BencoolenTimes.com – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara resmi mencanangkan program ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’, di lahan penanaman, Talang Alin, Desa Taba Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Sabtu, 27 September 2025.
Program Senator Peduli Ketahanan Pangan ini dilaksanakan secara serentak di empat wilayah yang meliputi Provinsi Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Langkah ini sebagai upaya dukungan menuju swasembada pangan nasional yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin, menyebut ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama menuju kejayaan bangsa. Ia menegaskan bahwa swasembada pangan adalah keniscayaan, apalagi Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian.
‘’Swasembada pangan ini penting betul, karena Indonesia akan kembali menuju kejayaan pertanian. Kami sebagai representasi formal masyarakat daerah di pusat, tentu punya peran langsung,’’ ujar Sultan, Sabtu, 27 September 2025.
Lebih lanjut, Sultan menyatakan bahwa target besar Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak bisa dicapai tanpa kontribusi maksimal dari sektor pertanian. Ia menyebut, sektor inilah yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di daerah.
‘’Angka 8 persen itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan juga tidak mungkin. Harus dikerjakan secara keroyokan. Tidak cukup hanya mengandalkan eksekutif,’’ imbuhnya.
Meski tugas utama parlemen adalah legislasi dan pengawasan, Sultan menegaskan bahwa dalam isu pangan, DPD RI merasa perlu turun langsung ke lapangan. Hal ini karena sektor pertanian terbukti menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dan menyentuh langsung kepentingan rakyat.
Salah satu program yang ditekankan adalah hilirisasi pertanian. Menurut Sultan, hilirisasi tidak akan berhasil jika bagian hulunya, yakni produksi dan kesiapan infrastruktur pertanian, belum siap sepenuhnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam skala nasional. Bagi Sultan, ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab presiden, menteri, atau pemerintah pusat, melainkan seluruh elemen bangsa.
‘’Ini adalah urusan bersama. Karena pangan adalah soal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia,’’ ujarnya.
Selain program pangan, Sultan turut menyinggung relevansi ‘Green Democracy’, yang ia gagasan dengan mengaitkan demokrasi dengan isu perubahan iklim. Ia mengungkap bahwa Indonesia harus menjadi pemimpin global dalam advokasi lingkungan.
‘’Hutan tropis kita adalah yang paling luas setelah Brasil, Kongo, dan India. Kami bahkan telah menyusun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim pertama sejak Indonesia merdeka,’’ ungkap Sultan.
Senada dengan DPD RI, Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung petani melalui berbagai program teknis. Mulai dari penyediaan bibit unggul, irigasi, hingga pupuk bersubsidi.
‘’Kami menyiapkan revitalisasi irigasi, pompanisasi, embung, dan sumur bor. Pupuk dengan mutu yang baik juga akan disiapkan, termasuk instrumen agar harga tidak anjlok saat panen raya,’’ jelas Sudaryono.
Ia juga menekankan bahwa upaya membina masyarakat desa tidak hanya bisa dilakukan oleh Kementan, tetapi juga oleh berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, DPR, dan DPD RI.
Melalui program ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’, DPD RI ingin memastikan bahwa pembangunan sektor pangan tidak berhenti pada level kebijakan, tetapi diwujudkan secara konkret di desa-desa. Karena menurut Sultan, kejayaan Indonesia sebagai bangsa agraris hanya bisa dicapai jika seluruh elemen bangsa bergerak bersama.(JUL)
