuat Dukungan Pemangku Kebijakan untuk Akses dan Partisipasi Perempuan dan Generasi Muda dalam Pengelolaan Hutan dan Usaha (HHBK) di Provinsi Bengkulu.
Kegiatan juga akan dihadiri pemangku kebijakan lainnya, yaitu Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, serta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu. Kegiatan penyampaian aspirasi ini difasilitasi oleh Lembaga Kajian, Advokasi dan Edukasi (LivE) dan The Asia Foundation.
Rincian 29 kelompok tersebut, masing-masing 11 KPPH yang beranggotakan 544 orang. Mereka ini telah dan sedang berproses mendapatkan legalitas hak pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan seluas 1.065,35 ha di kawasan TNKS di Kabupaten Rejang Lebong (RL), TWA Bukit Kaba di Kabupaten Kepahiang dan Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu Tengah. Serta 18 kelompok usaha HHBK yang telah merintis usaha pangan olahan HHBK.
Seperti Kecombrang, Pakis, Bambu, Pulutan, Aren, Jengkol, Durian, Nangka, Alpukat dan Pinang.
Dijelaskan Ketua Panitia Kegiatan, Intan Yones Astika, penyampaian aspirasi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Diawali dengan penyampaian aspirasi kepada Balai Besar TNKS, BKSDA Bengkulu, DLHK Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi Bengkulu pada Selasa (4/7) mendatang. Namun, sehari sebelunya atau Senin (3/7), perwakilan 29 kelompok perempuan tersebut akan difasilitasi, terlebih dahulu melaksanakan diskusi.
Diskusi tersebut, sambung Intan, terfokus untuk menemukenali tantangan yang dihadapi terkait aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. ‘’Serta menyusun aspirasi yang akan disampaikan kepada Balai Besar TNKS, BKSDA Bengkulu, DLHK Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi Bengkulu terkait tantangan yang dihadapi dari hasil diskusi tersebut,’’ sampai Intan.
Setelah menyampaikan aspirasi tersebut, lanjut Intan, sekaligus dapat jawaban secara langsung dari pihak-pihak pemangku kebijakan tersebut, pada Rabu (5/7), mereka berdiskusi dengan Gubernur Rohidin Mersyah. Untuk menyampaikan terkait upaya dukungan kebijakan dan anggaran yang bisa dan tidak bisa diberikan dari hasil diskusi dengan para pemangku kebijakan tersebut.
‘’Alhamdulillah, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sudah terkonfirmasi dan berkenan untuk menerima perwakilan 29 KPPH dan Kelompok Usaha HHBK untuk berdialog secara langsung. Bahkan kabar baiknya lagi, Country Representative The Asia Foundation yaitu Ibu Hana Satriyo, In Sya Allah direncanakan hadir langsung pada kegiatan dialog dengan Gubernur Bengkulu ini,’’ demikian Intan.
Untuk diketahui, Temu Regional Perempuan dan Generasi Muda Perhutanan Sosial di Provinsi Bengkulu ini merupakan rangkaian kegiatan Temu Regional Perempuan dan Generasi Muda Perhutanan Sosial di Indonesia. Dimana kegiatan ini difasilitasi The Asia Foundation bersama LivE di Provinsi Bengkulu, KBCF di Kalimantan Timur, PUPUK di Kalimantan Barat dan Yayasan Sikola Mombine di Sulawesi Tengah, serta Gender Focal Point (GFP), yang terjadwal mulai Juli hingga September 2023 mendatang. (OIL)
