Home Info Kota Emak-emak Berang di Pemprov

Emak-emak Berang di Pemprov

Emak Nurjanah tampak marah dan ditenangkan saat audiensi di Pemprov Bengkulu, terkait pembangunan PLTU Teluk Sepang

BencoolenTimes.Com, – Nurjanah, emak-emak warga Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu, kembali melampiaskan kekesalannya saat audiensi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dan Kanopi Bengkulu. Nurjanah merupakan salah satu masyarakat Teluk Sepang, yang terkena dampak pembangunan PLTU di Teluk Sepang.

Seperti diketahui beberapa Minggu lalu, Nurjanah juga pernah mengeluarkan keluh kesahnya saat acara lokakarya yang diadakan Kanopi Bengkulu di Hotel Rafles.

“Sudah wajib distop kalo undang-undang itu memang berlaku. Apa tidak ada lagi undang-undang di Bengkulu ini. Buang saja kami ke laut, tidak perlu ada masyarakat. Yang ada pemerintah, pemerintah. Yang berhak pemerintah, pemerintah. Kami masyarakat ini buangkan aja ke laut,” ungkap Nurjanah dengan nada tinggi, saat menghadiri audiensi dengan Pemprov, Kamis (31/1/2019) siang di Ruang Rafflesia Kantor Gubernur Bengkulu.

Masih dengan nada marah, Nurjanah mengatakan di dunia ini tidak ada lagi keadilan. “Tuhan aja sudah murka, bencana terjadi di mana-mana. Tunggu Bengkulu tenggelam dulu, bencana sudah terjadi di mana-mana bu. Karena perbuatan pemerintah tidak pernah adil dengan masyarakat. Anak-anak kami sudah kena TBC dibuatnya,” ucap Nurjanah, emak-emak ini lalu dibawa keluar ruang audiensi sambil ditenangkan.

Asisten II Pemprov Bengkulu, Yuliswani memberi keterangan pers

Terpisah, menanggapi keluhan masyarakat akibat dampak pembangunan PLTU, Asisten II Pemprov Bengkulu, Yuliswani mengatakan untuk informasi dari masyarakat saat audiensi, sedang dikaji tim teknis terkait tentang pembangunan PLTU tersebut.

“Untuk ganti rugi tanam tumbuh, kita sudah terima data tentang tanam tumbuh yang terkena dampak PLTU. Kemudian kita akan kroscek dan akan difasilitasi dengan pihak Pelindo II,” ujar Yuliswani.

Terpisah, Tim Advokasi Kanopi, Salman Lating mengatakan kedatangan mereka ke Pemprov untuk audiensi, terkait ganti rugi dampak PLTU.

“Kita di sini memperjuangkan hak masyarakat terkait ganti rugi dari dampak pembangunan PLTU. Ganti rugi tanam tumbuh yang diberikan ini tidak sesuai dengan Pergub No 7 tentang ganti rugi,” jelas Salman. (Ros)