Home Blog Page 1786

Perhatian!! Kasus DBD di Kota Bengkulu Meningkat

BencoolenTimes.Com, – Wabah penyakit Demam Berdarah (DBD) untuk Kota Bengkulu hingga Januari 2019 meningkat. Dari 15 kasus DBD yang dilaporkan, 7 kasus dinyatakan positif DBD.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Susilawati mengatakan pada Januari 2019 ini kasus DBD meningkat, sebab sebelumnya tahun 2018 ada sekitar 75 kasus DBD di Kota Bengkulu.

“Awal Januari ini sangat meningkat, laporan dari masyarakat cukup banyak, namun yang kita nyatakan positif DBD ada 7 kasus,” ungkapnya, Minggu (27/1/2019).

Susilawati menambahkan, dengan meningkatnya kasus DBD di Kota Bengkulu, Dinas Kesehatan akan meningkatkan tindakan untuk mencegah wabah penyakit DBD ini.

“Banyak cara yang kita lakukan, diantaranya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, pemberantasan sarang nyamuk, dan inovasi dari puskesmas untuk memberikan tanaman pengusir nyamuk seperti bunga Lavender,” terangnya.

Berdasarkan Permenkes No 50 tahun 2017 dan Permenkes No 374 tahun 2010, sambung Susilawati, semua harus meminimalisir penggunaan zat kimia (Fooging).

“Zat insektisida ini berbahaya, karena bila masyarakat terpapar zat kimia ini akan timbul penyakit lainnya. Apabila ada masyarakat tanpa sepengetahuan Dinas Kesehatan melakukan Fooging, akan segera kita tindak,” pungkasnya. (Ros)

Versi PT. KRU, Saksi Ahli Sebut Tambang KRU Sah

BencoolenTimes.Com, – Gugatan yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu terhadap PT. Kusuma Raya Utama (KRU), sudah bergulir di persidangan. PT. KRU membantah semua klaim yang dijabarkan Walhi lewat keterangan saksi ahli, Dr. Ahmad Redi, SH, MH di persidangan.

Diungkap Juru Bicara (Jubir) PT. KRU, Broto Seno, saat persidangan saksi ahli Ahmad Redi menjabarkan bahwa tambang KRU sah secara hukum. “Jadi aktivitas yang kami lakukan adalah benar dan sudah memenuhi kaidah-kaidah hukum, seperti yang disampaikan saksi ahli,” terang Broto.

Keterangan dan penegasan dari saksi ahli juga, IUP PT. KRU sah secara hukum. Tinggal pengawasan yang harus dilakukan oleh OPD Provinsi maupun Kabupaten Bengkulu Tengah, agar tambang KRU dapat bekerja dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat Bengkulu.

Lebih lanjut diungkap Broto, dulu sebelum 1999, taman buru tidak termasuk ke dalam Hutan Konservasi. Sedangkan izin kuasa pertambangan (KP) PT. KRU dikeluarkan oleh Kementerian Pertambangan dan Energi sejak 1998.

“Jadi lebih dulu izin KP dari pada Taman Buru. Kemudian baru masuk ke dalam Hutan Konservasi,” jelas Broto.

Sementara KP Exploitasi KRU dari tahun 1998 hingga 2018. Lalu pada Juli 2018, sudah keluar IUP perpanjangan yg dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Izin KP maupun perpanjangan IUP melalui proses perizinan yang panjang, dengan kajian teknis yang sudah sesuai prosedur. “Baru setelah tahun 1999 Taman Buru masuk ke dalam Hutan Konservasi,” tukas Broto.(**)

Walikota Pangkalpinang Sebut Akan Contoh Program HD OTO Pemkot Bengkulu

BencoolenTimes.Com, – Walikota Pangkalpinang, Maulana Aklil memuji Program HD OTO yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu belum lama ini, dan berniat untuk mencontohnya.

Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Puskesmas Jalan Gedang dalam rangka kunjungan kerja (Kunker), Sabtu (26/1/2019).

Dalam Kunkernya, Walikota Pangkalpinang memilih Puskesmas Jalan Gedang dalam agendanya dikarenakan Kota Pangkalpinang saat ini sedang membangun sarana kesehatan.

Dikatakan Maulana, Alhamdulillah hari ini pihaknya bisa sampai di Kota Bengkulu yang Camkoha. Tentunya ini sangat luar biasa, apa yang menjadi program Pemerintah Kota Bengkulu bisa pihaknya bawa ke Kota Pangkalpinang.

“Saya sangat suka lihat Program HD OTO, ini nantinya bisa kami contoh untuk dibawa ke Pangkalpinang,” ungkapnya.

Maulana menambahkan, ada juga beberapa lagi (program) yang terlihat bagus, seperti Open Bidding Lurah dan Camat.

Tentunya, sambung Maulana, kepala daerah sangat repot dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, oleh karena itu perlu adanya lurah dan camat yang bisa dekat langsung dengan masyarakat.

“Salah satu caranya dengan menggunakan sistem Open Bidding Jabatan Lurah dan Camat. Terimakasih Wakil Walikota Bengkulu atas tukar pikirannya, Insya Allah nantinya akan kita bawa ke Kota Pangkalpinang sebagai contoh pastinya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi mengucapkan terimakasih atas kunjungan Walikota Pangkalpinang ke Kota Bengkulu.

“Tadi kita sudah bertukar pikiran, ada banyak program Walikota Pangkalpinang yang sangat bagus untuk kita terapkan di Kota Bengkulu. Insya Allah, nanti kita akan berkunjung balik ke Kota Pangkalpinang untuk melihat program-program yang ada disana,” jelas Dedy.

Pantauan BencoolenTimes.Com, tampak hadir dalam kegiatan ini Kadinkes Kota Bengkulu, Kepala Puskesmas Jalan Gedang, pegawai Puskesmas Jalan Gedang, serta rombongan Pemerintah Pangkalpinang. (Ros)

Walhi Hadirkan Ahli Hukum Pertambangan Lawan PT. KRU dan Gubernur

BencoolenTimes.Com, – Dugaan perbuatan melawan hukum antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melawan tergugat PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dan turut tergugat, Gubernur Provinsi Bengkulu, memasuki tahapan pembuktian Kamis (24/1/2019) lalu. Walhi menghadirkan ahli Hukum Pertambangan dari Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara Jakarta, Dr. Ahmad Redi, SH, MH.

Dalam keterangannya Ahmad Redi mengatakan bahwa hutan konservasi yang merupakan kawasan pelestarian, pengawetan, penelitian, pariwisata serta rekreasi alam, tidak dapat diganggu dengan aktivitas pertambangan, “Haram hukumnya apabila suatu kawasan konservasi di dalamnya terdapat aktivitas pertambangan,” tuturnya.

Redi menambahkan hutan konservasi di dalam pola ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kawasan lindung tidak dibenarkan untuk dilakukan kegiatan budidaya (pertambangan). Terdapat Hukum Pidana Tata Ruang apabila suatu pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang, yang tertuang di dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, karena fungsi lindung merupakan penyangga kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya dan juga masyarakat di bagian hilir.

Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan Walhi Bengkulu kepada PT. Kusuma Raya Utama dan Gubernur Bengkulu merupakan gugatan Perdata Lingkungan Hidup, bertujuan menghentikan aktivitas pertambangan dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dan Pencemaran Anak Sungai Kemumu, yang merupakan anak sungai DAS Air Bengkulu.

Dalam gugatan Walhi ini Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu yang semestinya tidak dapat dilakukan aktivitas pertambangan, baik dengan pola terbuka maupun bawah tanah, namun pada faktanya pemerintah Provinsi Bengkulu mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada Hutan Konservasi tersebut, dan diduga menyebabkan kerusakan pada kawasan hutan tersebut serta pencemaran air Sungai Kemumu, yang merupakan anak sungai DAS Bengkulu dan juga bahan baku PDAM Kota Bengkulu yang dikonsumsi 9.805 sambungan air di Kota Bengkulu.

“Apabila aktivitas pertambangan pada Kawasan Hutan Konservasi yang merupakan penghasil oksigen dan merupakan kawasan penyangga kehidupan pada bagian hulu tidak dihentikan, maka dapat diperkirakan seratus tahun lagi anak, cucu serta cicit yang merupakan generasi penerus tidak dapat lagi menikmati bebasnya menghirup oksigen, bisa seratus tahun lagi oksigen kita beli seperti membeli air mineral dalam botolan,” tutupnya.

Walhi Bengkulu juga akan menghadirkan saksi ahli yang akan berbicara masalah Hak Asasi Manusia, terhadap Lingkungan Hidup pada persidangan yang akan dilaksanakan Senin (28/1/2019).

Dede Frastien, Manager Kampanye Industri Ekstraktif Walhi Bengkulu mengatakan, dalam sidang selanjutnya Walhu akan menghadirkan ahli yang akan membahas masalah Hak Asasi Manusia terhadap Lingkungan Hidup, Ridha Saleh. Mantan Wakil Ketua I Bidang Internal Komisi Nasional (KOMNAS HAM) ini akan banyak berbicara masalah HAM atas Lingkungan Hidup dan Ekosida.

Ekosida merupakan perusakan yang luas pada perusakan atau hilangnya ekosistem dari suatu wilayah, baik oleh manusia atau lainya (Badan Hukum), sedemikian rupa sehingga kenikmatan damai oleh masyarakat di wilayah tersebut akan hilang ataupun berkurang,” jelas Dede.

Dede menambahkan, usaha memperjuangkan keadilan lingkungan bagi seluruh masyarakat Bengkulu dari Hulu, Tengah dan Hilir, Walhi mengharapkan dukungan masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya masyarakat yang terdampak langsung, karena gugatan ini merupakan gugatan seluruh masyarakat Bengkulu untuk mewujudkan keadilan lingkungan dari generasi ke generasi, “Serta yang paling terpenting adalah masyarakat Bengkulu dapat terhindar dari bencana ekologis seperti banjir dan juga longsor akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, terlebih dampak pencemaran air tersebut juga dirasakan oleh 9805 Rumah konsumen PDAM di Kota Bengkulu yang seharusnya mendapatkan jaminan air bersih dan sehat,” tutupnya. (RELEASE WALHI)

Puluhan Jurnalis Gelar Aksi Tabur Bunga

BencoolenTimes.Com, – Puluhan Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Muda Bengkulu (AJMB), menggelar aksi solidaritas tabur bunga di laut Pantai Jakat, Sabtu (26/1/2019) pagi.

Aksi solidaritas ini dilakukan, untuk mengecam remisi perubahan yang dikeluarkan Presiden Indonesia, Joko Widodo terhadap I Nyoman Susrama yang merupakan otak pembunuhan berencana terhadap Jurnalis harian Radar Bali AA Gede Bagus Narendra Prabangsa.

Koordinator Aksi, Firmansyah mengatakan aksi tabur bunga sebagai bentuk solidaritas kepada Prabangsa, dan protes terhadap presiden yang memberikan remisi tersebut.

“Presiden kita telah memberi remisi, kita disini meminta presiden mencabut lagi atas remisi yang telah dikeluarkannya,” ungkap Firmansyah.

Firman menegaskan, tidak ada alasan apapun terhadap pembunuh. “Putus ya putus, tidak usah dikasih remisi, ” pungkasnya. (Ros)

Jelang Pemilu 2019, DPD Golkar Beri Pendidikan Politik

BencoolenTimes.Com, – Menjelang Pemilu 2019 yang tinggal hitungan hari lagi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bengkulu menggelar pendidikan politik bagi kalangan tokoh masyarakat, masyarakat adat dan perempuan, Jumat (25/1/2019).

Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Golkar, Taufik Hidayat mengatakan pendidikan politik ini sangat perlu dilakukan mengingat tahapan kampanye yang sebentar lagi pada bulan Februari.

“Pendidikan politik ini merupakan misi dari undang-undang partai politik, salah satunya memberikan pendidikan politik ke masyarakat, pengurus partai maupun kader partai,” ujar Taufik yang merupakan Caleg DPR RI Golkar Dapil Bengkulu.

Taufik menambahkan, pendidikan politik ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan menjelang tahapan kampanye, agar kader tahu mana-mana batasan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dikampanye mendatang.

“Tentunya ini penting untuk menjaga Pemilu 2019 di Provinsi Bengkulu tertib, lancar dan damai,” ungkapnya.

Pantauan BencoolenTimes.Com, kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua DPD II Golkar, Indra Iswara, Sekretaris Golkar, Antonio Amanda, kader Golkar, serta masyarakat yang hadir untuk mendengarkan pendidikan politik tersebut. (Ros)

Tiba di Bengkulu, Kapolda Ziarah ke Makam Ayah

Kapolda Supratman ziarah ke makam Almarhum Mayor Dahlan Arpan di Makam Pahlawan Balai Buntar, Pagar Dewa

BencoolenTimes.Com, – Kapolda pertama asli putra daerah, Brigjen Pol Supratman, Jumat (25/1/2019) pagi untuk pertamakalinya menginjakkan kaki di Bumi Rafflesia, sebagai Kapolda Bengkulu.

Polisi dengan bintang satu di pundaknya ini, langsung ziarah ke makam ayahnya, Almarhum Mayor Dahlan Arpan di Taman Makam Pahlawan Balai Buntar, Pagar Dewa.

Sehari sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian memimpin serah terima jabatan dari Brigjen Pol Coki Manurung ke Kapolda Bengkulu yang baru, Brigjen Pol Supratman.

Kapolda Brigjen Pol Supratman disambut tari persembahan sekapur sirih di Bandara Fatmawati. Supratman menyampaikan ucapan terima kasih atas penyambutan dirinya saat tiba di Bengkulu.

Kapolda Brigjen Pol Supratman tiba di Bandara Fatmawati

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolri yang telah memberikan amanah jabatan Kapolda Bengkulu, ini sejarah pertama Kapolda dipimpin putra asli daerah Bengkulu,” ungkap Suptraman.

Sambung Kapolda, dirinya mohon doa dan restu dari semua pihak, “Apa yang bagus kita pertahankan dan apa yang belum bagus kita perbaiki dan tingkatkan. Saya belum bisa janji apa-apa, sejauh ini saya lihat apa yang dilakukan Pak Kapolda Coki sudah bagus, tinggal saya melanjutkannya lagi,” pungkas Supratman.

Pantauan BencoolenTimes.Com, kedatangan Kapolda Bengkulu disambut keluarga besar Kapolda, Ketua DPRD Provinsi, Kabinda Bengkulu, Danlanal Bengkulu, Bupati Bengkulu Selatan, Bupati Kepahyang, Wakil Walikota Bengkulu, Wakil Bupati Seluma serta petinggi jajaran Polda Bengkulu. (Ros)

Supratman Resmi Jabat Kapolda Bengkulu

Brigjen Pol, Supratman menandatangani peresmian jabatannya sebagai Kapolda Bengkulu, di hadapan Kapolri Jenderal Pol, Tito Karnavian dan mantan Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Coki Manurung

BencoolenTimes.Com, – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman, di ruang Rupatama Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019). Sertijab dilakukan terhadap 17 pati Polri.

Kapolda Bengkulu Supratman menggantikan Brigjen Pol Coki Manurung. Sebelumnya Supratman menjabat Wakil Kepala Polda Jawa Barat. Sementara Coki mendapat jabatan baru Widyaswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

“Terima kasih banyak atas doanya. Semoga kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik,” jawab Kapolda Supratman melalui pesan WhatsApp kepada media ini.

Seperti diketahui, Supratman merupakan Kapolda Bengkulu pertama yang asli putra daerah Bengkulu. Supratman berasal dari Kabupaten Seluma, yang dibesarkan di Kota Bengkulu.(Ros)

Segini Hukuman Penjara Istri dan Ponakan Bupati

Dirwan Mahmud, Hendrati dan Nursilawati saat sidang vonis di PN Bengkulu

BencoolenTimes.Com, – Hendrati, istri Bupati Bengkulu Selatan non aktif, Dirwan Mahmud, dan ponakannya, Nursilawati, juga menjalani sidang vonis, di Ruang Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Kamis (24/1/2019).

Majelis Hakim Tipikor PN Bengkulu menjatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara untuk Hendrati dan Nursilawati. Keduanya juga didenda, Hendrati sebesar Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Sementara Nursilawati denda Rp 200 juta subsider 4 bulan.

Hendrati disambut kerabat usai pembacaan vonis

Dirwan Mahmud disebut bersama-sama Hendrati dan Nursilawati, terlibat dalam kasus menerima suap atas fee proyek pengerjaan jembatan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Nursilawati usai pembacaan vonis

“Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ucap Majelis Hakim yang diketuai Selamet Suripto, SH, MH yang didampingi hakim anggota I, Gabriel Sialagan, SH, MH dan hakim anggota II, Rahmat, SH, MH.(Ros)

Hak Politik Bupati Dirwan Mahmud Dicabut 3 Tahun

Dirwan Mahmud

BencoolenTimes.Com, – Bupati Bengkulu Selatan non aktif, Dirwan Mahmud yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dicabut hak politiknya selama 3 tahun.

“Memberikan hukuman tambahan kepada terdakwa, berupa pencabutan hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik, selama 3 tahun, sejak terdakwa selesai menjalani hukuman,” ucap Majelis Hakim yang diketuai Selamet Suripto, SH, MH yang didampingi hakim anggota I, Gabriel Sialagan, SH, MH dan hakim anggota II, Rahmat, SH, MH.

Hak politik ini dicabut saat pembacaan vonis di Ruang Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Kamis (24/1/2019). Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor PN Bengkulu menjatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta kepada Dirwan.

Dirwan Mahmud merupakan terdakwa dalam kasus menerima suap atas fee proyek pengerjaan jembatan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam pembacaan putusan vonis Dirwan Mahmud juga dihadiri terdakwa Hendrati yang merupakan istri muda dari terdakwa Dirwan Mahmud serta terdakwa Nursilawati yang merupakan Ponakan dari terdakwa Dirwan Mahmud.

Terdakwa Dirwan Mahmud sebelumnya dituntut Jaksa Penuntut Umum 7 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 6 bulan, ia dikenakan Pasal 12 Huruf a jo Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.(Ros)