asd
Thursday, July 25, 2024
spot_img

Pemkab Lebong Ajukan Judicial Review Tapal Batas ke MK

BencoolenTimes.com, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong datangi ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan pendaftaran permohonan uji materi (judical review) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor 20 tahun 2015  tentang Batas Daerah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan ini disampaikan Pemkab Lebong melalui Asisten I Setda Lebong Drs Firdaus Mpd dan Plt Kabag Hukum dan Kabag Hukum Setkab Lebong Mindri Yaserhan SH, didampingi Kuasa Hukum Ihza dan Ihza Law Firm, Selasa (27/6/2023).

Kuasa Hukum Ihza dan Ihza Law Firm, Ihwal menyampaikan, pengajuan permohonan tersebut guna  menyelesaikan sengketa wilayah antara Pemda Kabupaten Lebong dan Pemda Kabupaten Bengkulu Utara. Permohonan uji materi ini juga dilakukan mengembalikan wilayah Kecamatan Padang Bano dan sebagian wilayah 18 Desa di 6 kecamatan lainnya yang masuk ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian terkait dengan Undang-undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yakni Undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 nomor 55).

Lalu, Undang-undang Darurat nomor 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 nomor 56) dan Undang-undang Darurat nomor 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1821). Persoalan yang timbul akibat sengketa wilayah ini semakin runcing padahal sebelumnya telah dipertegas melalui Permendagri nomor 20 tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong.

“Namun berdasarkan hasil kajian kami, titik pangkal persoalan bukan pada Permendagri nomor 20 tahun 2015 melainkan tetap pada Undang-undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak mengatur cakupan dan batas-batas wilayah yang jelas ketika awal dibentuk,” ungkap Ihwal.

Pengajuan Permohonan ke MK

Ihwal menyatakan, ketidakjelasan cakupan dan batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Undang-undang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara ini juga telah merugikan Kabupaten Lebong. Karena, ketidakjelasan dalam Undang-undang Pembentukan Bengkulu Utara tersebut telah melegitimasi pengambilalihan sebagian wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong.

“Perlu Kami pertegas bahwa asal-asul Kecamatan Padang Bano dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Lebong Atas, salah satu dari 5 Kecamatan pada Kabupaten Induk sebelumnya yakni Kabupaten Rejang Lebong. yang kemudian diserahkan seluruhnya kepada Kabupaten Lebong ketika pemekaran di tahun 2003. Atas dasar itu, sejak awal Kecamatan Padang Bano adalah milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang kemudian menjadi milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong,” ungkap Ihwal.

Ihwal melanjutkan, pengujian Undang-undang ini juga merupakan langkah paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan wilayah antara Kabupaten Lebong dan wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Karena permasalahan ini terjadi pada level undang-undang.

“Maka Mahkamah Konstitusi Ri berwenang untuk menyelesaikan perselisihan wilayah ini. Dengan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi  diharapkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong akan mendapatkan kepastian hukum atas permasalahan ini,” terang Ihwal.

Sementara itu, Asisten I Setda Lebong, Drs. Firdaus M.Pd menyampaikan, dengan adanya pengajuan uji materi langsung ke MK ini diharapkan kedepan wilayah Padang Bano yang selama ini terus menjadi permasalahan bertahun-tahun bisa sepenuhnya di kabulkan MK untuk dikembalikan ke kabupaten Lebong.

“Dengan tahapan yang sudah di lakukan ini  diharapkan ada titik terang yang baik untuk wilayah Padang Bano terkhususnya masyarakat Lebong. Untuk tahapan selanjutnya kita juga sepenuhnya menyerahkan kepada tim kuasa hukum Ihza dan Ihza Law Firm untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” tukas Firdaus. (AJE)

Related Articles

Latest Article

admin2
admin2
Untuk Informasi lebih lanjut tentang berita yang anda baca silahkan menghubungi kami. +6281382248493
error: Opss tulisan ini dilindungi Hak Cipta !!