Home BDTV Ketua Partai NasDem Terjaring Razia, DPRD Protes Satpol PP

Ketua Partai NasDem Terjaring Razia, DPRD Protes Satpol PP

BencoolenTimes.com, – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu Rahmat Mulyadi sekaligus Ketua Partai NasDem Kota Bengkulu terjaring razia gabungan di salah satu tempat billiard di Kota Bengkulu, Minggu (24/1/2021) malam.

Kabar terjaringnya Anggota Dewan Rahmat Mulyadi oleh tim gabungan tersebut menuai protes dari Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu Indra Sukma, Anggota Komisi II Solihin Adnan, dan Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain, Senin (25/1/2021).

Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu Indra Sukma di Kantor DPRD Kota Bengkulu menyampaikan, pihaknya menyesalkan tindakan  Satpol PP Provinsi Bengkulu yang mengangkut Rahmat Mulyadi.

Menurut Indra Sukma, hal yang wajar jika Rahmat Mulyadi berada di tempat biliard karena biliard itu adalah olah raga yang masuk di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Ketuanya adalah Rahmat Mulyadi.

“Kalau beliau ini (Rahmat Mulyadi) bermain dan mengawasi biliard memang sudah tugas beliau, jadi kalau merazia itu lihat dulu, Biliard inikan olahraga yang sudah masuk di KONI dan beliau ini ketuanya. Jadi sangat wajar kalau beliau mengawasi tempat biliard,” kata Indra Sukma.

Indra Sukma menuturkan, Satpol PP Provinsi kalau mau merazia di Kota harus gabungan dengan Satpol PP Kota, tidak bisa sendiri. Lagi pula membawa orang ke dalam truk itu jangan sembarang kecuali memang orang itu sudah target, dicurigai bawa narkoba atau segala macam.

“Nah inikan gak mungkin seorang anggota dewan di Kota sendiri, sudah menujukkan SIM, kartu anggota dewan itukan keterlaluan. Saya selaku Anggota Dewan Kota tidak terima, dan saya minta kepada Ketua Komisi I untuk memanggil Satpol PP Kota dan Provinsi itu untuk ditindaklanjuti,” jelas Indra Sukma.

Pada kesempatan ini juga, Solihihin Adnan selaku Anggota Komisi II mengatakan, mengenai kejadian yang menimpa Rahmat Mulyadi pihaknya menyatakan keberatan, menyesalkan atas tindakan yang dilakukan Satpol PP Provinsi maupun perangkat operasi pada malam itu, karena pada saat razia berlangsung Rahmat Mulyadi sudah menunjukkan identitasnya (SIM) dan hanya mempersoalkan KTP yang tertinggal.

“Beliau ini bukan penduduk gelap, sehingga kami merasa ini sebuah tindakan yang tidak beretika dan kami mengimbau perangkat daerah khususnya yang membidangi hal-hal yang sifatnya operasi yustisi, dalam situasi pandemi masyarakat pada tegang, pada panik, ekonomi lagi sulit ini lebih beretika, lebih profesional dan kami bukan apa, seharusnya pak Mulyadi mendapatkan perlakuan yang layak dalam situasi apapun apalagi dalam administrasi wilayah Kota Bengkulu. Kami sangat menyesalkan dan meminta supaya pihak Satpol PP Provinsi mengklarifikasinya,” kata Solihin Adnan.

Selain itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain juga mengatakan, bahwa SIM Rahmat Mulyadi di tahan dan pihaknya menanyakan kewenangan Satpol PP menahan SIM tersebut.

“Bahkan cerita beliau, (Rahmat Mulyadi) beliau dipaksa juga naik ke truk ini sebenarnya sudah tindakan kesewenang-wenangan. Kami DPRD akan melakukan langkah-langkah apabila kemudian Satpol PP Provinsi tidak melakukan klarifikasi,” ucap Teuku.

Terkait hal ini, Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu Murlin Hanizar membantah tudingan DPRD tersebut. Murlin menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu adalah kegiatan Polisi Militer TNI AD yang melibatkan POM AL, Polda Bengkulu dan Satpol PP Provinsi Bengkulu.

“Itu operasi resmi Polisi Militer, penanggung jawab operasi adalah Komandan Polisi Militer, yang dilibatkan itu POM Angkatan Laut, Propam Polda, Provos dengan Pol PP Provinsi, jadi bagaimanapun penanggungjawab operasi komandan POM,” jelas Murlin via telepon.

Media ini kemudian menghubungi Komandan Detasemen Polisi Militer II/1 Bengkulu Mayor Cpm Pandi Rahana Simbolon melaui whatsApp dan ia menyarankan wartawan untuk datang ke kantor.

“Besok pagi aja ya, silahkan datang ke Kantor,” tulis Pandi Rahana Simbolon.(Bay)

Simak Videonya di Kanal Youtube BDTV Cacam Nian