Banding Kasus Benur, Hakim Perberat Hukuman Edhy Prabowo

Banding Kasus Benur, Hakim Perberat Hukuman Edhy Prabowo

BencoolenTimes.com, – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terkait izin ekspor benih lobster atau benur dari 5 tahun menjadi 9 tahun kurungan penjara.

Penambahan tersebut setelah Edhy mengajukan banding atas hukuman yang diberikan kepadanya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sidang yang diketuai Majelis Hakim Haryono, didampingi hakim anggota Mohammad Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Reny Halida Ilham Malik, Anthon R Saragih tersebut menilai bahwa Edhy terbukti menerima suap Rp25,7 miliar terkait izin ekspor benur.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” tulis putusan hakim PT DKI Jakarta yang dikutip TVRINews.com, Kamis (11/11/2021).

PT DKI Jakarta juga menambah hukuman pengganti yang semula 2 tahun menjadi 3 tahun jika harta Edhy Prabowo tidak mampu membayar uang pengganti senilai Rp9,6 miliar dan US$77.000.

Untuk pencabutan hak politik, bunyi putusannya masih sama dengan pengadilan tingkat pertama yakni 3 tahun sejak selesai menjalani hukuman.

Sebagai informasi, sebelumnya Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat menjatuhi hukuman 5 tahun penjara terhadap Edhy Prabowo. Edhy juga dijatuhi hukuman membayar denda Rp400 juta subsidair 6 bulan kurungan. (Bay)