Home Info Kota Sikapi Diskriminasi Pemprov, Ketua DPRD dan Sekda Diminta Surati Mendagri

Sikapi Diskriminasi Pemprov, Ketua DPRD dan Sekda Diminta Surati Mendagri

Kusmito Gunawan

BencoolenTimes.com, – Menyikapi perlakuan yang tidak etis oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terhadap Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, membuat marah Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bengkulu Kusmito Gunawan, SH, MH.

Seharusnya Pemprov sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memberikan contoh yang baik dan dewasa, berdasarkan Undang-undang tentang Pemda, salah satu fungsi Pemprov melalui Gubernur adalah mengakomodir dan memfasilitasi kepentingan daerah kabupaten dan kota.

“Saya melihat ada kerja Pemprov yang arogan dan tidak lagi mengikuti asas-asas umum pemerintahan baik dan benar,” ujar Kusmito.

Sebagai contoh, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menolak ketika Walikota Bengkulu Helmi Hasan mau bertemu sebagai kapasitas Walikota untuk pembicaraan kedinasan.

“Dalam kurun waktu 10 tahun ini, pak Rohidin tidak pernah menghadiri undangan Walikota sebagai pejabat daerah dalam acara resmi dan kenegaraan di Kota Bengkulu, misalkan sidang paripurna HUT Kota, sidang Tahunan di DPRD Kota atau kegiatan lainnya. Pak Rohidin selalu mewakilkan kepada asistennya,” sesal Kusmito.

Selain itu, tidak merealisasikan dana aspirasi anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2014-2019 lalu untuk RSHD. Padahal, RSHD ini sudah banyak membantu masyarakat, tidak hanya warga Kota Bengkulu, juga warga kabupaten lainnya, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

“Ini menunjukan arogansinya Gubernur Bengkulu, dan termasuk tersendat-sendatnya DBH (dana bagi hasil) yang menjadi hak Kota Bengkulu untuk mendukung pembangunan,” lanjut Kusmito.

Anggota DPRD Kota Bengkulu ini, meminta Sekda Kota Bengkulu dan Ketua DPRD Kota Bengkulu agar menyurati Mendagri atas ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif Pemprov kepada Pemda Kota Bengkulu.

Juga memboikot sementara kegiatan Pemprov yang melibatkan Pemerintah Kota Bengkulu, serta menolak kehadiran Pemprov atau yang mewakili atas kegiatan paripurna di DPRD Kota Bengkulu.

Kekecewaan ini, lanjut Kusmito, juga didasari bahwa Pemprov tidak maksimal dan kecenderungan tidak peduli dalam memberikan bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur di Kota Bengkulu pada APBD Provinsi Bengkulu.

“Apakah pak Gubernur tidak sadar bahwa ibu kota dan wajah Provinsi Bengkulu itu adalah Kota Bengkulu. Di sini ada bandara, dermaga, pusat wisata, central jasa perdagangan dan bisnis, penduduk terbanyak dan sebagainya,” tukas Kusmito. (**)