BencoolenTimes.com, – Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri diperiksa tim penyidik Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK), terkait kasus rasuah izin ekspor benur atau bibit lobster di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyeret Mantan Menteri KKP Edy Prabowo dan kawan-kawan.
Isnan Fajri diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut kurang lebih 6 jam, sejak pukul 10.05 WIB hingga pukul 16.32 WIB di Gedung Merah Putih, Jumat (29/1/2021).
Usai diperiksa KPK, Isnan mengaku pemeriksaan terhadap dirinya berjalan lancar.
“(Pemeriksaan) Berjalan lancar saja,” ujar Isnan Fajri.
Isnan Fajri membantah saat ditanyakan adanya dugaan keterlibatan pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dalam perkara Edhy Prabowo (EP) saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan,
“Enggak,” singkat Isnan Fajri dengan tegas.
Isnan Fajri juga menepis kalau dirinya terlibat dalam kasus suap benur.
“Gak ada urusannya saya sama benur,” jelas Isnan Fajri. Dilansir dari RMOL.ID.
Diketahui, KPK juga telah memeriksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kabupaten Kaur Gusril Pausi.
Dalam pemeriksaan Rohidin Mersyah, KPK mendalami terkait rekomendasi usaha lobster di Provinsi Bengkulu untuk PT Dua Putra Perkasa yang diajukan oleh tersangka Suharjito Direktur PT Dua Putra Perkasa.
Sedangkan dalam pemeriksaan Bupati Kaur Gusril, Pausi KPK mendalami terkait rekomendasi usaha lobster dan surat keterangan asal benih benur lobster di Kabupaten Kaur, Bengkulu yang diperuntukkan untuk PT DPP yang diajukan oleh tersangka Suharjito.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dalam kasus rasuah mantan Menteri KKP Edy Prabowo, KPK telah memanggil sejumlah saksi diantaranya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Bupati Kaur Gusril Pausi, Dirkeu PT DPP M Zainul Fatih, Kasir Besar PT Dua Putra Perkasa Pratama Joko Santoso, Pegawai PT DPPP Betha Maya Febiana, Karyawan swasta Yunus, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan, Karyawan swasta Jaya Marlian, Karyawan swasta Sharidi Yanopi, Petani/pekebun Zulhijar.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Enam orang sebagai penerima suap yakni Edhy Prabowo stafsus Edhy, Safri dan Andreau Pribadi Misata, Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadi, staf istri Edhy, Ainul Faqih, dan sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin.
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sedangkan pemberi suap yakni Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP), Suharjito yang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Edhy Prabowo diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan “forwarder” dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp 9,8 miliar.
Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang saat ini jadi penyedia jasa kargo satu-satunya untuk ekspor benih lobster itu selanjutnya ditarik ke rekening pemegang PT ACK, yaitu Ahmad Bahtiar dan Amri senilai total Rp 9,8 miliar.
Selanjutnya pada 5 November 2020, Ahmad Bahtiar mentransfer ke rekening staf istri Edhy bernama Ainul sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy dan istrinya Iis Rosita Dewi, Safri serta Andreau.
Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy dan istrinya di Honolulu, AS, pada 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta di antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, dan baju Old Navy. Selain itu, sekitar Mei 2020, Edhy juga diduga menerima 100 ribu dolar AS dari Suharjito melalui Safri dan Amiril. (Bay)
