BencoolenTimes.com, – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu memonitor penyidikan kasus dugaan korupsi program Satu Miliar rupiah Satu Selurahan (Samisake) Kota Bengkulu tahun 2013-2019 sebesar Rp 19 miliar yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu.
Kasi Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, SH. MH menjelaskan bahwa Kejati Bengkulu telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi Samisake yang ditangani penyidik Pidsus Kejari Bengkulu.
“SPD-nya sudah kita terima, dan kita pantau atau monitor penyidikan perkara tersebut,” kata Ristianti Andriani, Jumat (30/9/2022).
Sebelumnya, Kepala Kejari Bengkulu, Yunitha Arifin, SH.MH, menyebutkan untuk menentukan bakal calon tersangka kasus tersebut, penyidik Kejari Bengkulu masih mengumpulkan bukti-bukti dan memintai keterangan saksi.
Sudah sekitar 15 orang saksi yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik antara lain, Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu, M. Narwan, Mantan Kepala UPTD Dana Bergulir Samisake Benny Alamsyah, dan sejumlah Ketua Lembaga Keuangan Mikro (LKM) koperasi Kota Bengkulu.
Selain itu, pihaknya akan meminta bantuan perhitungan kerugian keuangan negara dari lembaga auditor.
“Kita sudah menemukan peristiwa pidananya, kemudian nanti kita mengumpulkan bukti-bukti, alat bukti, nanti dari bukti-bukti dan alat bukti itu kita akan menemukan siapa tersangkanya,” jelasnya.
Berdasarkan data terhimpun, tahun 2012 Pemkot Bengkulu menetapkan arah kebijakan APBD Kota dalam bentuk penyaluran pinjaman bergulir. Awalnya, dijagokan menjadi program pemberdayaan ekonomi lokal Samisake. Program didukung Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
Dari BLUD sendiri tidak menuntut masyarakat untuk mengembalikannya secara langsung. Pada Desember 2021 sebanyak Rp. 2,78 miliar dikembalikan. Seharusnya pada tahun 2020 sudah terselesaikan.
Program dana bergulir Samisake, Pemerintah Kota Bengkulu menyediakan Rp 1 miliar untuk satu kelurahan. Untuk 67 kelurahan yang ada, Pemkot Bengkulu menyiapkan Rp 67 miliar selama lima tahun. Namun, dalam praktiknya, dana itu tidak diberikan sekaligus Rp 1 miliar, tetapi bertahap, bervariasi antara Rp 50 juta-Rp 500 juta.
Dana bergulir Samisake disalurkan melalui lembaga keuangan mikro (LKM) berbentuk koperasi di setiap Kelurahan. Pemkot Bengkulu menyeleksi koperasi di tiap Kelurahan untuk menjadi penerima. Hanya satu koperasi yang dipilih untuk tiap Kelurahan. Namun, karena kondisi koperasi amat beragam, akhirnya hanya terpilih 62 koperasi untuk mengelola dana bergulir itu.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan iuran macet oleh masyarakat penerima sebesar R13 miliar. Sementara dari hasil audit independen yang diminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu diketahui dari Rp 13 miliar temuan BPK RI tersebut terdapat Rp 1 miliar dana program Samisake Kota sudah disetor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ke Badan Layanan Umum Daerah (BULD) sehingga masih tersisa Rp 12 miliar lagi yang harus dilakukan pemulihan sesuai saran BPK RI.
Data vali, ada 3 LKM Koperasi Kota Bengkulu yang diduga menyalahgunakan program Samisake hingga berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan juta rupiah yakni LKM Koperasi KM, LKM Koperasi SM dan LKM Koperasi SPM. Unsur perbuatan hukum yang diduga dilakukan 3 LKM Koperasi Kota tersebut yakni dana pembayaran pinjaman pokok yang disetorkan masyarakat penerima dana bergulir program Samisake Kota oleh pengurus LKM Koperasi tidak disetorkan ke BLUD. (Bay)
